Guna menghimpun pemikiran dan pemecahan berbagai permasalahan budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh menyelenggarakan Dialog Budaya Daerah 2018 di Medan, Sumatera Utara (4/10).
Kepala BPNB Aceh Irini Dewi Wanti mengatakan dalam lingkup Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), pemajuan kebudayaan merupakan isu yang perlu didiskusikan, mengingat keduanya memiliki aset budaya yang sangat beragam dan berkarakter.
“Kehidupan masyarakatnya yang heterogen hingga saat ini memberi warna budaya yang menambah kekaguman dunia terhadap Indonesia,” kata Irini di Hotel Four Points by Sheraton, Medan yang menjadi venue dialog budaya tersebut.
Dialog yang bertema “Menuju Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan” ini membahas permasalahan-permasalahan di daerah terkait pembangunan kebudayaan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk lembaga, organisasi dan/atau pelaku budaya.
Melalui dialog budaya ini, Irini berharap dapat memberikan sumbangan positip dari pemikiran para akademisi dan budayawan yg terlibat di dalamnya juga audiens dalam perencanaan lahirnya strategi pembangunan di bidang kebudayaan ke depannya.
Dialog Budaya Daerah 2018 ini dikemas dalam bentuk forum dialog interaktif, menghadirkan narasumber antara lain Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hilmar Farid, dan Prof. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dari UIN Ar-Raniry serta dan Prof. Robert Sibarani dari USU.
Dialog yang disiarkan melalui RRI Medan, TVRI, dan TV swasta ini diikuti oleh 35 peserta, terdiri atas pengurus dan anggota Asosiasi Antropologi Indonesia Cabang Aceh dan Sumut, Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Aceh dan Sumut, serta budayawan, sejarawan, akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemajuan kebudayaan daerah di kedua provinsi.
Sebelum dialog interaktif, acara dimulai dengan Penyerahan Dokumen Laporan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan Kemdikbud.
PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
Menurut Irini PPKD nantinya akan menjadi bahan pedoman penyusunan PPKD provinsi dan akan terus berjenjang menjadi bahan penyusunan strategi kebudayaan, sehingga menjadi bahan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional.
Selaku koordinator Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota di Aceh, Irini menegaskan dirinya melalui BPNB Aceh selama ini terus mendorong tersusunnya PPKD di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Keseriusan ini dibuktikan dengan dilakukannya pendampingan langsung PPKD oleh tim dari BPNB Aceh ke seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dalam beberapa bulan terakhir.
“Ada 17 Kabupaten/Kota di Aceh yang siap menyerahkan PPKD pada acara dialog ini, dan diharapkan akan disusul segera oleh kabupaten lainnya,” ungkap Irini.
Berkoordinasi dengan koordinator penyusunan PPKD Kabupaten/Kota di Sumut yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, BPNB Aceh juga memfasilitasi penyerahan PPKD Kabupaten/Kota di Sumut sebanyak 17 Kabupaten/Kota.
Penyerahan dilakukan oleh Bupati/Walikota atau diwakili oleh Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di masing-masing daerah.
Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjiropis)
Captions:
1. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid salah satu pembicara dalam Dialog Budaya Daerah 2018 di Medan, menerima cinderamata. (dok. BPNB Aceh)
2. Kepala BPNB Aceh Irini Dewi Wanti. (foto: adji)
