Islamedia – Ancaman boikot konstitusi tetap digulirkan kelompok oposisi untuk
menolak berlakunya undang-undang baru di Mesir. Oposisi mengatakan
perlawanan akan tetap digalakkan jika hasil referendum nasional menerima
konstitusi baru tersebut.
Ketua Partai Koalisi Sosialis Populer, Abdel Ghaffar mengatakan,
tidak ada cara lain selain turun ke jalan dan memaksakan boikot terhadap
konstitusi baru.
“Karena itu adalah satu-satunya (cara) untuk mengubah konstitusi yang
ditawarkan,” kata Ghaffar mengatakan demikian dan dilansir Reuters,
Kamis (20/12).
Putaran akhir penentuan konstitusi baru bagi Mesir berlangsung, besok
Sabtu (22/12). Kampanye perlawanan oposisi menolak undang-undang baru
masih tampak galak mengatakan ‘tidak’.
Babak pertama referendum nasional menerima konstitusi baru bagi
Mesir, yang dilangsungkan pada Sabtu (15/12) lalu memenangkan kelompok
pemerintah. Tidak kurang dari 56,5 persen suara masyarakat mengatakan
‘ya’ untuk rancangan undang-undang baru bikinan Dewan Konstituante
tersebut.
Reuters mengatakan, dua hari menuju putaran kedua, partai oposisi
yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional (NSF) gencar dengan aksi
penolakan konstitusi. Oposisi memobilisasi ratusan massa dengan
selebaran penolakan terhadap undang-undang yang berbasis syariah
tersebut.
Mobil-mobil dengan pengeras suara menjejali jalan-jalan di wilayah pemilihan dan mengatakan ”tidak untuk konstitusi”.
Di New York, Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),
Ban Ki-moon mengajak Mesir agar tertib dalam putaran ke dua referendum.
Ki-moon mendukung semua aksi santun dalam setiap dinamika politik di
Mesir.
”Saya menghendaki semuanya meninggalkan aksi kekerasan dalam
menyampaikan pendapatnya,” dia mengatakan demikian, dan menghendaki
hasil referendum akan menjadi basis pembangunan bagi Mesir.
Kelompok penenatang yang didominasi kelompok partai liberal, sekuler,
dan Kristen Koptik mengatakan draf konstitusi yang rampung 30 November
lalu itu, berpotensi memenjarakan kebebasan perempuan dan gender.
Menurut mereka, penguasa yang dimotori kelompok Islamis sengaja
menekan kelompok minoritas. Tetapi hal tersebut tidak terbukti. Bahkan,
Presiden Muhammad Mursi kembali menawarkan negosiasi politik kepada
kelompok oposisi untuk kembali berdialog.[rol]
