Pasca Aksi 212, Habib Rizieq Minta Ummat Kawal Kasus Penistaan Agama

Ketua Dewan Penasihat GNPF-MUI, Habib Muhammad Rizieq Syihab

bersamaislam.com Jakarta – Ketua Dewan Penasihat GNPF-MUI, Habib Muhammad Rizieq Syihab menyatakan, usai Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12), umat Islam diminta tetap mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ruang dialog antara GNPF-MUI dan pemerintah juga tetap terbuka untuk bisa dimasuki. Untuk itu Rizieq mengingatkan umat Islam untuk tidak lalai sedikitpun saat mengawal proses hukum penistaan agama oleh Ahok. Selain itu, pihaknya tengah menelusuri kabar bahwa salah satu jaksa yang mewakili pihak penuntut adalah seorang Nasrani.

”Kalau miring mendukung Ahok, maka tidak boleh dia didudukkan mewakili kita menuntut Ahok. Kalau sudah lengkap, nanti kami datangi lagi Kejagung. Kami minta jaksa yang mewakili adalah yang senior, yang memiliki ghirah, dan bisa membedakan mana penistaan atau bukan,” ujar Rizieq di Markaz Syariah, Jakarta, melalui streaming di laman media sosial Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ahad (4/12).

Masih dalam konteks mengawal kasus Ahok, Rizieq mengatakan, kemungkinan paling cepat seminggu dan paling lambat dua minggu, Ahok sudah harus di sidang. Pihaknya akan datang ke Kejagung dan pengadilan untuk meminta jadwal sidang. Jika sudah ada, jadwal tersebut akan diumumkan ke masyarakat agar bisa datang saat sidang Ahok.

Rizieq menambahkan. pada Kamis lalu sebelum Aksi Bela Islam III, Ketua MUI sempat diajak bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, ketua MUI menyampaikan kepada Presiden, bila tidak ingin ada Aksi Bela Islam empat, lima, dan seterusnya, maka pemerintah harus membuka pintu dialog. 

Merespon pernyataan tersebut, GNPF-MUI menyatakan siap kapan saja jika pemerintah ingin berdialog.  Rizieq menegaskan, GNPF-MUI tidak pernah anti dan takut berdialog. GNPF-MUI akan menyampaikan hal – hak yang menjadi persoalan. Setelah itu disampaikan, ia mempersilahkan pemerintah untuk menjawab.

Jika pemerintah bisa menjawab dengan jawaban yang masuk akal dan tidak melanggar konstitusi, GNPF-MUI akan mendengar dan taat. Bahkan jika selama ini ternyata GNPF-MUI yang salah, mereka siap minta maaf dan ikut pemerintah. 

”Tapi kalau pemerintah menjawab tidak sesuai konstitusi, maka pemerintah harus siap diluruskan. Kita bantu luruskan. Ayo kita perbaiki dan kita bangun negeri ini,” ungkap Rizieq yang diberitakan Republika, Ahad (4/12)

Namun jika pemerintah tidak mau berdialog atau tidak mau diluruskan, maka Rizieq meminta jangan salahkan umat kalau ada Aksi Bela Islam empat, lima, dan seterusnya. Umat Islam tidak lelah berjuang sampai masuk surga, karena seorang mukmin tidak sampai kenyang dengan kebaikan sampai kakinya menjejak surga.

”Kalau orang Betawi punya pepatah, kalau anak salah, kasih nasihat satu, dua, tiga. Kalau masih ngeyel, tempeleng. Kalau Aksi Bela Islam satu, dua, tiga tidak mempan, tidak ada Aksi Bela Islam empat, yang ada revolusi,” tegas Rizieq.

Rizieq menjelaskan, jika pengadilan membebaskan Ahok, umat tidak lagi ke Istana, Monas, atau HI, tapi ke GedungMPR DPR. ”Gedung DPR itu rumah rakyat. Kalau tidur makan di sana, apa itu makar?,” ucapnya.

Oleh karena itu, kepada para pemuda, Rizieq menasihatkan agar menjaga kesehatan dan herhenti merokok.

”Kalau berhenti merokok, uangnya ditabung. Jadi kalau ke DPR nanti punya uang, tidak ada yang akan menuduh Saudara dibayar,” katanya.