sekitar 1 juta wisman per tahun.
“Angka proyeksi kunjungan wisman dari 30 negara penerima BVK tahun ini sebanyak 4,12 juta wisman, tahun berikutnya 2016 sebanyak 5,16 juta, dan tahun 2017 sebanyak 6,45 juta. Dua tahun berikutnya 2018 dan 2019 sebesar 8,06 juta dan10,8 juta wisman,” ungkap Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat dialog dan silaturahmi Menpar dengan wartawan bertajuk “Fasilitas Bebas Visa 45 Negara, Peluang Peningkatan Kunjungan Wisman dan Perolehan Devisa” yang diselenggarakan Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kemenpar di Jakarta, baru-baru ini.
Lebih jauh Menpar menjelaskan angka proyeksi kunjungan wisman China sebagai penerima BVK tahun ini sebanyak 1,3 juta atau naik hampir 50% dari capaian tahun 2014 sebanyak 900 ribu wisman, sedangkan kunjungan wisman Jepang diproyeksikan tahun ini sebanyak 530 ribu wisman.
“Pertumbuhan kunjungan wisman dari China dan Jepang saat ini sudah terlihat. Dalam llima bulan ini (Januari-Mei 2015) kunjungan wisman China tumbuh 18,58% dan wisman Jepang tumbuh 6,85%,” kata Arief Yahya.
Sementara itu hasil kajian yang dilakukan APEC, UNWTO, maupun WTTC menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa memberi dampak terhadap pertumbuhan pariwisata rata-rata sebesar 18% bahkan di negara G-20 sebesar 5%-25%.
Sebagai gambaran perbandingan negara Korea yang memberikan bebas visa kepada China membawa dampak terjadi peningkatan kunjungan wisman China ke Korea hingga 18,9%. Begitu pula China memberikan bebas visa kepada Jepang, terjadi kenaikan kunjungan wisman Jepang ke China sebesar 18,47%.
Arief Yahya menyebutkan bahwa BVK merupakan bagian dari best practice dari bisnis jasa (services) pariwisata. “Tak heran kalau banyak negara, seperti negara-negara tetangga kita, berusaha memberikan sebanyak-banyaknya BVK dalam upaya menarik kunjungan wisman,” tambahnya.
Menpar memberikan data benchmarking, Malaysia sebagai pesaing Indonesia yang sama-sama menjual pariwisata dengan produk yang hampir sama (mengandalkan sumber daya alam, pantai, laut, dan matahari) telah membebaskan visa pada 164 negara, tahun 2014 berhasil menarik 27,4 juta wisman dengan perolehan devisa dari pariwisata sebesar US$ 21 miliar.
Sementara Thailand yang membebaskan visa di 56 negara telah menarik 24,8 juta wisman dengan perolehan devisa lebih besar US$ 42 miliar.
“Indonesia yang baru membebaskan visa di 15 negara memperoleh kunjungan 9,1 juta wisman dengan perolehan devisa kurang dari US$ 10 miliar, ” terangnya seraya menambahkan
tahun ini Kemenpar mentargetkan sebanyak 10 juta wisman.
Melihat dampak positif dari kebijakan bebas visa, menurut Arief Yahya, pemerintah ke depan berencana akan menambah bebas visa lagi sehingga jumlahnya mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. “Kebijakan BVK ini akan membuka lebih banyak peluang untuk mendulang devisa serta menaikkan pendapatan langsung masyarakat dari pariwisata,” akunya.
Pemberian BVK tambahan bagi 30 negara terdiri atas RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Mexico, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.
Pemerintah membuka pintu masuk bagi wisman penerima BVK 30 negara yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta (Tengerang), Ngurah Rai (Bali), Kualanamu (Medan), Juanda (Surabaya), dan Bandara Hang Nadim (Batam). Sedangkan pintu masuk melalui pelabuhan laut yakni Pelabuhan Sri Bintan, Sekupang, Batam Center, dan Pelabuhan Tanjung Uban.
Kebijakan BVK sebelumnya telah diberikan pada 15 negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam,Ekuador, Kamboja, Laos, Myanmar, Hongkong SAR, dan Macao SAR.
Naskah & foto: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
Captions:
1. Menpar Arief Yahya saat menjelaskan penambahan Visa Bebas Kunjungan dalam dialog yang juga dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esty Reko Astuti, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan H.M Ahman Sya, dan Kepala Biro Hukum & Puskompublik M.Iqbal Alamsjah di Jakarta.
