Islamedia – Komisi I DPR bersama Kemenlu mulai membahas rencana pembukaan konsulat
jenderal RI di Palestina. Menlu Marty Natalegawa, sebagaimana informasi
dari Dubes Palestina, pembukaan kantor perwakilan RI di sana tetap harus
mendapatkan izin resmi dari pemerintah Israel.
jenderal RI di Palestina. Menlu Marty Natalegawa, sebagaimana informasi
dari Dubes Palestina, pembukaan kantor perwakilan RI di sana tetap harus
mendapatkan izin resmi dari pemerintah Israel.
“Informasi yang
diterima melalui Dubes Palestina untuk Indonesia, pendirian kantor
perwakilan RI di Ramallah saat ini harus mendapat persetujuan pemerintah
Israel,” kata Menlu Marty Natalegawa dalam rapat bersama komisi I DPR
di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
diterima melalui Dubes Palestina untuk Indonesia, pendirian kantor
perwakilan RI di Ramallah saat ini harus mendapat persetujuan pemerintah
Israel,” kata Menlu Marty Natalegawa dalam rapat bersama komisi I DPR
di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Bila
akhirnya izin itu diberikan, maka perlu diingat bahwa dalam hubungan
diplomatik berlaku asas resiprositas (timbal balik). Itu artinya
Indonesia tidak ada alasan menolak pendirian kantor perwakilan resmi
Israel di Jakarta atau kota lainnya. Ini pula yang berlaku kepada
Tunisia dan Maroko.
akhirnya izin itu diberikan, maka perlu diingat bahwa dalam hubungan
diplomatik berlaku asas resiprositas (timbal balik). Itu artinya
Indonesia tidak ada alasan menolak pendirian kantor perwakilan resmi
Israel di Jakarta atau kota lainnya. Ini pula yang berlaku kepada
Tunisia dan Maroko.
“Memang Indonesia tidak memiliki hubungan
diplomatik dengan Israel, tetapi mereka membuka kantor di Indonesia
(jika Indonesia disetujui membuka konsulat di Palestina -red). Sama
seperti Tunisia dan Maroko,” ungkapnya.
diplomatik dengan Israel, tetapi mereka membuka kantor di Indonesia
(jika Indonesia disetujui membuka konsulat di Palestina -red). Sama
seperti Tunisia dan Maroko,” ungkapnya.
Ia menuturkan, saat ini
perwakilan asing untuk Palestina dapat dibagi menjadi tiga kelompok,
tergantung pada tingkat pengakuan negara pengirim terhadap Palestina.
perwakilan asing untuk Palestina dapat dibagi menjadi tiga kelompok,
tergantung pada tingkat pengakuan negara pengirim terhadap Palestina.
“Pertama
negara dan perwakilan yang memiliki representative office berkedudukan
di Palestina, yakni sebanyak 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa. Dari
negara tersebut, dua negara di antaranya Maroko dan Tunisia yang tidak
memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” jelas Marty.
negara dan perwakilan yang memiliki representative office berkedudukan
di Palestina, yakni sebanyak 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa. Dari
negara tersebut, dua negara di antaranya Maroko dan Tunisia yang tidak
memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” jelas Marty.
“Kedua,
negara yang memiliki kedutaan besar di negara-negara sekitar dengan
akreditasi tambahan Palestina, ada 14 negara. Ketiga adalah
negara-negara yang membuka kantor konsulat jenderal di Yerussalem di
bawah kedubes mereka di Tel Aviv, yaitu 10 negara,” lanjutnya.
negara yang memiliki kedutaan besar di negara-negara sekitar dengan
akreditasi tambahan Palestina, ada 14 negara. Ketiga adalah
negara-negara yang membuka kantor konsulat jenderal di Yerussalem di
bawah kedubes mereka di Tel Aviv, yaitu 10 negara,” lanjutnya.
Hingga
saat ini pembahasan antara Kemenlu dengan komisi I masih membicarakan
kemungkinan skenario lain untuk membuka konsulat di Palestina tanpa izin
Israel dan gantinya dengan Israel membuka konsulat di Indonesia.
saat ini pembahasan antara Kemenlu dengan komisi I masih membicarakan
kemungkinan skenario lain untuk membuka konsulat di Palestina tanpa izin
Israel dan gantinya dengan Israel membuka konsulat di Indonesia.
“Kita memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel secara de facto,
tapi kita memiliki hubungan bisnis salah satunya jumlah kunjungan kita
ke Yerussalem,” kata anggota komisi I F Golkar, Tantowi Yahya.
tapi kita memiliki hubungan bisnis salah satunya jumlah kunjungan kita
ke Yerussalem,” kata anggota komisi I F Golkar, Tantowi Yahya.
“Mungkinkah
kita menempuh skenario lain dengan membuka semacam Indonesia corner di
Palestina tanpa seizin Israel?” lanjut mantan MC ini.[detik]
