Republik Sistem Negara Penyimpangan

Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Secara Hisab Jatuh pada 19 Februari 2026

Makna Sabar dalam Al-Qur’an: Kunci Lulus Ujian Hidup Menuju Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Mengapa Muslim dan Non-Muslim Dibedakan dalam Islam? Penjelasan Aqidah, Dalil Al-Qur’an, dan Makna Ketakwaan

unduh
Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

manusia tidak akan terselamatkan dengan sistem bukan-Islam, tapi hanya dengan
sistem keadilan dari Tuhan, yang diturunkan dari atas tujuh langit, dan diterapkan melalui
Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, seperti yang dijanjikan oleh
Rasulullah Saw. Inilah sesungguhnya yang harus diwujudkan melalui
revolusi damai, dan inilah yang selama ini terus diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir.
Dan kami berharap kepada Allah semoga impian itu segera terwujudkan dalam waktu
dekat.

sistem republik adalah senjata beracun yang
digunakan Barat untuk menikam Islam dan umat Islam. Maka saatnya umat
mencampakkan sistem republik itu, dan kembali kepada syariat Allah. Tidak pantas
seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul Saw. justru memilih aturan hidup
lain yang rusak,

Islam moderat dan sistem republik, adalah
alat Barat untuk memecah-belah dan melegalkan penjajahan gaya baru. yang sejalan dan bisa
mengakomodasi kepentingan penjajahan Barat disebut moderat, yang tidak maka mereka
sebut radikal.

sistem republik telah melahirkan hubungan
simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat.
Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro pemilik modal daripada
pro rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik
dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.

Biaya kampanye dalam pemilihan presiden AS
secara demokratis tahun 2008 lalu, misalnya, mencapai sekitar Rp 46,1 Triliun.
Wajar jika para kandidatnya sangat mungkin dikendalikan oleh para kapitalis
besar yang memiliki perusahaan multinasional. Banyak sumber yang mengungkap
bahwa setiap kandidat presiden hingga parlemen di AS senantiasa menjadikan Wall
Street sebagai sumber pendanaan kampanye mereka. Sejumlah pejabat pemerintah AS
seperti Menteri Keuangan Robert Rubin pada era Bill Clinton dan Henry Paulson
pada masa George W. Bush merupakan mantan CEO Goldman Sachs, perusahan raksasa
Wall Street.

Kepala staf Menteri Keuangan (Timothy
Geithner) juga dipimpin oleh mantan pelobi Goldmann Sachs Mark Patterson.
Bahkan menurut laporan Washington Examiner, Goldman Sachs merupakan penyumbang
terbesar kampanye Obama tahun 2008. Dalam buku Sold Out: How Wall Street &
Washington Betrayed America, disebutkan daftar belanja kampanye dan lobi
oleh lembaga-lembaga finansial (perbankan, asuransi, investasi, real estate). Untuk
periode 1998-2008 dana kampanye sektor tersebut sebesar US$1,7 miliar dan dana
lobi sebanyak US$ 3,4 miliar.

Sistem republik ternyata membajak suara
rakyat untuk kepentingan segelintir elit (politisi dan kapitalis) yang haus kekuasaan dan rakus
kekayaan. Di negeri ini, misalnya, pernah ada usulan dana aspirasi Rp15
miliar, dana akal-akalan dengan alasan pembinaan daerah pemilihan yang akan
menguras Rp8,4 triliun APBN. Ada pula rencana pembangunan gedung ‘miring’ DPR
Rp1,8 triliun yang kemudian dihentikan karena diprotes rakyat. Pada saat yang
sama, angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam. Berdasarkan data ADB orang miskin di Indonesia
bertambah 2,7 juta orang (Detik.com, 26/10/2011).

Kegagalan sistem republik dalam mewujudkan
sistem politik yang bersih dan sehat tampak pada mahalnya biaya Pemilu dan
Pilkada. APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu
2009 sebesar Rp 6,67 Triliun dan operasional KPU Rp 793,9 Miliar. Sepanjang
tahun 2010 dilangsungkan sekitar 244 Pilkada dengan biaya kurang lebih Rp 4,2
Triliun. Hasilnya, selama 2010 tercatat 144 dari 244 kepala daerah menjadi
tersangka, kebanyakan kasus korupsi.

