Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan – Krisis Sistem Demokrasi Sekular
Demokrasi dalam Krisis
Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance
Download Buku Demokrasi Dalam Krisis – Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance – (Bahasa Indonesia) [PDF]
lanjutan dari Demokrasi Menghasilkan Krisis – Demokrasi Sekular Sistem Krisis
Pendahuluan
Bab 1 Mengapa Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan
Sejarahnya demokrasi satu-satunya adalah diinstitusikan di Athena 508 BC oleh Cleisthenes. Setiap warga laki-laki berusia lebih dari 18 tahun adalah warga negara, boleh mengumpulkan teman-temannya di atas sisi bukit, di mana, setelah mendengarkan berbagai pemimpin politik, dia bisa melakukan voting dengan warga lainnya mengenai masalah perang dan kedamaian dan semua hal lain yang dibahas di hari itu. Pada 322 BC Alexandra of Macedon menguasai Athena dan mengeliminasi demokrasi mereka, yang tidak pernah lagi dicoba oleh suatu negara layak – proper state (bukan seperti pertemuan kota periodik New England). Gore Vidal, Inventing a Nation
Sebelum kita memasuki detail pembantahan model demokrasi sekular adalah penting untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip berikut ini harus tidak dipertentangkan
- Para pemimpin dalam masyarakat manapun harus dipilih dan ditetapkan akuntabel atas semua aksi mereka.
- Partai-partai politik yang mematuhi konstitusi harus diperbolehkan bekerja di dalam sistem.
- Para pemimpin politik harus merepresentasi kepentingan-kepentingan semua rakyat bukannya hanya elit sempit.
- Harus terdapat pengadilan yang independen dari eksekutif, yang bisa meminta pertanggung jawaban eksekutif.
- Warga negara dari setiap keyakinan, ras atau jender – tidak-cacat atau cacat – harus memiliki hak-hak yang sama di bawah negara.
- Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum
- Penangkapan, penahanan tanpa alasan, penyiksaan dan penyerahan tahanan untuk disiksa di negara lain harus dilarang sepenuhnya.
Sebagaimana diartikulasikan prinsip-prinsip di atas dianggap kritikal untuk berfungsinya peradaban, tapi kita akan berargumen model demokrasi sekular gagal dalam hal prinsip-prinsip di atas. Dalam bagian ini kita akan mendiskusikan poin-poin berikut.
- Bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak kunci dapat dengan mudah ditahan. Bagaimana Demokrasi dapat sama dengan kekuasaan geng
- Keputusan-keputusan mayoritas tidak berarti menjadi hukum-hukum yang baik
- Pemilihan periodik mendukung mereka yang punya uang dan merugikan pembuatan keputusan jangka panjang yang sulit. Politik menjadi berkutat sekitar melayani elit bukannya publik
Bagian 1 Bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak kunci dapat dengan mudah ditahan. Bagaimana Demokrasi dapat sama dengan kekuasaan geng
a. Adalah suatu ironi jalannya politik pasca 9-11 bahwa ‘perang terhadap teror’ ditetapkan sebagai pertempuran untuk mempertahankan kebebasan. 11 September 2001 tidak hanya menghasilkan pembunuhan 3.000 orang tapi juga bertanggung jawab atas pembunuhan sistem nilai Barat yang berada dalam kesulitan berhadapan atau beradaptasi dengan berbagai tantangan baru lingkungan internasional.
b. Suatu sistem nilai yang lahir dari perjuangan berabad-lama melawan pejabat agama opresif, dan yang bisa mengalahkan berbagai monarki absolut, fasisme dan komunisme sekarang mendeklarasikan kekalahan implisit di altar musuh barunya. Ini bukan kekalahan dalam arti militer (tapi dalam arti hampir semua peradaban yang akhirnya mengikutinya) tapi ini adalah jelas kekalahan dalam arti politik dan ideologi.
c. Sekarang beberapa pihak mungkin berargumen bahwa berbagai perubahan sejak 9-11, meskipun membalik keseimbangan keamanan vs. kebebasan, tidak mengubah struktur dasar ideologi masyarakat liberal. Namun pengabaian presumsi tidak bersalah, hak untuk persidangan adil, pemisahan kekuasaan dan hak untuk memahami bukti yang digunakan untuk memenjarakanmu, bukanlah sekedar catatan kaki kehidupan politik untuk diubah semaunya; semua itu seharusnya adalah landasan tradisi politik Barat. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan kesimpulan lain dari ini ketika nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi fundamental – jiwa politik itu sendiri – menjadi ekuivalen dengan 30 keping perak?
