Islamedia – Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Prof
Muradi, PhD, menyatakan di media bahwa janji PKS untuk memberlakukan SIM seumur
hidup merupakan hal mustahil, ngawur, ekstrim, berlebihan dan membahayakan
banyak pihak. Prof Muradi beralasan karena di banyak negara berlaku lima tahun,
SIM menunjukkan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan
bermotor, serta SIM melibatkan banyak orang.
Dr Indra Kusumah, Sekjen Gema Keadilan Jawa
Barat yang merupakan underbouw kepemudaan PKS, merespon pernyataan tersebut,
“Pernyataan Prof Muradi menunjukkan kebelumpahaman beliau atas komitmen
perjuangan PKS terkait SIM seumur hidup. Di beberapa negara maju sudah
diberlakukan SIM seumur hidup. Jadi gagasan SIM seumur hidup jelas bukan hal
yang mustahil.”
Barat yang merupakan underbouw kepemudaan PKS, merespon pernyataan tersebut,
“Pernyataan Prof Muradi menunjukkan kebelumpahaman beliau atas komitmen
perjuangan PKS terkait SIM seumur hidup. Di beberapa negara maju sudah
diberlakukan SIM seumur hidup. Jadi gagasan SIM seumur hidup jelas bukan hal
yang mustahil.”
Dr Indra Kusumah yang juga mantan Presiden BEM
UNPAD 2005 pun menyatakan bahwa PKS bukan yang pertama di Indonesia mengusulkan
pemberlakuan SIM seumur hidup. Sebelumnya, IPW (Indonesia Police Watch) secara
terbuka mengusulkan pemberlakuan SIM seumur hidup sebagai upaya menghapus
praktik korupsi dalam proses pengurusan SIM dan karena di beberapa negara maju
pun sudah diberlakukan SIM seumur hidup.
UNPAD 2005 pun menyatakan bahwa PKS bukan yang pertama di Indonesia mengusulkan
pemberlakuan SIM seumur hidup. Sebelumnya, IPW (Indonesia Police Watch) secara
terbuka mengusulkan pemberlakuan SIM seumur hidup sebagai upaya menghapus
praktik korupsi dalam proses pengurusan SIM dan karena di beberapa negara maju
pun sudah diberlakukan SIM seumur hidup.
“Gagasan PKS untuk memberlakukan SIM seumur
hidup sejatinya adalah kritik solutif atas pengelolaan SIM selama ini.
Perpanjangan SIM setiap lima tahun selama ini lebih ke formalitas semata.
Kalaupun ada yang beralasan itu untuk menguji kemampuan mengemudi, faktanya
tidak ada tes ulang kemampuan mengemudi, yang ada tes kesehatan itupun notabene
formalitas semata. Orang yang harus dites ulang adalah yang terlambat bayar.
Orang yang terlambat bayar ada dua kemungkinan, yang bersangkutan lalai atau
tidak punya uang sampai batas terakhir perpanjangan. Orang yang tidak punya
uang untuk bayar perpanjangan jelas bukan orang kaya, tapi orang miskin. Jadi
inti perpanjangan SIM selama ini adalah bayar uangnya dan tidak ada tes ulang
kemampuan mengemudi. Kondisi itu menyebabkan orang miskin yang tidak punya uang
untuk bayar biaya perpanjangan SIM sebagai korban, padahal kemampuan
mengemudinya tidak hilang hanya karena tidak punya SIM.” lanjut Indra.
hidup sejatinya adalah kritik solutif atas pengelolaan SIM selama ini.
Perpanjangan SIM setiap lima tahun selama ini lebih ke formalitas semata.
Kalaupun ada yang beralasan itu untuk menguji kemampuan mengemudi, faktanya
tidak ada tes ulang kemampuan mengemudi, yang ada tes kesehatan itupun notabene
formalitas semata. Orang yang harus dites ulang adalah yang terlambat bayar.
