Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik kepada sejumlah wartawan usah pengesahan RUU terwebut. “Saya sangat lega dengan pengesahan RUU ini setelah menunggu 18 tahun,” jelasnya.
Dengan UU Cagar Budaya yang baru ini, lanjut Jero Wacik para gubernur dan walikota diberi peran ayang lebih besar untuk menjaga Cagar Budayanya. “Jangan coba-coba merusak atau merubah Cagar Budaya tanpa mengindahkan UU ini karena sanksinya berat,” ancam Jero yang mengaku sering begadang mengurusi permasalahan Cagar Budaya ini.
Sidang paripurna dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, salah satu pimpinan DPR. Ada 560 anggota DPR yang hadir dan menyetujui RUU ini disahkan menjadi undang-undang.
Usai mengesahan UU Cagar Budaya, rapat paripurna DPR juga mengesahkan RUU Gerakan Pramuka dan RUU Holtikultura, Protokoler, dan kini masih dalam proses pengesahan RUU RAPBN 2011.
Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Aurora Tambunan mengatakan sejak RUU Cagar Budaya disahkan, pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menter (Kepmen) serta lembaga terkait yang dibutuhkan sesuai pasal-pasal dalam UU tersebut. “Prioritas utama yang akan segera dibuat adalah PP museum terkait pemeliharaan dan perawatannya,” jelasnya.
Bila terjadi permasalahan terkait dengan Cagar Budaya, lanjut Aurora akan dilihat terlebih dulu jenis cagar budayanya. “Kalau cagar budaya dan permasalahannya sudah tingkat nasional akan diurus oleh pusat. Tapi bila hanya tingkat daerah, cukup pemda setempat,” terangnya.
Naskah: Adji Kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
Foto: Cecep ‘Ucu’ Rakhman, Kemenbudpar
