Ekonomi Kreatif Hanya Dijadikan Badan, Benarkah?

Ketika Pilpres, Joko Widodo (Jokowi) cukup gencar mengangkat ekonomi kreatif (ekraf). Para pelaku di sektor ini terutama seniman, musisi dan lainnya pun terpikat. Apalagi Jokowi pernah melontarkan Kementerian Ekonomi Kreatif merupakan salah satu kementerian baru selain Kementerian Maritim dan Kementerian Agraria. Ternyata ketika Presiden Jokowi mengumumkan 34 menteri dalam Kabinet Kerja-nya, Kementerian Ekenomi Kreatif tidak ada. Kabar tersiar ekraf hanya dijadikan badan. Sejumlah pihak pun kecewa. Tapi beberapa pengamat ekonomi, justru setuju ekraf berbentuk badan bukan kementerian tersendiri.

Penghapusan ekraf dan hanya akan dijadikan badan oleh presiden Jokowi, dinilai sejumlah pihak membuat sektor ini turun kelas. Maklum pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekraf mendapat ruang lebih dengan menjadikannya sebagai kementerian bergabung dengan sektor pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Alhasil sektor ekraf pun kian bergairah. Sayangnya umurnya hanya sampai 2,5 tahun.

Akibat peniadaan ekraf dari Kabunet Kerja bentukan Jokowi-JK, membuat sejumlah pihak mulai dari relawan, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan pejabat pun kecewa.

Entrepreneur & Professional for Jokowi (EP for Jokowi), salah satu organisasi relawan Jokowi-JK yang mengaku kecewa kenyaaan itu.

Menurut Koordinator EP for Jokowi Hasnil Fajri dalam Pilpres lalu, Jokowi-JK berjanji meningkatkan pengembangan ekraf. Hal ini terucap dalam sembilan Program Nyata Jokowi-JK di item keenam, yaitu mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian Ekonomi Kreatif itu penting ada supaya bisa lebih fokus kepada pengelolaan dan pengembangan ekraf secara Nasional,” ujarnya di Jakara baru-baru ini.

Mantan anggota Pokja Tim Transisi bagian ekraf ini berharap Jokowi-JK tidak mengabaikan pengembangan ekraf. Dia berkeyakinan ekraf menjadi salah satu primadona penggerak perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan.

Dengan pengembangan ekraf, Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Menurutnya, di penghujung tahun 2019, Indonesia menjadi negara big-5 ekraf di Asia setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India.

Sektor ekraf sejak tahun 2013 lalu telah menjadi sektor ke-10 dalam sektor perekonomian Indonesia. “Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,05%, serapan tenaga kerja sekitar 10% dari total angkatan kerja serta ekpor ekonomi kreatif sebesar 7,27% dari total keseluruhan ekspor Indonesia,” paparnya.

Gitaris Slank Abdee Negara membenarkan ekraf di Indonesia yang meliputi musik, pertunjukan, animasi, kerajinan dan produk dalam negeri lainnya berpotensi besar menyumbang pendapatan negara. “Sayangnya ekraf masih dipandang sebelah mata, padahal potensinya cukup bagus. Industri ini harus menjadi industri mainstream,” ujarnya.

Kadin pun menyesalkan langkah Jokowi-JK yang menghilangkan ekraf. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Edi Kuntadi menjelaskan ekraf itu sangat penting. Indonesia mempunyai banyak sumber daya manusia yang kreatif. “Seharusnya didukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif dan MICE, Budyarto Linggowiyono berharap jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan. “Kalau hanya badan nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain,” ujarnya.

Langkah Mundur

Kadin mencatat, pada periode 2010 – 2013, industri kreatif rata-rata dapat menyerap tenaga kerja sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional.

Hal ini didorong oleh petumbuhan jumlah usaha di sektor industri kreatif pada periode tersebut sebesar 1 persen.

Jumlah industri kreatif pada 2013 tercatat sebanyak 5,4 juta usaha dan mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 12 juta jiwa. “Jadi, jika Indonesia menghapuskan Kementerian ekonomi kreatif, ini merupakan langkah mundur,” kata Budyarto.

Secara umum kontribusi industri kreatif dalam perekonomian Indonesia terus meningkat. Pada 2010 nilai Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 185 triliun, jumlah ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun dalam kurun waktu 2010 – 2013 sehingga pada 2013 mencapai Rp 215 triliun.

Industri kreatif juga telah memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 119 triliun atau sebesar 5,72 persen dari total ekspor nasional.

Saat ini, ekspor karya kreatif Indonesia di tengah tahun mencapai Rp 63,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,27 dibandingkan periode yang sama pada 2013.

Kadin menilai pengembangan ekraf di negara-negara seperti China, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang dan Inggris telah menjadi prioritas utama.

“Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekrafnya sebagai alat ketahanan nasional seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Ekraf juga dijadikan brand maker yakni ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya,” pungkasnya.

Namun penghapusan ekraf dari kementerian dan rencananya akan berbentuk badan, justru diapresiasi ekonom konom Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Ina Primiana. Meskipun hanya berbentuk badan, Ina melihat itu tidak serta merta diartikan berkurangnya komitmen Jokowi terhadap ekraf.

“Saya lebih setuju ekraf menjadi badan bukan kementerian tersendiri. Kalau kementerian malah jadi tumpang tindih, karena Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan lainnya juga dituntut itu,” ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini senada dengan Ina. Dia menilai sebaiknya ekraf dipisah dengan Kementerian Pariwisata. “Kalau berbentuk badan, ekraf malah jauh lebih fleksibel dibanding dengan kementerian. Karena bisa bekerjasama dengan swasta dan sebagainya,” jelasnya.

Jika Presiden Jokowi tidak mau dibilang ingkar janji, jadi sebaiknya segera membentuk badan ekraf, bukan dihilangkan. “Badan ekraf itu nantinya diisi oleh orang pemerintah, swasta, dan mereka yang memiliki keahlian di sektor ekraf. Dengan demikian pembiayaannya tidak hanya APBN,” pungkasnya.

Naskah & foto: adji_kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)

Captions:

1. Konser musik salah satu subsektor ekonomi kreatif (ekraf) kerap mengisi acara-acara besar berkaitan dengan Jokowi. Tapi Jokowi justru menghapus ekraf dari kementerian dalam kabinetnya.

2. Jokowi juga kerap menggelar berbagai pawai budaya dan kirab yang menampilkan orang-orang kreatif.