Kecacatan Hukum Demokrasi – Demokrasi Sistem Hukum Cacat
Demokrasi dalam Krisis
Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance
Download Buku Demokrasi Dalam Krisis – Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance – (Bahasa Indonesia) [PDF]
lanjutan dari Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan – Krisis Sistem Demokrasi Sekular
Bagian 2 Mayoritas tidak berarti menjadi hukum-hukum yang baik
a. Salah satu pilar fundamental demokrasi adalah bahwa legislasi dihasilkan melalui voting mayoritas. Dalam ketiadaan teks ketuhanan, kebutuhan untuk menghasilkan legislasi harus bersumber dari tempat lain. Namun sumber legislasi dan bagaimana hukum-hukum dihasilkan adalah subjek debat yang hebat. Pada dasarnya bisa terjadi sejumlah variasi model.
b. Populasi berpartisipasi secara langsung dalam menghasilkan legislasi seperti yang disaksikan di Athena lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di mana mayoritas rakyat mendapat jatahnya. Model ini secara umum hanya bisa diterapkan untuk kota-kota kecil – rakyat Athena kuno tidak membolehkan demokrasi untuk mereka yang telah mereka kuasai. Namun dengan kemajuan teknologi beberapa orang sekarang menyerukan untuk lebih banyak legislasi dihasilkan dengan cara ini.
c. Warga negara memilih para representatif mereka secara periodik yang kemudian akan mem-voting terhadap legislasi. Ini adalah model yang dipilih di kebanyakan demokrasi maju dan hukum-hukum kemudian secara umum disahkan melalui voting mayoritas.
d. Suatu dewan pakar yang merupakan para ahli dalam legislasi tertentu bertanggung jawab atas masing-masing bagian legislasi. Model ini umumnya tidak diterapkan dalam negeri demokratik karena itu dianggap anti demokratis. Namun, banyak orang termasuk Socrates dan Plato telah menyerukan model ini, percaya bahwa membolehkan orang-orang biasa / awam atau orang tak berkeahlian punya peran dalam politik adalah berbahaya.
e. Namun bahkan di dalam model kedua yang disukai terdapat sejumlah masalah. Sebagai contoh suatu mayoritas numeris untuk menghasilkan hukum tidak berarti hukum yang lebih baik. Kebanyakan hukum-hukum dihasilkan melalui berbagai macam faktor dan masing-masing para representatif bebas menghasilkan hukum-hukum menggunakan kriteria apapun yang mereka inginkan.
f. Namun menghasilkan hukum-hukum juga dibatasi oleh pertimbangan konstitusional. Tidak ada hukum-hukum sebagai contohnya yang bisa disahkan bertentangan dengan konstitusi negara tanpa semacam super majority. Sebagai contoh di Amerika Serikat suatu mayoritas sederhana dari kedua Dewan tidak bisa mengusulkan perbudakan, meskipun ini demokratis, hal ini memerlukan perubahan pada konstitusi. Untuk mencegah demokrasi dari melakukan penyimpangan seperti itu, berbagai cek anti demokratik seperti supermajority dan Supreme Court tanpa dipilih diadakan, suatu kenyataan eksplisit bahwa demokrasi murni bisa menghasilkan hasil-hasil beracun.
g. Para wakil terpilih menurut definisinya tidaklah terikat pada para pemilihnya. Pada intinya maka peran para pemvoting dalam demokrasi terbatas pada voting periodik juga lobby terhadap masing-masing legislasi. Meskipun individu-individu bebas untuk melobi, usaha lobby mereka sangatlah kalah jumlah oleh kepentingan-kepentingan yang lebih kaya dan kuat. Sebagai contoh dalam dekade terakhir sektor finansial menurut Centre for Responsive Politics membelanjakan hampir 4 milyar dollar dalam me-lobby kongres. Anggota publik biasa harus menggunakan sebuah email atau panggilan telepon dan oleh karenanya sangat diabaikan.
