“Industri wisata bahari kita sangat prospektif dan peluangnya sangat besar pada era pemerintahan mendatang,” kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar dalam diskusi bertajuk “Wisata Bahari, Bisnis, dan Investasi Masa Kini” di Jakarta, baru-baru ini.
Indonesia menurut Sapta memiliki modal bahari yang melimpah. Ada 17.508 pulau dengan pantai-pantai menawan dari Sabang hingga Merauke namun baru beberapa objek wisata saja yang baru digarap secara maksimal, di antaranya Pulau Weh, Bali, Lombok, Raja Ampat, Kepulauan Mentawai, Wakatobi, dan Pulau Komodo sehingga menjadi daya tarik wisatawan dunia.
Bila pulau-pulau lainnya dikelola dengan baik akan mendatangkan pundi-pundi dolar. “Setiap pulau bisa menghasilkan ribuan dolar AS per tahun maka dapat menghasilkan hingga jutaan dolar per tahun,” ungkapnya.
Modal lainnya, aktivitas wisata bahari yang dimiliki Indonesia sangat beragam antara lain bermacam watersport seperti diving, surving, dan lainnya. “Indonesia juga dianugerahi ribuan spot diving yang tersebar di berbagai daerah dari Aceh hingga Papua,” ungkapnya.
Namun Sapta menilai kegiatan olah raga menyelam ini sampai sekarang masih banyak diminati oleh warga asing dibandingkan masyarakat Indonesia. “Belakangan ini orang Indonesia sudah mulai banyak yang menyukai diving,”terangnya.
Dengan modal tersebut rasanya tepat kalau pemerintahan mendatang lebih mengutamakan sektor kelautan untuk meningkatkan pendapatan bagi negara dan perekonomian masyarakat. “Jadi kalau presiden mendatang berpihak ke laut, itu adalah keharusan,” ujarnya.
Untuk memanfaatkan peluang itu, lanjut Sapta, bangsa Indonesia dan pihak terkait termasuk para pelaku usaha wisata bahari harus menyiapkan diri dan melakukan sesuatu termasuk menebalkan mental kelautan yang selama ini dinilai masih tipis.
“Bangsa kita masih banyak yang bermental darat. Mulai sekaranglah kita harus lebih banyak melihat ke laut,” imbaunya.
Nara sumber lainnya Ismail Ning menjelaskan selama ini investasi bahari sangat mahal dan untuk tingkat pengembalian modalnya lama. “Bisa bertahun-tahun kembali modalnya. Sekarang bisnis ini belum menguntungkan, kita masih nombok. Tapi ke depan bisnis ini amat menjanjikan dan berpeluang besar menguntungkan,” jelas salah satu pemilik kapal pesiar Salila ini.
Menurut anggota Dewan Kelautan Indonesia ini selain publikasi yang tepat sasaran untuk memperkenalkan produknya sekaligus meraup konsumen dan pelanggan, para pelaku usaha wisata kapal pesiar juga harus melakukan service yang baik sesuai yang dijanjikan saat promosi.
Kendala bisnis ini selama ini menurut Ismail terletak pada permasalahan koordinasi dan integrasi antarsektor terkait pengembangan wisata bahari.
Sebagai pelaku usaha, Ismail berharap pemerintahan mendatang dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah menyangkut peraturan-peraturan dan retribusi yang jelas.
Sebenarnya retribusi khusus yang terjadi di Raja Ampat misalnya itu tidak menjadi masalah. “Tapi yang menjadi masalah ketika kita mengunjungi satu tempat suku atau desa tertentu, seringkali dimintain restibusi lagi. Seharusnya sudah include,” ungkapnya.
Jadi pembenahan retribusi yang jelas itu, lanjut Ismail harus dilakukan pemerintahan mendatang. “Tentukan saja saja tarif di setiap desa wisata yang ada di Raja Ampat misalnya atau langsung secara keseluruhan per paket. Karena ada tamu kapal pesiar yang maunya hanya desa-desa tertentu saja, tidak semuanya,” terangnya.
Wisata Kapal Pesiar Berdampak Positif
Saiful menambahkan dalam pertemuan antara Joko Widodo dan sejumlah pemimpin redaksi belum lama ini, Presiden Terpilih itu berencana memilih menteri pariwisata yang punya jiwa marketing. “Menterinya harus siap pergi berbulan-bulan hanya untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia,” akunya.
Sapta membenarkan bahwa pemerintah mendatang menargetkan kunjungan wisman sebesar 20 juta kunjungan pada 2019.
