Ada sederet pesan penting yang disampaikan Garin Nugroho untuk Presiden Prabowo terkait strategi mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Salah satunya harus mampu mewujudkan seni dan
budaya sebagai hak asasi yang sejajar dengan hak politik dan hak ekonomi.
Pesan itu disampaikannya dalam Pidato Kebudayaan 2024 yang digelar Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Graha Bhakti Budaya (GBB), Taman Ismail Marzuki, (TIM), Jakarta, Minggu (10/11) malam.
Dalam siaran pers yang saya (TravelPlus Indonesia) terima dari Humas DKJ, sutradara tersohor satu ini mengatakan: “Pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya mampu mewujudkan seni dan
budaya sebagai hak asasi yang sejajar dengan hak politik dan hak ekonomi. Hak
atas budaya dan seni merupakan hak dasar masyarakat sipil yang wajib didukung, dikembangkan, dilindungi dan diberi ruang untuk tumbuh subur dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa”.
Kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Garin dalam pesannya yang lain, wajib
mewujudkan beragam strategi ekonomi dengan kebijakan politik yang didukung
perlindungan hukum untuk memfasilitasi, melindungi, merawat, dan menumbuhkan proses pemajuan kualitas kreasi dan apresiasi seni dan budaya dalam ekosistem yang sehat dan produktif, baik institusi, daya hidup para profesional, komunitas, maupun pendidikan.
Garin mengatakan, sejarah mencatat bahwa pada setiap era revolusi teknologi 1.0 hingga 4.0, Indonesia selalu gagal menangkap momentum untuk melakukan lompatan peradaban baru.
“Pemerintahan Joko Widodo di era serba digital gagal menjadikan revolusi teknologi sebagai pendorong peningkatan kualitas warga dan penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Kenapa? Karena negara tidak dikelola sebagai pemerintahan tetapi selayaknya
organisasi hiburan berbasis digital yang disertai ambisi kekuasaan politik dan
ekonomi yang banal.
“Bahkan, ruang publik media baru menjadi ajang pameran yang membosankan
proses politik dan hukum serta kehadiran politisi yang tidak beretika. Akibatnya,
bangsa kehilangan arah dalam mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga esensi daya hidup warga negara sebagai individu yang memiliki hak-haknya untuk mewujudkan masyarakat sipil yang berkualitas menjadi luntur,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Garin, sebagai bentuk balas budi kepada rakyat, Pemerintahan
Presiden Prabowo perlu membentuk strategi budaya untuk mengelola revolusi
industri 4.0 dan 5.0 guna mengembalikan hak-hak warga negara sebagai
landasan kebangkitan bangsa.
Bangun SDM Unggul
Garin juga mengajak untuk belajar dari tumbuh-kembangnya industri kreatif
seperti drama Korea (drakor). “Gelombang ini tidak dibangun dengan langsung
membidik pasar massa, melainkan dibuat dengan membangun sumber daya
manusia unggul, dengan profesionalisme yang matang dan mumpuni, dan strategi untuk menumbuhkan selera pasar,” katanya.
Pada bagian lain Garin mengingatkan pelajaran dari sejarah ketika diramalkan
bahwa para pemimpin Nusantara yang tidak mumpuni dalam menghadapi perubahan zaman apa pun hanyalah akan menjadi mandor dari korporasi besar yang mengincar sumber daya alam Indonesia dan sumber daya tenaga kerja warga Indonesia.
“Untuk menjaga pamor agar tidak terlihat sebagai mandor, para pemimpin tersebut seringkali mengulang pencitraan gaya raja Jawa, meski kejam dan mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan diri, keluarga, dan oligarki, tetapi tetap terlihat populer. Padahal, sesungguhnya kapasitas mereka hanya mampu menjadi mandor bagi korporasi,” kata Garin.
Fenomena pemimpin sebagai “mandor korporasi” dalam sejarah Nusantara
terus terulang dan menjadi sebutan seloroh, seperti ungkapan “bangsa kuli dengan mental penjajah dan politikus mandor”.
Fenomena ini juga ditujukan pada 10 tahun pemerintahan Joko Widodo dan oligarkinya. Contoh kecilnya adalah proses mewujudkan berbagai undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti Undang-Undang Tenaga Kerja.
Meski menyangkut kepentingan bangsa yang
sangat luas, undang-undang tersebut dikerjakan dengan cepat tanpa sosialisasi
memadai yang merupakan syarat demokrasi.
Selain itu, kunjungan-kunjungan ke
daerah-daerah, bukan semata-mata daerah miskin, lebih sering terlihat sebagai kunjungan “mandor”daerah yang berhubungan dengan investasi besar.
Diujung siaran pers, DKJ menjelaskan bahwa Pidato Kebudayaan pertama kali digelar pada tahun 1969, lalu menjadi tradisi
tahunan di setiap tanggal 10 November, bertepatan dengan ulang tahun Pusat
Kesenian Jakarta, TIM.
DKJ secara konsisten menyajikan persoalan-persoalan penting dan aktual, mengupas dan mengkritisi dengan pemikiran-pemikiran jernih melalui perspektif budaya.
Pidato Kebudayaan DKJ adalah upaya memperdengarkan suara jernih yang membawa gagasan bernas dari tokoh-tokoh terpilih.
Saya yang hadir dalam Pidato Kebudayaan 2024, sebelumnya sudah membuat dua tulisan terkait, pra dan on event. Selain itu akan membuat beberapa konten video terkait.
Tulisan pra event Pidato Kebudayaan 2024 bertajuk “Bakal Ber-Pidato Kebudayaan 2024, Garin Nugroho Disambut Antusias Pelaku Seni” tayang di website TravelPlus Indonesia pada Sabtu (9/11). Sedangkan tulisan kedua on event, berjudul “Sederet Fakta Terkait Pidato Kebudayaan Garin Nugroho Balas Budi untuk Rakyat” tayang pada Minggu (10/11). Kedua link tulisan tersebut juga diunggah di medsos Threads @adjitropis.
Teks & foto: Adji TravelPlus, IG @adjitropis, TikTok @FaktaWisata.id, sumber: siaran pers humas DKJ