h. Seperti yang telah disebutkan hanya karena 51% rakyat memvoting untuk sesuatu atau mayoritas sederhana para politisi voting untuk sesuatu tidaklah menjadikan itu benar. Tidak juga memiliki supermajority menjamin hasil yang lebih baik. Jika suatu supermajority memutuskan untuk melegalkan penggunaan heroin atau melarang kontrasepsi atau melarang wanita Muslim mengenakan hijab, ini seluruhnya demokratis. Ide mayoritas numeris melegitimasi apa yang secara fundamental dibolehkan dan apa yang dilarang oleh karenanya adalah berbahaya.
i. Tidak juga memiliki Mahkamah Tinggi menyediakan pilihan anti gagal, sebagaimana telah dibuktikan oleh debat aborsi di AS. Memiliki sejumlah hakim untuk menentukan apa yang benar atau salah akibatnya adalah anti demokratis dan membatalkan keseluruhan prinsip memiliki legislasi yang didukung oleh persetujuan popular. Hakim-hakim harus menginterpretasi hukum-hukum dan menetapkan rakyat akuntabel bukan memainkan peran legislator cadangan.
j. Kemajuan saintifik tidak diputuskan atas mayoritas numerikal tapi atas kekuatan sains. Fakta bahwa mayoritas orang pernah percaya bahwa matahari mengelilingi bumi atau percaya bahwa dunia ini datar tidak memiliki arti apapun ketika menentukan apakah hal itu fakta sainitifik. Mengapa legislasi penting harus diperlakukan berbeda?
k. Tidak juga demokrasi dipraktekkan dalam berbagai angkatan bersenjata, perusahaan atau tim olahraga. Apa yang dikira orang mungkin disukai, tapi pada akhirnya pembuatan keputusan harus berdasarkan apa yang benar dan apa yang salah bukan polling terakhir atau focus group atau ketertarikan popular.
l. Ini bukannya mengatakan bahwa dalam perkara-perkara teknis atau area-area rutin atau di mana prioritas-prioritas butuh diputuskan masukan dari publik tidak perlu dicari. Untuk menentukan membangun suatu jalan di suatu area adalah suatu keputusan publik atau apakah sampah harus dikumpulkan seminggu sekali atau semalam sekali. Sebagaimanapun area-area penting bagaimana masyarakat harus diatur, prinsip-prinsip perpajakan, pertahanan, dan sistem pengadilan kriminal tidak bisa diserahkan kepada selera opini publik. Seperti yang akan kita lihat dalam bagian terakhir Sistem Islam membuat pembedaan tepat seperti itu. Dalam area-area tertentu petunjuk ketuhanan telah menyelesaikan masalah secara fundamental, sebagai contoh perlindungan atas tempat-tempat ibadah non-Muslim, jenis-jenis pajak dan institusi-intsitusi politik apa yang harus ada. Di sini rakyat tidak memiliki hak apapun untuk menentang ini, baik mereka memiliki supermajority atau tidak. Namun di area-area lainnya hukum ketuhanan memberi mandat kepada penguasa untuk berkonsultasi dengan publik umum atau para ahli untuk memecahkan problem-problem praktikal dan menggunakan solusi yang efektif. Sistem Islam mendapatkan keseimbangan ini dengan baik, demokrasi sesuai sifat dasarnya tidak bisa.
m. Sifat dasar beracun bagaimana hukum-hukum dibuat dalam demokrasi sangatlah dipahami oleh para filosof, pemimpin, dan pendapat berpengaruh Barat sepanjang masa. Socrates dan Plato ganas melawan demokrasi di Yunani kuno. Jefferson dan Adams memahami bahayanya demokrasi murni, yang menjadi alasan mengapa AS adalah suatu republik dan mengapa demokrasi murni ditentang.
Buku : Demokrasi dalam Krisis
Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance
Satu Pamflet oleh Hizb ut-Tahrir Britain
Hizb ut-Tahrir
Britain
22 Jumada al Awwal 1431 / 6 Mei 2010
www.hizb.org.uk
Democracy in Crisis
How the Islamic Political System ensures Good Governance [PDF]
