Setelah Revolusi Arab – Khilafah Islam – Manifesto untuk
Perubahan
Perubahan
Setelah
the Revolusi Arab
the Revolusi Arab
Khilafah
Islam
Islam
Manifesto
untuk Perubahan
untuk Perubahan
Hizb
ut-Tahrir Britain
ut-Tahrir Britain
Edisi
Pertama Juni 2012
Pertama Juni 2012
Isi
Bagian I: PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Latar Belakang
2.
Masalah-masalah negeri Muslim umumnya
Masalah-masalah negeri Muslim umumnya
Mesir:
Studi Kasus
Studi Kasus
3.
Berbagai proposal dari partai-partai politik lain
Berbagai proposal dari partai-partai politik lain
4.
Dokumen-dokumen pendukung dan dalil-dalil Islam
Dokumen-dokumen pendukung dan dalil-dalil Islam
Bagian II: PEREKONOMIAN
Memberdayakan Para Individu,
Bisnis dan Pemerintah
Bisnis dan Pemerintah
1.
PERKARA-PERKARA UTAMA
PERKARA-PERKARA UTAMA
a.
SYARIAH MENYUBURKAN KEKAYAAN DENGAN MENGHILANGKAN RIBA (BUNGA)
SYARIAH MENYUBURKAN KEKAYAAN DENGAN MENGHILANGKAN RIBA (BUNGA)
b.
MENSTABILKAN SUPLAI UANG DAN HARGA
MENSTABILKAN SUPLAI UANG DAN HARGA
c.
PAJAK TERBATAS MENDORONG USAHA DAN PENCIPTAAN KEKAYAAN
PAJAK TERBATAS MENDORONG USAHA DAN PENCIPTAAN KEKAYAAN
d.
MENJAMIN KEBUTUHAN DASAR
MENJAMIN KEBUTUHAN DASAR
e.
MEMUNGKINKAN PENGUSAHAAN KEKAYAAN YANG MEMBANGUN
MEMUNGKINKAN PENGUSAHAAN KEKAYAAN YANG MEMBANGUN
f.
MEMASTIKAN SIRKULASI DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN
MEMASTIKAN SIRKULASI DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN
2.
MEMPERKUAT PEMERINTAHAN
MEMPERKUAT PEMERINTAHAN
a.
MENGATUR PENGELUARAN PEMERINTAH
MENGATUR PENGELUARAN PEMERINTAH
b.
MENSTABILKAN PENDAPATAN PEMERINTAH
MENSTABILKAN PENDAPATAN PEMERINTAH
3.
MENDISTRIBUSIKAN KEKAYAAN DAN MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK
MENDISTRIBUSIKAN KEKAYAAN DAN MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK
a.
DISRIBUSI KEKAYAAN DAN MENCEGAH PENIMBUNAN UANG
DISRIBUSI KEKAYAAN DAN MENCEGAH PENIMBUNAN UANG
b.
MENGELOLA ASET-ASET NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK
MENGELOLA ASET-ASET NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK
c.
MELINDUNGI DARI MONOPOLI KORPORAT
MELINDUNGI DARI MONOPOLI KORPORAT
d.
MENCEGAH KERUSAKAN MASYARAKAT DARI KORPORASI
MENCEGAH KERUSAKAN MASYARAKAT DARI KORPORASI
4.
KEKUATAN EKONOMI BAGI WARGA NEGARA
KEKUATAN EKONOMI BAGI WARGA NEGARA
a.
MENUJU PENGHILANGAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN
MENUJU PENGHILANGAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN
b.
MEMBUANG BEBAN PAJAK
MEMBUANG BEBAN PAJAK
c.
MEMAKSIMALKAN LAPANGAN KERJA DAN PERUSAHAAN
MEMAKSIMALKAN LAPANGAN KERJA DAN PERUSAHAAN
5.
MENDORONG BISNIS
MENDORONG BISNIS
a.
PAJAK TERBATAS BAGI PERUSAHAAN
PAJAK TERBATAS BAGI PERUSAHAAN
b.
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR VITAL UNTUK BISNIS
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR VITAL UNTUK BISNIS
c.
PEREKONOMIAN REAL MANTAP MELAWAN PEREKONOMIAN FINANSIAL SEMU
PEREKONOMIAN REAL MANTAP MELAWAN PEREKONOMIAN FINANSIAL SEMU
d.
