Danau Toba Semakin Tertata Pasca DMO

Tiga kabupaten yang mendukung program pengelolaan destinasi Danau Toba, Sumatera Utara ini adalah Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Somasir, dan Kabupaten Simalungun. 

“Sejak program DMO ini diperkenalkan, memang baru 3 dari 7 kabupaten di Danau Toba yang punya berkomitmen tinggi mendukungnya. Dan tentunya kita melihat yang punya komitmen dulu. Kalau yang tidak, nanti susah jalannya,” kata Direktur Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Kemenparekraf Lokot Ahmad Enda saat acara “Konsinyering Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Destinasi Melalui Program DMO di Hotel Jayakarta, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Anggaran DMO untuk Danau Toba dari Kemenparekraf tahun lalu sekitar Rp 16 miliar. “Dana itu baru keluar sekitar Agustus 2012 lalu,” jelas Lokot selaku salah seorang pembicara dalam acara yang dibuka oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenparekraf Firmansyah Rahim.

Dari dana itu, lanjut Lokot digunakan untuk membangun sejumlah prasarana dan sarana atas usulan dari masyarakat setempat. “Ada pembuatan pusat informasi pariwisata dengan anggaran Rp 900 juta, pembangunan 30 kios cenderamata dan penataan setapak sekitar danau Toba sekitar 2 kilometer sekitar Rp 9 miliar,” terangnya.

Sisanya sekitar Rp 7 miliar, lanjut Lokot, dikembalikan ke pemerintah karena tidak terserap penggunaannya karena tendernya gagal lantaran terlalu mepet jelang tutup tahun. “Tahun ini kita fasilitasi terus, termasuk pengembangan wisata arung jeram di Tobasa dan Asahan,” terangnya.

DMO di Danau Toba juga mendapat bantuan dari sejumlah kementerian terkait seperti dari Lingkungan Hidup, Pekerjaan umum, dan Perhubungan. Tahun ini dari Pekerjaan Umum misalnya Rp 200 miliar untuk infrastruktur jalan. “Kita memang mengusulkan dibangun jalan tembus ke Danau Toba untuk melancarkan kunjungan wisatawan saat liburan,” terangnya.

Sementara dari Kementerian Perhubungan sekitar Rp 30 miliar untuk pemeliharaan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan. “Jadi program DMO ini bisa dijual karena pelaksanaannya transparan. Dan kementerian lain pun merasa bantuan yang mereka berikan tidak mubazir karena atas permintaan langsung dari bawah atau keinginan masyarakat,” jelasnya.

Pelaksanaan DMO di Danau Toba bukan tanpa halangan. Menurut Lokot, pada awalnya program ini tidak mendapat tanggapan masyarakat setempat. Tapi setelah dijelaskan apa itu konsep DMO ini, akhirnya mereka tertarik. “Kami pun mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemda setempat serta membentuk local working group (LWG) yang ketuanya dipilih oleh mereka sendiri berikut struktur organisasinya sebagai partner kita,” jelasnya.

“Program kerja DMO juga mereka yang usulkan dan laksanakan, kami yang memfasilitasi seperti usulan mengadakan pelatihan-pelatihan SDM, termasuk pembuatan sarana dan prasarana,” tambahnya.

Lokot berharap, kedepan semua kabupaten di Danau Toba ikut berkomitmen tinggi mendukung DMO di Danau Toba. “Apalagi September nanti akan digelar Festival Danau Toba,” tutupnya.

Firmansyah Rahim menjelaskan kajian DMO telah dilakukan pihaknya sejak 2007. Dari 200 lebih destinasi yang dimiliki Indonesia akhirnya dipilih 15 destinasi yang mendapat bantuan program DMO, termasuk Danau Toba.