 |
| Viktor Laiskodat |
bersamaislam.com Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat menuai kontroversi saat berpidato dalam suatu acara di Nusa Tenggara Timur. Ia menuduh sejumlah partai oposisi sebagai partai-partai politik yang yang intoleran dan pro-khilafah. Dia juga menuding bahwa empat parpol telah mendukung isu negara khilafah di Indonesia. Sontak parpol yang dituding melaporkannya ke pihak kepolisian.
Pidato yang berdurasi 02.05 menit tersebut berisi sejumlah tudingan terhadap empat parpol. Mantan tim sukses Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu tersebut juga menyebut bahwa adanya kelompok ekstremis yang berniat untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah.
“Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi. Tak mau di negara NKRI, mau diganti dengan nama negara khilafah,” jelasnya seperti terekam dalam video yang telah viral dan beredar di media sosial pada Jumat (4/8).
Dalam pidato tersebut dia menjelaskan siapa saja para pendukung kelompok ekstremis dan empat parpol yang disebut mendukung ideologi khilafah.
“Sebagian dari kelompok ini hari ini mau bikin negara khilafah. Dan ternyata celakanya adalah partai-partai pendukung tersebut juga ada di NTT. Yang mendukung supaya kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT. Partai nomor satu adalah Gerindra. Nomor dua Demokrat. Nomor tiga PKS. Yang keempat PAN. Dalam situasi nasional, partai-partai ini mendukung kaum intoleran,” tegas Viktor di hadapan masyarakat NTT.
Dia juga menyebut bahwa negara khilafah akan mewajibkan yang non muslim untuk shalat.
“Anda mengerti dengan khilafah? Nanti semua akan wajib salat. Semua yang lagi di gereja. Mengerti gak? Negara khilafah ini gak boleh ada perbedaan, semuanya harus salat,” teriaknya.
Kemudian Alumni Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta ini pun berbicara tentang pencegahan terbentuknya negara khilafah oleh kelompok ekstremis. Ia menyebutkan contoh pada masa lalu terkait PKI. Disamping itu ia juga menyinggung soal Perppu Ormas.
“Kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat waktu dulu PKI 1965? Mereka tak berhasil. Kita eksekusi mereka. Gue telepon lu punya Ketua Umum di sana. Suruh you jangan tolak itu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas),” jelasnya disertai tepuk tangan warga setempat.
