 |
| SNSD dan Jokowi |
bersamaislam.com Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menuai protes karena rencana untuk mengundang girlband asal Korea Selatan, SNSD, yang akan mengisi acara kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Protes tersebut mencuat hingga muncul sejumlah petisi di Change.org untuk menuntuk Jokowi agar membatalkan undangan grup yang dianggap sering mengumbar sensualitas dan pornografi tersebut.
Sejumlah tokoh membuat petisi untuk menolak undangan tersebut, salah satunya Maimon Herawati yang merupakan Dosen Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD (Universitas Padjadjaran Bandung). Ia menganggap bahwa niat mengundang SNSD tersebut telah menyinggung sejumlah aktifis perempuan dari kalangan ummat Islam.
“Udah saya cek di laman Youtube, dan video SNSD ini lumayan ‘syur’. Nah, sebagai aktivis perempuan, saya sangat tersinggung dengan masalah ini karena sangat kental dengan objektifikasi perempuan,” ujarnya pada Sabtu (29/7).
Ia juga menyampaikan bahwa pola ‘perempuan objek’ pada dalam video mereka, salah satunya saat interview yang diunggah di Youtube. Perempuan yanng pernah melakukan riset terkait Koreanwave tersebut juga menilai bahwa budaya Korea memang sangat kental dengan patriarki.
“Jika grup yang terbuka ini bergoyang dengan panas dan ditampilkan saat memperingati kemerdekaan RI, pesan apa yang mau disampaikan kepada generasi muda? Perempuan dan lelakinya?,” kritiknya.
Maimon juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan artis dalam negeri sebagai bentuk cinta kepada negeri sendiri. Menurutnya, masih banyak artis Indonesia yang lebih berkualitas dari SNSD.
Ia juga mengkritik anggaran yang akan digunakan untuk memboyong grup tersebut ke Indonesia yang pasti akan mahal, padahal ekonomi negara sedang bermasalah.
“Belum lagi biaya untuk mendatangkan mereka. Pasti tidak sedikit itu, sedangkan sekarang kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam masalah,” ujarnya.
Maimon juga menganggap bahwa imej seksi yang ditampilkan SNSD tidak cocok untuk diundang ke Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim.
“Baju yang serba kesempitan dua nomor itu sangat tak pantas masuk ke acara yang diprakarsai oleh pemerintah. Ini revolusi mental atau relokasi mental?,” katanya.