d. Ketika para politisi mengklaim bahwa kebebasan sipil terbesar adalah hak untuk hidup dan untuk negara menjadi aman, ini akibatnya menggusur nilai-nilai kunci lain yang banyak diperjuangkan ke dalam kotak sampah. Jika hak untuk hidup benar-benar adalah hak yang paling penting, negara-negara tidak akan pernah pergi perang untuk mempertahankan nilai-nilai fundamental, berisiko menempatkan putra-putra dan putri-putri mereka dalam berbagai konflik brutal. Jika Perang Dunia Kedua adalah tentang cuma melindungi nyawa, maka Churchill akan menerima tawaran Hitler untuk menyerah, maka menyelamatkan ribuan prajurit dari horor pertempuran dan kota-kota Inggris dari pengeboman brutal.
e. Alasan melindungi keamanan negara adalah argumen tua yang digunakan oleh para diktator dan tiran sepanjang masa dan digunakan secara konstan oleh rezim-rezim dari Pongyang hingga Harare untuk mempertahankan berbagai kebijakan kejam. Namun rezim-rezim itu tidak pura-pura menjadi sesuatu yang lain dan tidak juga mereka berusaha mempromosikan nilai-nilai mereka ke luar negeri. Adalah promosi aktif demokrasi sekular ke luar negeri sementara secara simultan mengabaikannya di rumah itulah kemunafikan terang-terangan. Dalam menggulung demokrasi di rumah, Barat telah kehilangan kepemimpinan moral untuk berkutbah pada negeri-negeri di luar, meremukkan secara serius para aktivis pro demokrasi di luar negeri yang mereka klaim mereka dukung.
f. Peristiwa-peristiwa sejak 9-11 bukanlah pertama kalinya nilai-nilai Barat gagal dalam tes kredibilitas ketika berhadapan dengan tekanan ketat. Pada 1861, Abraham Lincoln, dianggap banyak orang sebagai Presiden Amerika Serikat terhebat, mengabaikan hukum sipil di berbagai teritori tertentu dan menguasai semua kewenangan yang tidak didelegasikan padanya dalam konstitusi. Pada 1862 dia mengabaikan habeas corpus dan di bawah hukum militer memenjarakan 13.000 anggota ‘Copperhead Democrats’, suatu kelompok yang menentang perang itu dan yang mengusahakan konvensi konstitusional baru untuk membentuk suatu amandemen untuk melindungi hak-hak negara bagian. Ketua Keadilan Pengadilan Tinggi – The Chief Justice of the Supreme Court menyatakan tindakan-tindakan Lincoln inkonstitusional. Bukannya mematuhi aturan hukum, pondasi tradisi Barat, Lincoln menerbitkan surat penahanan terhadap Ketua Mahkamah umur-84-tahun itu.
g. Demikian juga selama Perang Dunia Kedua, Franklin Roosevelt, memenjarakan 120.000 orang Amerika asal jepang dalam kamp-kamp konsentrasi darat melalui penandatanganan Executive Order 9066; satu-satunya kejahatan mereka adalah asal ras mereka. Pada 2006 George W Bush menandatangani hukum the Military Commissions Act yang menyangkal hak-hak fundamental apapun para musuh dan melanggar Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap para tahanan.
h. Guantanamo Bay, Belmarsh, Abu Ghraib, Bagram, the Patriot Act, legislasi anti-terrorisme dalam semua penyamarannya, stop and search, penahanan, penyiksaan, pelecehan seksual, penangkapan atas perintah eksekutif, pemenjaraan tanpa pengadilan, penyerahan para tersangka pada rezim-rezim tiranikal, interogasi brutal dan perang-perang ilegal dan imperialistik bukanlah satu-satunya bukti peradaban yang dalam kejatuhan, meski itu adalah benar tanda-tanda yang kuat.
i. Bukti yang lebih menerangi adalah kebisuan massal (dan bahkan dukungan aktif) publik Barat dan para representatif mereka sementara hal-hal itu terjadi. Memang keseluruhan populasi Barat yang dipengaruhi oleh geng tampil seiring pers tabloid telah mendorong populasi mereka untuk melakukan yang terburuk. Sejauh ini tidak pernah ada demonstrasi jalanan atas penggulungan hak-hak dan nilai-nilai legal sejak 9-11. Faktanya, polling opini mengindikasikan dukungan kuat bagi legislasi keras anti-teror dan teknik-teknik interogasi baik di AS maupun UK.
Buku : Demokrasi dalam Krisis
Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance
Satu Pamflet oleh Hizb ut-Tahrir Britain
Hizb ut-Tahrir
Britain
22 Jumada al Awwal 1431 / 6 Mei 2010
www.hizb.org.uk
Democracy in Crisis
How the Islamic Political System ensures Good Governance [PDF]
