Bertepatan World Tourism Day, Kemenpar Gelar Rakornaspar III Tahun 2018

Ada yang menarik dari Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata (Rakornaspar) III Tahun 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Penyelenggaraannya yang berlangsung dua hari 26-27 September di Jakarta, bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day (WTD).

Menariknya lagi dalam acara bertajuk ‘Investasi dan Pembiayaan Pariwisata’ ini,  Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang membuka dan sekaligus menjadi keynote speaker di Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta, Rabu (26/9) menyinggung soal pelaku bisnis pariwisata dari dunia usaha swasta yang belum bisa mengimbangi kecepatan pemerintah dalam berinvestasi di sektor pariwisata.

“Triliunan rupiah sudah digelontorkan pemerintah untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) lainnya, namun investasi ini kurang diikuti oleh swasta. Saya heran pemerintah sudah bergerak cepat, tapi swasta merespon lamban,” singung Arief Yahya.

Guna mendukung target 20 juta wisman pada 2019, lanjut Arief Yahya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 DPP sebagai ‘Bali Baru’ yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger- Semeru, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

“Dari 10 DPP telah ditetapkan 4 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Di sini pemerintah telah melakukan banyak investasi yang diharapkan diikuti swasta,” terang Arief Yahya.

Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, sambungnya, semua kebutuhan infrastruktur (jalan, listrik, air, dan unitilitas) dan sarana pendukung lain berkelas dunia sudah dibangun, termasuk bandara internasional dan pelabuhan/marina.

Dia memberi contoh, untuk mendukung destinasi prioritas di Tanjung Lesung, Banten telah dibangun jalan tol dari Serang ke Panimbang sepanjang 84 km sehingga mempersingkat perjalanan wisatawan dari Jakarta hanya sekitar 2 jam.

“Tapi herannya, swasta tidak agresif dalam mengansipasi kecepatan pemerintah. Seharusnya investasi di sana jangan ditunggu ketika sudah jadi,” bebernya.

Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh (Sumatera Barat) dan Tanjung Puting (Kalteng) sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia.

Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp 10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp 205 triliun berasal dari pemerintah Rp 170 triliun dan swasta Rp 35 triliun.

Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 77,3 triliun; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun; Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun; DAK Pariwisata Rp1 triliun; dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun.

Selama periode 2019 – 2024, investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun  120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

Dalam acara yang bertema “Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector” ini hadir pula memberikan sambutan antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksada TNI (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Wisnu Wijaya Soedibjo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Pimpinan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusuma, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementrian PUPR Hadi Sucahyono.

Pada Rakornaspar III Tahun 2018 hari pertama, Rabu (26/9)  berlangsung pula penandatanganan MoU antara Kemenpar diwakili Sekretaris Kemepar Ukus Kuswara dengan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM yang disaksikan Menpar Arief Yahya sebagai komitmen memajukan sektor pariwisata.

Pada hari ke-2 Rakornaspar III, Kamis (27/9) sejumlah menteri memberi sambutan antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata” dan kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan judul “Kebijakan Pembiayaan 10 Destinasi Pariwisata Nasional”, dilanjutkan dengan penandatangaan MoU antara Menkeu dan Mepar serta sejumlah penandatangan MoU lainnya.

Rakornaspar III Tahun 2018 yang bertepatan dengan WTD atau Hari Pariwisata Sedunia ini akan ditutup dengan acara makan malam bersama dan hiburan musik dengan penampilan salah satu Diva Pop Indonesia, Titi DJ.

Terkait WTD, berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan WTD pertama kali diumumkan pada tahun 1980 di Kota Torremolinos, Spanyol.

Tanggal 27 September dipilih sebagai WTD bukan tanpa alasan, karena bersamaan dengan salah satu kejadian penting di dunia wisata, yakni hari jadi pengadopsian anggaran dasar Organisasi Pariwisata Dunia untuk PBB atau dikenal UNWTO pada 27 September 1970 silam.

Alasan lain, tanggal 27 September adalah akhir dari waktu liburan di bumi bagian Utara yang bersiap memasuki musim dingin.

Akan tetapi di bumi bagian Selatan, tanggal 27 September adalah awal musim liburan karena menyambut musim panas.

Jadi tanggal tersebut merupakan awal wisatawan di seluruh belahan dunia liburan bersama.

Namun kini dunia memperingatinya untuk meningkatkan pariwisata di negara masing-masing maupun di sebuah negara yang diikuti para industri wisata dan pemangku kepentingan di sektor ini berkumpul dan saling memberi bertukar pikiran demi memajukan pariwisata dunia.

Amatan TravelPlus Indonesia @adjitropis sampai saat ini Indonesia hanya memperingati WTD karena belum memiliki Hari Pariwisata Nasional (Harparnas) sendiri.