Pemerintah berharap dengan kebijakan tersebut akan menambah perolehan devisa hingga US$ 540 juta/tahun atau Rp 6,8 triliun (Rp 12.657 per US$).
“Penerapannya bertahap, Jepang Korea Selatan dan Rusia segera. Tapi Tiongkok tiga bulan butuh persiapan karena masalah imigrasi. Teknisnya dilaporkan Menteri Pariwisata,” terang Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, baru-baru ini.
Indroyono menjelaskan pembebasan visa tersebut diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisman yang berkunjung ke Tanah Air hingga sebanyak 500 ribu orang per tahun.
Sayangnya kebijakan tersebut bakal berefek negatif ke penerimaan negara karena kehilangan potensi pendapatan sekitar USD 11 juta dengan asumsi biaya pembuatan satu visa senilai USD 25.
Sampai saat ini Indonesia baru memberikan pembebasan visa bagi 15 negara. Jika ditambah 4 negara, Indonesia tercatat sudah memberikan bebas visa kepada 19 negara.
Negara lain cukup sukses menjaring wisatawan melalui kebijakan pembebasan visa. “Malaysia 26 juta wisman, bebas visa 46 negara. Thailand 25 juta wisman bebas visa 50 negara,” jelasnya.
Langkah lainnya, lanjut Indroyono, pemerintah juga akan memangkas waktu perizinan kedatangan kapal wisata asing ke Indonesia. Dari semula sekitar 3 hari menjadi hanya 1 hari. “Revisi kepres pada 3 November siap ditandatangani presiden,” tambahnya.
Menurutnya ada potensi ribuan kapal wisatawan asing yang hilir mudik ke laut Indonesia, namun terkendala lamanya izin dan ketersediaan marina.
“Kita pacu wisata bahari, kebijakan yang dibuat kemudahan kapal yacht layar, karena 1.500 kapal setiap tahun yang lewat. Kita juga minta di daerah dibangun marina, tempat sandar kapal tersebut,” kata Indroyono
Investasi pembuatan marina, lanjutnya mencapai Rp 5 miliar – Rp 10 miliar. Investasi itu akan cepat kembali mengingat nilai sewa sandaran cukup menjanjikan.
“Kalau bikin itu tanahnya bupati gubernur, Marina Rp 5 miliar – Rp 10 miliar, sewanya Rp 5 juta perbulan. Kalau 100 kapal Rp 500 juta per bulan. Dua tahun kembali investasinya,” tegasnya.
Menurutnya beberapa daerah telah berencana membangun sandaran kapal layar mewah, antara lain Saumlaki, Ambon, Kupang, Tarakan, Labuhan Bajo, Belitung, dan Tanjung Pinang. Selain pembangunan marina, pihaknya meminta masing-masing daerah mempromosikan potensi wsiata wilayahnya.
Upaya lainnya, pemerintah juga berkomitmen akan memperbaiki infrastruktur kepelabuhanan di Tanah Air. Hal ini dimaksudkan agar kapal wisata besar bisa masuk.
Terkait pembebasan visa bagi turis asal 5 negara tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai gencar mensosialisasikan program tersebut. Namun Menpar Arief Yahya tidak yakin Australia mau menerima pembebasan visa tersebut.
