 |
| Buletin Jumat Al-Islam pada edisi ‘Pepesan Kosong Pilkada Serentak’ |
bersamaislam.com – Munculnya tulisan yang berjudul Pepesan Kosong Pilkada Serentak dalam buletin jumat dan media online milik Hizbut Tahrir mengundang kecaman berbagai pihak. HTI dianggap mengajak masyarakat utamanya kaum muslimin untuk Golput, alih-alih berjuang dalam memenangkan calon pemimpin pilihan.
Tidak kurang dari tokoh seperti Ketua MUI, Din Syamsuddin dan Adhyaksa Dault yang menyesalkan himbauan tersebut. Karena umat Islam seharusnya diajak untuk bersinergi dalam Pilkada, bukan dihasut untuk tidak mencoblos.
Namun, melalui tulisan berikut ini, seorang tokoh HTI tetap keukeuh soal pepesan kosong pilkada. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan ajakan tidak mencoblos, Ustadz berikut justru membantah Golput sebagai penyebab rendahnya kualitas pemimpin namun dengan tegas menyalahkan demokrasi.
***
1. Jika orang-orang baik seperti Ustadz tidak ikut Pemilu dan tidak memilih, apakah rela jika nanti negeri ini justru dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik atau bahkan non-Muslim?
Tentu kita tidak rela. Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencegah orang kafir menguasai negeri ini. Karena itu dalam Pemilu kemarin kita menyerukan kepada publik, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar makruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak islami. Bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang Muslim, laki-laki, beriman dan bertakwa, dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah dalam sistem Khilafah. Hanya bila dipimpin oleh orang seperti itu, negeri Muslim ini akan tumbuh menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur.
Selama ini, justru melalui jalan demokrasilah semua yang dikhawatirkan tadi, yakni naiknya orang yang buruk dan orang kafir ke tampuk kekuasaan bisa terjadi. DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng dan sejumlah propinsi lain yang notabene merupakan bagian dari negeri muslim dengan penduduk mayoritas Muslim, tapi dipimpin oleh orang kafir.
Jadi jelaslah, bahwa yang menjadi pangkal keburukan adalah demokrasi itu sendiri, bukan golput.
2. Melalui Pemilu setidaknya keburukan dan hal-hal yang merugikan Islam dan umat kan bisa diminimalisir?
Tergantung apa yang dimaksud dengan keburukan dan hal-hal yang merugikan itu. Seperti tadi sudah saya sebut, semua keburukan yang terjadi saat ini, mulai dari lahirnya peraturan perundangan yang buruk, pemimpin yang buruk, wakil rakyat yang korup dan sebagainya, pangkalnya adalah demokrasi dan penerapan sistem sekular.
Oleh karena itu, selama dua hal itu ada, keburukan tidak akan hilang. Sebaik apapun orang yang dipilih dalam sistem itu, hasilnya akan tetap buruk, karena yang membuat buruk adalah sistemnya itu sendiri. Jadi, kalau kita ingin benar-benar menghentikan keburukan, sistem demokrasi dan sistem sekular itu harus dibuang jauh-jauh dari negeri ini.
3. Lalu bagaimana seharusnya sikap yang harus dibangun dalam masalah ini?
Penting untuk ditegaskan di sini, tidak boleh kita memfokuskan apalagi menggantungkan perjuangan melalui Pemilu. Apalagi kenyataannya, Pemilu dalam sistem demokrasi bukanlah jalan yang diberikan kepada kekuatan politik Islam untuk naik ke puncak kekuasaan.
Lihatlah apa yang terjadi di Mesir, juga di Aljazair dengan FIS-nya yang menang pemilu secara telak tapi kemudian dianulir, dan bahkan kini FIS, sama seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, menjadi partai terlarang. Keadaan serupa menimpa Hamas di Palestina, yang menang Pemilu tetapi hingga sekarang tidak diakui oleh Barat. Sama seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas juga telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Erbakan di Turki, yang naik ke puncak kekuasaan melalu Pemilu, tapi baru dua tahun barjalan dari 4 tahun masa kekuasaannya, digulingkkan oleh militer Turki. Ibarat lomba lari, demokrasi membolehkan kekuatan politik Islam turut serta, tapi wasit telah lebih dulu membuat aturan, parpol Islam tidak boleh menang. Kalau menang akan ditembak.
Karena itu, kita harus memfokuskan perjuangan melalui jalan dakwah yang dilakukan sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah SAW, yang dimulai dengan pengkaderan, pembentukan kesadaran umum tentang Islam di tengah masyarakat dan thalabun nushrah.
Inilah jalan yang haq, yang dijamin akan menghasilkan kemenangan yang hakiki pula demi tegaknya al-haq: penerapan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah.
***
Meski kerap menyalahkan demokrasi, menyuarakan golput dan mengkampanyekan pendirian khilafah, HTI beberapa kali ikut berdemonstrasi dan menyuarakan aspirasi mereka kepada legislatif. Sebuah aksi yang diajarkan oleh demokrasi itu sendiri sebagai salah satu cara untuk menyuarakan pendapat.
Dalam banyak kesempatan, calon pemimpin dari Partai atau tokoh Islam juga banyak yang memenangkan Pilkada dan mengaplikasikan nilai-nilai Islami selama kepemimpinannya. Contoh Ahmad Heryawan Gubernur asal PKS yang mendukung banyak gerakan Tahfidz Al Quran di wilayah Jawa Barat.
Atau contoh teranyar adalah aksi kader PAN Walikota Bogor, Bima Arya yang melarang kegiatan Asyura kelompok Syiah. Sebuah langkah kongkrit dari seorang pemimpin produk demokrasi yang mendukung penegakan syiar-syiar Islam.
Bukan malah apatis atau pesimis sehingga cenderung menafikan dan menyalahkan orang-orang yang telah berjuang.
Wallahu a’lam bish showab.
(Razas Ms)
