Islamedia – Maroef Syamsoeddin selaku Presdir Freeport berdalih bahwa kegigihannya membela Freeport adalah bentuk perjuangannya menyelamatkan nasib 30.000 karyawannya yang akan di-PHK bila pemerintah menasionalisasi Freeport, sekilas asumsi tersebut terlihat logis dan sepertinya pro terhadap kalangan buruh.
Namun sebelum kita membahas masalah ini secara mendalam, katakanlah kepada hati kita bahwa kita ini putra dan putri Ibu Pertiwi ini. Kita adalah pewaris perjuangan para pahlawan kita untuk mengisi dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.
Kita sama-sama tahu, bahwa Freeport selama ini meraup kekayaan alam di Papua. Padahal mineral emas yang dikeruk itu adalah hak rakyat Indonesia.
Selama ini Freeport hanya membayar royalti sebesar 3,75% dari hasil tambang emas di Papua. Sisanya untuk membangun kekuatan ekonomi AS.
Oleh sebab itu kalangan nasional sampai detik ini terus menyuarakan pengambilalihan tambang emas Papua dari tangan Freeport.
Sikap tersebut wajib kita benarkan, sebab eksploitasi dan perampokan yang dilakukan oleh Freeport adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan bangsa kita kehilangan kedaulatan ekonomi.
Keuntungan bersih Freeport dalam setahun mencapai Rp.70 Trilyun. Itu versi laporan tahunan yang dirilis Freeport.
Aktualnya tentu lebih banyak lagi, sebab angka tersebut berdasarkan aktivitas pemurnian mineral yang dilakukan di luar negeri. Jadi pemerintah Indonesia nggak tau persis berapa keuntungan yang diraih Freeport, dan pemerintah Indonesia cuma pasrah nurutin laporan dari Freeport.
Jika pemerintah menasionalisasi Freeport, maka keuntungan sebesar Rp.70 Trilyun akan menjadi milik rakyat Indonesia.
Dengan modal sebesar itu, tentunya pemerintah bakal mampu membangun industri mobil nasional tanpa harus mengemis investasi dari pemodal asing. Untuk membangun sebuah pabrik mobil, dibutuhkan dana sebesar Rp.5 Trilyun. Jumlah tersebut berkaca dari jumlah dana yang digelontorkan oleh Hyundai untuk membangun sebuah pabrik mobil lengkap dengan fasilitas risetnya.
Berarti dengan Rp.70 Trilyun maka kita bisa setidaknya membangun 2 pabrik mobil. Dan tentu itu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak.
Berarti masih ada sisa Rp.60 Trilyun, jika dialihkan ke sektor pendidikan maka dapat dipastikan semua anak-anak kita akan mendapat pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi. Dengan dana sebanyak itu, kita tak perlu membayar BPJS untuk mendapatkan pengobatan gratis.
Bagaimana nasib 30.000 orang karyawan Freeport..?
Ya mereka tetap kerja di tambang emas itu, karena tambang emas Papua tetap beroperasi, cuma bedanya mereka tak lagi dibawah Freeport tapi dibawah kendali manajemen baru (BUMN) dengan gaji dan fasilitas yang sama atau bahkan bisa lebih baik dibandingkan saat mereka dibawah kendali Freeport.
Jika Freeport dinasionalisasi, akan berdampak pula terhadap penguatan nilai mata uang kita, Rizal Ramli mengatakan bahwa bila Freeport dinasionalisasi maka Rupiah bisa berada dibawah level Rp.2000/US$.
Jika pemerintah menasionalisasi Freeport, maka pemerintah memiliki modal yang cukup untuk membangun berbagai industri, dan tak perlu mengemis investasi asing. Tentunya, pemerintah tak akan berani menerbitkan peraturan semacam PP 78/2015, sebab seperti kita ketahui bahwa PP pengupahan tersebut diterbitkan pemerintah untuk menarik investor asing.
Jadi nasionalisasi Freeport berarti meningkatkan kesejahteraan 30.000 karyawannya sekaligus mensejahterakan 250 juta orang rakyat Indonesia.
Sekarang jelas bahwa menasionalisasi Freeport adalah solusi yang tepat bagi permasalahan ekonomi negara kita.
Tapi bila pemerintah memperpanjang kontrak Freeport, itu artinya membiarkan nasib 30.000 karyawannya dalam stagnasi, sekaligus menyerahkan keuntungan hasil eksploitasi emas di Papua untuk kemakmuran Amerika Serikat.
Dan kebijakan pemerintah yang mempertahankan kontrak kerjasama dengan Freeport jelas dikategorikan kepada sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
Begitu juga para pendukung kebijakan perpanjangan kontrak Freeport, sama-sama pengkhianat.!, hukuman yang pantas bagi pengkhianatan terhadap bangsa dan negara adalah HUKUMAN MATI.
Jadi sudah sepantasnya siapapun yang terlibat dalam perpanjangan kontrak Freeport harus dihukum, Karena mereka telah menyengsarakan 250 juta orang rakyat Indonesia.
Sri Wahyuni
