Alhamdullilah beberapa di antaranya ada yang segera menjawabnya, antara lain Ketua Indonesia Inbound Tour Operator Association (IINTOA) atau asosiasi pengusaha inbound tour operator Paul Edmundus Tallo; Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali I Ketut Ardana; Ketua Umum IWAPI Jawa Barat sekaligus Koordinator Bidang Litbang dan SDM di DPP ASITA Masrura Ramidjal; dan Dosen Politeknik Sahid (Pariwisata) Jakarta Budi Setiawan.
Menurut I Ketut Ardana Indonesia sangat perlu punya Harparnas selain memperingati Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day.
“Alasannya mengingat Indonesia sangat kaya akan tempat wisata baik alam, budaya, people/way of life, kepurbakalaan, man made, kuliner, berbagai atraksi wisata, handicraft/home industry. Semua permintaan pasar pun dapat dilayani di sini, baik itu itu untuk leisure, mice, special interest, termasuk niche market,” jelasnya.
Kata Ardana, banyak keuntungan kalau Indonesia memiliki Harparnas antara lain di setiap peringatan hari spesial tersebut, Indonesia bisa show off potensi daya tarik wisata Indonesia kepada pasar wisdom (wisatawan domestik) dan wisman (wisatawan mancanegara). “Bisa menghadirkan tokoh-tokoh pariwisata dunia dalam sebuah seminar atau talkshow,” tambahnya.
Ardana sangat yakin Indonesia akan punya Harparnas selain merayakan Hari Pariwisata Dunia. “Tinggal terus disuarakan supaya Harparnas benar-benar terwujud,” pesan pemilik Biro Perjalanan Wisata (BPW) PT. Bali Sinar Mentari Tours & Travel ini.
Pendapat yang lebih kurang sama juga dilontarkan Masrura Ramidjal.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan di KADIN Jawa Barat ini, Indonesia perlu memiliki hari pariwisata sendiri lepas dari hari pariwisata dunia, mengingat pentingnya industri pariwisata dan kontribusinya bagi ekonomi kerakyatan.
“Multiplier effect industri pariwisata sangat besar dan menggerakkan perekonomian sebelum pandemi covid,” ungkap CEO and founder BPW Rabbani Tour ini.
Kalau Indonesia sudah punya Harparnas atau Harpari, lanjut Masrura, nanti bisa dibuat berbagai program untuk meningkatkan peran industri pariwisata pada perekonomian.
“Tentunya program-program yang mendorong kebangkitan pariwisata dan peningkatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata dan SDM-nya,” tambah perempuan super aktif yang kini juga menjadi Koordinator Bidang Litbang dan SDM di DPP ASITA.
Ungkapan serupa lainnya disampaikan Budi Setiawan, Dosen Politeknik Sahid (Pariwisata) Jakarta, yaitu Indonesia PERLU memiliki Harparnas atau Harpari sendiri.
“Tujuannya agar dapat menjadikan hari pariwisata itu sebagai mile stones perkembangan pariwisata Indonesia termasuk di setiap provinsi dan kota/kabupaten melalui 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas,” terangnya.
Selain itu, keuntungan punya Harparnas juga banyak. “Salah satunya akan semakin dikenal pariwisata Indonesia baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara,” ungkap Budi Setiawan yang sedang membuat buku tentang destinasi dan infrastruktur pariwisata.
Lalu kenapa sampai hari ini Indonesia belum memiliki hari sangat penting bagi sektor pariwisata tersebut? “Mungkin pemerintah dalam hal ini khususnya Kemenparekraf belum melakukan satu kajian penelitian tentang penting dan dampaknya dengan adanya Harparnas tersebut,” pungkasnya.
Sebaiknya tanggal berapa yang tepat dijadikan Harparnas atau Harpari? Dan kenapa memilih tanggal itu? Nah, mau tau jawaban mereka (I Ketut Ardana, Masrura Ramidjal & Budi Setiawan)? Tunggu di tulisan berikutnya di TravelPlus Indonesia.
Kok, pendapat atau jawaban Ketua IINTOA Paul Edmundus Tallo tidak tercantum di tulisan ini? Tenang, nanti dimuat dalam satu tulisan tersendiri.
Sebagai pengingat, sebelumnya TravelPlus sudah menyuarakan pentingnya Indonesia memiliki Harparnas atau Harpari sendiri dalam sebuah tulisan yang tayang di TravelPlus Indonesia.
Tulisan berjudul “Punya Hari Pariwisata Nasional Sendiri, Sederet Keuntungan Ini Bakal Digenggam Indonesia” tersebut tayang pada awal September Ceria, tepatnya Kamis, 2 September 2021.
Teks: Adji TravelPlus @adjitropis
Foto: dok. I Ketut Ardana, Masrura Ramidjal, Budi Setiawan & Adji