HIBAH-HIBAH DARI NEGARA
HIBAH-HIBAH DARI NEGARA
e.
STRUKTUR PERUSAHAAN BAGI HASIL YANG BERTANGGUNG JAWAB
STRUKTUR PERUSAHAAN BAGI HASIL YANG BERTANGGUNG JAWAB
6.
MENDORONG PERTANIAN
MENDORONG PERTANIAN
a. MENDAYAGUNAKAN LAHAN MENGANGGUR
b.
MENGATUR ULANG KEPEMILIKAN LAHAN PERTANIAN YANG MENGANGGUR
MENGATUR ULANG KEPEMILIKAN LAHAN PERTANIAN YANG MENGANGGUR
c.
MELARANG PENYEWAAN LAHAN PERTANIAN
MELARANG PENYEWAAN LAHAN PERTANIAN
7.
KONTRIBUSI EKONOMI SEDEKAH
KONTRIBUSI EKONOMI SEDEKAH
8.
KETERLIBATAN STRATEGIS DENGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
KETERLIBATAN STRATEGIS DENGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
a.
KEMANDIRIAN
KEMANDIRIAN
b.
PEREKONOMIAN TERINTEGRASI
PEREKONOMIAN TERINTEGRASI
c.
DAMPAK PERTUKARAN UANG INTERNASIONAL
DAMPAK PERTUKARAN UANG INTERNASIONAL
BAGIAN III: POLITIK
Pemerintahan akuntabel,
perwakilan dan keadilan
perwakilan dan keadilan
1.
EKSEKUTIF VISIONER EFEKTIF
EKSEKUTIF VISIONER EFEKTIF
2.
BERAGAM CARA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN EKSEKUTIF
BERAGAM CARA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN EKSEKUTIF
SHARI’AH
UMMAT
MAHKAMAH
MADZALIM (MAHKAMAH PERKARA PEMERINTAHAN DZALIM/INKOMPETEN)
MADZALIM (MAHKAMAH PERKARA PEMERINTAHAN DZALIM/INKOMPETEN)
PARA
ULAMA
ULAMA
MAJELIS
UMAT
UMAT
PARTAI-PARTAI
POLITIK
POLITIK
MEDIA
INDEPENDEN
INDEPENDEN
3.
ASAS TUNGGAL SYARIAH, INDEPENDENSI PERADILAN DAN KESTABILAN LEGISLATIF
ASAS TUNGGAL SYARIAH, INDEPENDENSI PERADILAN DAN KESTABILAN LEGISLATIF
4.
HUKUM
HUKUM
a.
PERADILAN KHUSUS
PERADILAN KHUSUS
b.
PERADILAN UNTUK PENYIMPANGAN DALAM PEMERINTAHAN
PERADILAN UNTUK PENYIMPANGAN DALAM PEMERINTAHAN
c.
TIADA HUKUMAN TANPA KEPUTUSAN HAKIM
TIADA HUKUMAN TANPA KEPUTUSAN HAKIM
d.
TIADA ORANG YANG KEBAL HUKUM
TIADA ORANG YANG KEBAL HUKUM
e.
TIADA PENYIKSAAN / PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG
TIADA PENYIKSAAN / PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG
5.
PARTISIPASI DAN PERWAKILAN POLITIK – MAJELIS UMMAT
PARTISIPASI DAN PERWAKILAN POLITIK – MAJELIS UMMAT
a.
KEKUATAN EKSTENSIF MAJELIS
KEKUATAN EKSTENSIF MAJELIS
b.
PERWAKILAN DAN VOTING UNTUK MAJELIS DAN KHALIFAH
PERWAKILAN DAN VOTING UNTUK MAJELIS DAN KHALIFAH
6.
MENEGAKKAN PERSATUAN MASYARAKAT
MENEGAKKAN PERSATUAN MASYARAKAT
7.
MELINDUNGI WARGA NON-MUSLIM
MELINDUNGI WARGA NON-MUSLIM
8.
KEAMANAN PUBLIK DAN PERATURAN
KEAMANAN PUBLIK DAN PERATURAN
PARA
HAKIM
HAKIM
9.
PEMERINTAHAN NEGARA UNTUK KEMASLAHATAN RAKYAT
PEMERINTAHAN NEGARA UNTUK KEMASLAHATAN RAKYAT
10.
