Penghapusan ekraf dan hanya akan dijadikan badan oleh presiden Jokowi, dinilai sejumlah pihak membuat sektor ini turun kelas. Maklum pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekraf mendapat ruang lebih dengan menjadikannya sebagai kementerian bergabung dengan sektor pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Alhasil sektor ekraf pun kian bergairah. Sayangnya umurnya hanya sampai 2,5 tahun.
Akibat peniadaan ekraf dari Kabunet Kerja bentukan Jokowi-JK, membuat sejumlah pihak mulai dari relawan, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan pejabat pun kecewa.
Entrepreneur & Professional for Jokowi (EP for Jokowi), salah satu organisasi relawan Jokowi-JK yang mengaku kecewa kenyaaan itu.
Menurut Koordinator EP for Jokowi Hasnil Fajri dalam Pilpres lalu, Jokowi-JK berjanji meningkatkan pengembangan ekraf. Hal ini terucap dalam sembilan Program Nyata Jokowi-JK di item keenam, yaitu mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Kementerian Ekonomi Kreatif itu penting ada supaya bisa lebih fokus kepada pengelolaan dan pengembangan ekraf secara Nasional,” ujarnya di Jakara baru-baru ini.
Mantan anggota Pokja Tim Transisi bagian ekraf ini berharap Jokowi-JK tidak mengabaikan pengembangan ekraf. Dia berkeyakinan ekraf menjadi salah satu primadona penggerak perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan.
Dengan pengembangan ekraf, Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Menurutnya, di penghujung tahun 2019, Indonesia menjadi negara big-5 ekraf di Asia setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India.
Sektor ekraf sejak tahun 2013 lalu telah menjadi sektor ke-10 dalam sektor perekonomian Indonesia. “Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,05%, serapan tenaga kerja sekitar 10% dari total angkatan kerja serta ekpor ekonomi kreatif sebesar 7,27% dari total keseluruhan ekspor Indonesia,” paparnya.
Gitaris Slank Abdee Negara membenarkan ekraf di Indonesia yang meliputi musik, pertunjukan, animasi, kerajinan dan produk dalam negeri lainnya berpotensi besar menyumbang pendapatan negara. “Sayangnya ekraf masih dipandang sebelah mata, padahal potensinya cukup bagus. Industri ini harus menjadi industri mainstream,” ujarnya.
Kadin pun menyesalkan langkah Jokowi-JK yang menghilangkan ekraf. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Edi Kuntadi menjelaskan ekraf itu sangat penting. Indonesia mempunyai banyak sumber daya manusia yang kreatif. “Seharusnya didukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif dan MICE, Budyarto Linggowiyono berharap jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan. “Kalau hanya badan nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain,” ujarnya.
Langkah Mundur
Saat ini, ekspor karya kreatif Indonesia di tengah tahun mencapai Rp 63,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,27 dibandingkan periode yang sama pada 2013.
“Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekrafnya sebagai alat ketahanan nasional seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Ekraf juga dijadikan brand maker yakni ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya,” pungkasnya.