Karena itu, masuk akal jika kemudian parpol
dikendalikan oleh mereka yang memiliki modal besar (para kapitalis). Tentu karena
mereka pada umumnya menyumbang kepada parpol imbalannya berupa kebijakan yang
menguntungkan bagi mereka saat parpol tersebut duduk di kekuasaan legislatif
maupun eksekutif. Dalam kondisi tersebut, tampaknya segala usaha pemberantasan
korupsi kelas kakap akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku
korupsi (korupsi negara), sedangkan biangnya adalah sistem republik.

Ternyata kebebasan yang dilahirkan dari rahim
sistem republik menimbulkan problem maraknya kejahatan seksual. Hal ini hampir
menyerupai apa yang sudah lazim terjadi di berbagai negara kampiun sistem
republik kapitalis Barat semisal Inggris dan Amerika Serikat. Di sana bisa
terjadi 78 kasus pelecehan seksual setiap jamnya, atau 683.280 kasus setiap tahun.
Ini adalah fenomena mengerikan yang menyuguhkan potret masyarakat yang rusak
dengan hancurnya moralitas, kemaksiatan merajalela dan tingkat kriminalitas yang
tinggi akibat penerapan sistem republik.

Sebenarnya sistem republik menyimpan cacat
bawaan, yaitu adanya kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan “rakyat”, dengan
asumsi suara rakyat adalah kebenaran, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Karena itu, ketika negara imperialis Barat
mengarahkan agar sistem republik yang mempunyai cacat bawaan itu digunakan
untuk melakukan perubahan masyarakat di wilayah Timur Tengah saat ini dan
negeri-negeri Muslim lainnya, sudah pasti bakal mengalami kerusakan.

Perubahan hakiki tidak akan terjadi hanya
dengan mengganti satu agen dan agen lainnya, bukan pula mengganti konsitusi
sekular yang satu dengan konstitusi sekular yang lainnya, bahkan hanya dengan
tambal sulam dengan syariah Islam yang digunakan sekadar sebagai kosmetik dan
pewarna atau alat legitimasi saja.

Perubahan yang sejati hanya akan terjadi
ketika umat Islam bergerak dengan tuntunan yang telah diatur oleh syariah dalam
satu pikiran, perasaan dan aturan yang sama dengan tegaknya Khilafah Islam
serta pemimpinnya yang amanah.

Perubahan sejati inilah yang akan membuat
kaum Muslim dan kafir (dzimmi) aman dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan
Islam tanpa diskriminasi.

Dalam bidang ekonomi syariah Islam juga
menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan
gratis. Barang tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan
listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak
boleh diberikan kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah
akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

barat kafir imperialis telah bermain-main
dengan akal pikiran kaum Muslim dan membuat kaum Muslim melupakan misi mereka
dan rahasia kekuatan mereka. Barat kafir imperialis terus berusaha
sungguh-sungguh menguatkan cengkeraman politik dan kultural mereka atas
negeri-negeri kaum Muslim setelah umat Islam bangun dan mulai mendongkel
antek-antek barat di antara para pengkhianat dan diktator satu demi satu. Barat
kafir imperialis terus saja mempromosikan negara mereka, negara sipil sistem
republik, liberalisme dan sekulerismenya.

Bagaimana mungkin liberalisme, sistem
republik dan sekulerisme bisa bertemu dengan akidah Islam dan syariah Islam?!
Apakah kita merasa malu menuntut daulah Islamiyah yang telah ditunjukkan oleh
syara’ sebagai daulah al-Khilafah dan diwajibkan untuk berjuang menegakkannya? Negara
yang memiliki corak yang unik dan sistem yang tidak timur maupun barat, negara
yang sejarah dan umat manusia tidak mengenal yang identik dengannya dalam hal
peradaban dan ketinggian.

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu [Muhammad] hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (TQS
an-Nisa’ [4]: 65)

unduh
Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam