10 Kabupaten di Aceh Lepas Status Daerah Tertinggal

Sepuluh kabupaten di Provinsi Aceh yakni Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Selatan tahun ini NAIK KELAS karena statusnya sebagai daerah tertinggal dicabut pemerintah pusat.

Ketetapan lepas dari status daerah tertinggal kesepuluh kabupaten tersebut diberikan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang kini menjadi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Status terentaskan diberikan berdasarkan hasil evaluasi KPDT atas kreteria dan indikator ketertinggalan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Angka Penduduk Miskin (APM).

5 Tips Long Trip Saat Libur Panjang agar Perjalanan Nyaman, Aman, dan Bebas Drama

Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Cara Unik Refleksi Hidup dan Atasi Stres

Makan Siang di Meeting Point (Rebranding Umanusa Resto) Bandung

Pelepasan status daerah tertinggal tersebut ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014. SK tersebut langsung diberikan Menteri PDT Helmy Faisal Zaini di Jakarta, Senin (29/9) lalu.

Selain 10 kabupaten di Aceh, masih ada 60 kabupaten lain di seluruh Indonesia yang dinyatakan sudah keluar dari status daerah tertinggal tahun ini. Jadi totalnya ada 70 kabupaten yang terdiri atas 27 kabupaten di wilayah Timur Indonesia, 6 kabupaten di Kalimantan, 34 kabupaten di Sumatera, dan 3 kabupaten di Jawa yakni Garut dan Sukabumi (Jawa Barat), serta Pamekasan (Madura, Jawa Timur).

Helmy mengatakan sebagian dari kabupaten tersebut akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bahkan berpotensi menjadi daerah maju.

KPDT mencatat Kabupaten Gayo Lues, dengan ibukota Blangkejeran, mempunyai luas 5.718 Km2 terletak di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupatan Aceh Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupatan Aceh Tamiang dan Provinsi Sumut serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten yang berjuluk “Negeri Seribu Bukit” karena terletak di gugusan gunung Bukit Barisan ini berpenduduk 68.010 jiwa dengan tingkat kepadatan lebih kurang 12 jiwa per Km2 yang tersebar di 11 kecamatan dan 96 desa. Untuk memudahkan kelancaran angkutan orang atau barang di kabupaten ini tersedia sarana jalan darat sepanjang 276,57 Km dengan kodisi baik 63,82 Km, sedang 111,78 Km, dan rusak sepanjang 100,97 Km.

Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim telah menerima surat pencabutan status tersebut. “Surat pencabutan tersebut sudah saya terima. Dari berbagai pertimbangan, nama Kabupaten Gayo Lues dicabut dari daerah tertinggal. Tapi kalau keterisoliran masih tetap menjadi ancaman bagi Kabupaten Gayo Lues bila jalan tembus masih belum bagus,” kata Ibnu Hasyim seperti dikutip laman lintasgayo.co.

Menurut Ibnu Hasyim bila masuk ke dalam daerah tertinggal, setiap tahunnya pasti mendapat bantuan dana dari Kementerian. “Tapi kalau sudah keluar dari daerah tertinggal, tidak ada lagi bantuan ketertinggal daerah kita yang bisa mencapai Rp 4 Milyar pertahunnya,” ungkapnya.

Ibnu Hasim pada tahun 2014, ada sekitar Rp 70 miliar dana diperuntukkan untuk membangun Lapangan Terbang (lapter) Sunubung Blangtenggulun yang ditargetkan beroperasi awal tahun 2015. Dana itu bersumber dari APBN Rp 50 miliar, Rp 10 miliar dari dana Migas, dan Rp 10 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dana tersebut digunakan untuk sejumlah pembangunan perlengkapan dan penambahan panjang serta lebar landasan pacu.
“Sebentar lagi akan dikerjakan lagi penambahan ketebalan landasan, panjangnya hingga mencapai 2015 meter, serta pengerukan gunung yang berdekatan dengan landasan, dan semua pengelolaan Lapangan terbang itu akan sudah kita MoU dengan Departemen Perhubungan, nanti merekalah yang menggelola semuanya,” katanya seranya menambhaka rencananya lapter tersebut akan melayani rute Gayo Lues-Banda Aceh dan Gayo Lues-Medan.

Sementara Kabupaten Bener Meriah dengan Ibukota Simpang Tiga Redelong, mempunyai luas 1.453,99 Km2 . Letaknya di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten ini berpenduduk 92.875 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 64 jiwa per Km2 yang tersebar di 7 kecamatan dan 127 desa.
Simeulue dengan ibukota Sinabang, mempunyai luas 1.082 Km2. Letaknya di bagian Utara dan Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten ini berpenduduk 69.031 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 63 jiwa per Km2 yang tersebar di 8 kecamatan dan 135 desa. Untuk memudahkan kelancaran angkutan orang atau barang di kabupaten ini tersedia sarana jalan darat sepanjang 267 Km dengan kodisi baik 3,30 Km, sedang 19,30 Km, rusak 82,31 Km, dan rusak berat sepanjang 162,09 Km.