Orang yang terlambat bayar ada dua kemungkinan, yang bersangkutan lalai atau
tidak punya uang sampai batas terakhir perpanjangan. Orang yang tidak punya
uang untuk bayar perpanjangan jelas bukan orang kaya, tapi orang miskin. Jadi
inti perpanjangan SIM selama ini adalah bayar uangnya dan tidak ada tes ulang
kemampuan mengemudi. Kondisi itu menyebabkan orang miskin yang tidak punya uang
untuk bayar biaya perpanjangan SIM sebagai korban, padahal kemampuan
mengemudinya tidak hilang hanya karena tidak punya SIM.” lanjut Indra.
Dr Indra membantah kekhawatiran terhadap
kondisi ekstrim seperti pemilik SIM yang mengalami kelumpuhan atau tuna netra.
Dr Indra beralasan, “Orang-orang yang mengalami kondisi ekstrim seperti itu
insya Allah tahu diri dan tidak akan mengemudi kendaraan. Saya belum pernah
menemukan ada orang lumpuh atau tuna netra yang memaksa mengemudikan kendaraan
dan ugal-ugalan di jalan dengan alasan masih punya SIM. Justru yang banyak
melakukan pelanggaran dan ugal-ugalan adalah para pemilik SIM yang sehat. Ini
menunjukkan ada yang salah dalam pengurusan SIM selama ini. Oleh karena itulah
selain memperjuangkan SIM seumur hidup yang didapatkan dengan proses ketat, PKS
pun mendorong penegakan hukum atas pelanggaran peraturan lalu lintas.”
kondisi ekstrim seperti pemilik SIM yang mengalami kelumpuhan atau tuna netra.
Dr Indra beralasan, “Orang-orang yang mengalami kondisi ekstrim seperti itu
insya Allah tahu diri dan tidak akan mengemudi kendaraan. Saya belum pernah
menemukan ada orang lumpuh atau tuna netra yang memaksa mengemudikan kendaraan
dan ugal-ugalan di jalan dengan alasan masih punya SIM. Justru yang banyak
melakukan pelanggaran dan ugal-ugalan adalah para pemilik SIM yang sehat. Ini
menunjukkan ada yang salah dalam pengurusan SIM selama ini. Oleh karena itulah
selain memperjuangkan SIM seumur hidup yang didapatkan dengan proses ketat, PKS
pun mendorong penegakan hukum atas pelanggaran peraturan lalu lintas.”
Komitmen PKS memperjuangkan RUU untuk
pemberlakuan SIM seumur hidup adalah hasil kajian lama dan mendalam di internal
PKS. PKS pun menyatakan kesiapan uji publik gagasan-gagasan perjuangannya di
institusi kampus sebagai lembaga intelektual.
pemberlakuan SIM seumur hidup adalah hasil kajian lama dan mendalam di internal
PKS. PKS pun menyatakan kesiapan uji publik gagasan-gagasan perjuangannya di
institusi kampus sebagai lembaga intelektual.
“Kami siap berdiskusi secara terbuka dengan
berbagai elemen masyarakat terkait SIM seumur hidup dan gagasan PKS lainnya
yang menjadi komitmen perjuangan PKS di parlemen periode 2019-2024. Gagasan PKS
pun siap diuji publik di kampus. Saya yakin kampus yang dihuni insan
intelektual sejati tidak akan sembarangan menerima atau menolak sebuah gagasan
tanpa melakukan kajian mendalam.”, pungkas Dr. Indra Kusumah yang juga caleg
DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi). [abe/islamedia]
berbagai elemen masyarakat terkait SIM seumur hidup dan gagasan PKS lainnya
yang menjadi komitmen perjuangan PKS di parlemen periode 2019-2024. Gagasan PKS
pun siap diuji publik di kampus. Saya yakin kampus yang dihuni insan
intelektual sejati tidak akan sembarangan menerima atau menolak sebuah gagasan
tanpa melakukan kajian mendalam.”, pungkas Dr. Indra Kusumah yang juga caleg
DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi). [abe/islamedia]
