Terkait rencana mitigasi bencana, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan Dana Khusus Kebencanaan sebesar Rp 100 miliar.
Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (24/10/2018), Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menjelaskan dana tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 dan telah dianggarkan kembali dalam RAPBN 2019.
Dana mitigasi bencana tersebut, lanjut Arief Yahya akan dialokasikan untuk penanganan saat bencana dan pasca-bencana.
“Misalnya menjamin wisatawan mendapatkan transportasi ke terminal terdekat dan memperoleh hotel gratis pada hari H bencana di lokasi bencana,” ungkapnya.
Kemenpar sendiri sudah mempunyai Tim Crisis Center (TCC) yang bertugas untuk melakukan manajemen krisis kepariwisataan.
TCC tersebut dikomandoi Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti.
Cara kerja TCC dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pertama tahap tanggap darurat, kedua tahap rehabilitasi, dan ketiga tahap normalisasi.
“FGD ini bakal digelar di empat tempat. Diharapkan dengan hadirnya ahli-ahli ini bisa merumuskan suatu pedoman pemberitaan terhadap bencana. Kalau terjadi bencana dan media tidak ter-manage dengan baik, impactnya sangat buruk,” kata Guntur Sakti.
Dalam FGD “Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata” hadir pula Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
Tampil sebagai salah satu pembicara, Sutopo mengatakan sudah hafal dengan serangan berita bohong atau hoax yang biasanya muncul pasca terjadinya bencana.
“Kami sudah hafal betul itu. Saat terjadi bencana seperti gempa, gunung meletus atau tsunami berita bohong atau hoax muncul. Dan ini jelas merugikan pariwisata Indonesia,” kata Sutopo.
Dia mengakui selama ini Kemenpar belum berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan rencana mitigasi di destinasi-destinasi pariwisata prioritas.
“Kami juga baru tahu kalau ada 10 ‘Bali Baru’,” ujar Sutopo seraya mengatakan pihaknya sudah mensosialisasikan langkah-langkah prabencana di daerah yang dimaksud.
Menurutnya, perancangan mitigasi di daerah wisata prioritas ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, bukan hanya menyangkut hajat hidup masyarakat lokal, tapi juga wisatawan domestik dan asing.
Dua pun meminta perencanaan mitigasi bencana di daerah terkait disusun di level pusat.
“Selama ini hanya disusun di BPBD, mungkin bisa ditarik langsung ke atas,” ujarnya.
Sutopo berharap kajian untuk 10 daerah wisata itu lebih serius setelah terjadi komunikasi antara Kemenpar dan BNPB.
Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjitropis)
Foto: rezzi-humas Kemenpar
Captions:
1. Menpar Arief Yahya saat memberi sambutan dalam acara Forum Group Discussion (FGD) “Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata” di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjadi salah satu pembicara dalam FGD tersebut.