Aceh Barat Daya dengan ibukota Blang Pidie, mempunyai luas 1.685 Km2 . Letaknya di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah Timur Kabupaten Aceh Selatan dan Samudera Hindia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten ini berpenduduk 115.358 dengan tingkat kepadatan ± 68 jiwa per Km2 yang tersebar di 6 kecamatan dan 129 desa. Untuk memudahkan kelancaran angkutan orang atau barang di kabupaten ini tersedia sarana jalan darat sepanjang 87,84 Km dengan kodisi baik 45,84 Km, sedang 22 Km, dan rusak sepanjang 20 Km. Sedangkan pelabuhannya 1 buah.

Aceh Jaya dengan ibukota Calang, mempunyai luas wilayah 3.817 Km2. Letaknya di bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bieruen serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kabupaten ini berpenduduk 69.413 jiwa dengan tingkat kepadatan ± 18 jiwa per Km2 yang tersebar di 6 kecamatan dan 172 desa. Untuk memudahkan kelancaran angkutan orang atau barang di Kabupaten tersedia sarana jalan darat sepanjang 144,87 Km dengan kondisi baik 37,07 Km, sedang 80,80 Km, rusak 7 Km, dan rusak berat 20 Km. Pelabuhannya 1 buah.

Aceh Singkil dengan ibukota Singkil berluas 3.578 Km2. Letaknya di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur dengan Provinsi Sumut, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten ini berpenduduk 140.002 jiwa yang terdiri laki-laki 70.946 jiwa dan perempuan 69.056 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk lebih kurang 39 jiwa per Km2. Secara administratif Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 13 kecamatan dan 184 desa. Untuk memudahkan kelancaran angkutan orang atau barang di kabupaten tersedia sarana jalan darat sepanjang 712,88 Km dengan kodisi baik 142,07 Km, sedang 202,36 Km, dan rusak sepanjang 368, 45 Km.

Helmy Faisal Zaini menyadari adanya kekhawatiran beberapa kepala daerah apabila daerahnya telah keluar dari daerah tertinggal, dana pusat yang mengalir ke daerah tentunya akan berkurang.

Namun, dia berkomitmen akan melakukan pembinaan selama tiga tahun ke depan untuk pendampingan.
“Atas nama pemerintah, kita apresiasi daerah yang telah keluar dari daerah tertinggal sesuai dengan aturan yang berlaku. Insya Allah, kita akan tetap melakukan pembinaan selama tiga tahun ke depan dengan program-program sesuai dengan potensi daerah,” jelas menteri yang juga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Helmy menambahkan pada tahun 2010 terdapat 183 kabupaten yang masih tergolong daerah tertinggal. Pada akhir masa jabatannya telah berhasil mengentaskan daerah tertinggal sebanyak 70 kabupaten. Namun hingga 2014 masih ada 113 kabupaten yang belum berhalis lepas dari ketertinggalan. Sekitar 70% di antaranya berada di wilayah Timur Indonesia.

Kendala utama mengentaskan kabupten tersebut adalah kualitas SDM-nya. “Untuk membenahi SDM-nya dibutuhkan waktu tahunan,” ujarnya. Kendala lainnya, sulitnya wilayah geografis daerah tersebut. “Wilayahnya terlalu terisolasi sehingga biasa investasi yang dikeluarkan menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan imnbal baliknya,” jelasnya.

Helmy mendorong kepala daerah untuk memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif dan menggerakan ekonomi kreatif masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Untuk menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif, KPDT siap memfasilitasi,” kata Helmy yang kini jabatannya dipegang Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi era Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Program lainnya memberikan kebjakan afirmatif berupa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke kabupaten tertingga; untuk membantu APBD yang kecil.

Menurut Helmy salah satu penyebab utama daerah menjadi miskin adalah kemampuan fiskal daerah yang sangat rendah. Untuk itu sektor keuangannya harus dibantu.

Alokasi DAK ke daerah tertinggal. lanjutnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 alokasi yang tersedia dari APBN mencapai 10,5 triliun, pada 2013 menjai Rp 14,93 triliun, dan 2014 menjadi Rp 83,6 triliun.

Sebelumnya di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, KPDT telah mengidentifikasi sebanyak 199 daerah yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal, yaitu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala Nasional.

Pada awal penetapannya, sebaran wilayahnya sebanyak 123 kabupaten atau (62%) kawasan tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, 58 Kabupaten (29%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 Kabupaten (9%) berada di Pulau Jawa dan Bali.
Dari 33 provinsi yang ada ketika itu, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki daerah tertinggal. Papua merupakan Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal paling banyak yaitu sebesar 19 Kabupaten. Disusul Aceh, setelah terjadinya bencana Tsunami akhir tahun 2004 menyebabkan 16 kabupatennya tertinggal, daan Provinsi NTT menempati urutan ketiga dengan 15 kabupaten tertinggal.

Pada tahun ini, kabuputen lain di Sumatera yang tak lagi berstatus daerah tertinggal ada lima di Sumatera Barat yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Dhamasraya, Sijunjung, Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok. Kemudian Dua di Sumatera Utara (Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat), dua di Lampung (Lampung Utara dan Pesawaran), dua di Kepulauan Riau (Natuna dan Kepulauan Anambas), dua di Bengkulu (Bengkulu Tengah dan Lebong), dan lima kabupaten di Sumatera Selatan yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Banyuasin, Empat Lawang, dan Kabupaten Lahat.

Naskah & foto: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)

Captions:

1. Pesona pantai di Meulaboh, Aceh Barat.

2. Wajah salah satu pantai di Aceh Barat pasca diterjang tsunami.