POLISI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK
POLISI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK
11.
KEWAJIBAN DAKWAH TERBUKA PADA PEMERINTAH
KEWAJIBAN DAKWAH TERBUKA PADA PEMERINTAH
12.
MEDIA EFEKTIF
MEDIA EFEKTIF
13.
MILITER KUAT, MAJU ABAD ke-21
MILITER KUAT, MAJU ABAD ke-21
14.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI: MENJADI KEKUATAN REGIONAL DAN GLOBAL
KEBIJAKAN LUAR NEGERI: MENJADI KEKUATAN REGIONAL DAN GLOBAL
BAGIAN IV: KEHARMONISAN SOSIAL
KELUARGA KUAT DAN MASYARAKAT KUAT
1.
MEMBANGUN HUBUNGAN KERJASAMA YANG SEHAT ANTARA PARA PRIA DAN WANITA
MEMBANGUN HUBUNGAN KERJASAMA YANG SEHAT ANTARA PARA PRIA DAN WANITA
a.
INTERAKSI SEHAT DALAM KESUCIAN PERNIKAHAN
INTERAKSI SEHAT DALAM KESUCIAN PERNIKAHAN
b.
MENDORONG MASYARAKAT DAMAI – ATURAN BERPAKAIAN
MENDORONG MASYARAKAT DAMAI – ATURAN BERPAKAIAN
c.
MENCEGAH PENGHINAAN PEREMPUAN
MENCEGAH PENGHINAAN PEREMPUAN
e.
HAK UNTUK BEKERJA DAN HAK UNTUK MENJADI IBU RUMAH TANGGA
HAK UNTUK BEKERJA DAN HAK UNTUK MENJADI IBU RUMAH TANGGA
f.
PERLUNYA KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN PUBLIK
PERLUNYA KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN PUBLIK
2.
KELUARGA DAN MASA DEPAN KUAT NEGARA
KELUARGA DAN MASA DEPAN KUAT NEGARA
a.
PERNIKAHAN DAN ANAK
PERNIKAHAN DAN ANAK
b.
REKAN DAN KERABAT
REKAN DAN KERABAT
c.
HUKUM WARIS TRANSPARAN
HUKUM WARIS TRANSPARAN
3.
KEMAJUAN MELALUI PENDIDIKAN
KEMAJUAN MELALUI PENDIDIKAN
4.
JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN EFEKTIF
JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN EFEKTIF
BAGIAN V: TRANSISI REALISTIS DAN
PRAKTIS MENJADI NEGARA ISLAM
PRAKTIS MENJADI NEGARA ISLAM
1.
TIADA PELANGGARAN SYARIAH DALAM TRANSISI MENJADI NEGARA ISLAM
TIADA PELANGGARAN SYARIAH DALAM TRANSISI MENJADI NEGARA ISLAM
2.
PENDEKATAN 3-FASE – PEMBUATAN PRIORITAS DAN PENGGUNAAN KEMBALI
PENDEKATAN 3-FASE – PEMBUATAN PRIORITAS DAN PENGGUNAAN KEMBALI
3.
FASE 1 REFORMASI VITAL
FASE 1 REFORMASI VITAL
a.
EKSEKUTIF
EKSEKUTIF
b.
KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN
KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN
c.
PERADILAN
PERADILAN
d.
MEDIA
MEDIA
f.
SERUAN BAGI UMAT ISLAM DI BARAT DAN SELURUH DUNIA
SERUAN BAGI UMAT ISLAM DI BARAT DAN SELURUH DUNIA
4.
REFORMASI FASE 2 & FASE 3
REFORMASI FASE 2 & FASE 3
BAGIAN VI: KESIMPULAN
APPENDIX
A – Pengambilan kerangka kebijakan modern dari sumber-sumber hukum Islam
A – Pengambilan kerangka kebijakan modern dari sumber-sumber hukum Islam
APPENDIX
B – Buku-buku terbitan Hizb-ut-Tahrir
B – Buku-buku terbitan Hizb-ut-Tahrir
After The Arab Spring
The
Islamic Khilafah
Islamic Khilafah
A Manifesto for Change
Hizb ut-Tahrir
Britain
First Edition June 2012
http://www.hizb.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/The-Islamic-Khilafah-A-Manifesto-for-Change.pdf
