Penanganan Cagar Budaya di Indonesia kini memasuki babak baru dengan keberadaan UU Cagar Budaya yang baru. Empat menteri ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendatangani RUU tersebut tanggal 18 Oktober 2010. Mampukah UU tersebut menangani segala permasalahan Cagar Budaya kita?
Pengumuman penandatangan RUU Benda Cagar Budaya yang baru itu disampaikan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Aurora Tambunan di Jakarta, Kamis (14/10/2010), usai konferensi pers tentang keberhasilan kepolisian menggagalkan pencurian ratusan fosil Sangiran.
Keempat menteri tersebut, lanjut Aurora adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Menteri Hukum dan HAM (Menhumham), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Keempat menteri tersebut ditugaskan Presiden SBY untuk mewakili beliau membahas tentang UU Cagar Budaya baru untuk hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI sekaligus menandatangani draft final RUU tersebut tanggal 18 Oktober, pukul 7 malam,” jelasnya.
UU Cagar Budaya yang baru ini, tambah Aurora merupakan suatu prestasi yang membanggakan, mengingat banyak hal-hal baru berupa perbaikan dari UU Cagar Budaya yang lama No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB), yang dirasa sudah ketinggalan jaman. “Dulu urusan cagar budaya dianggap sebagai urusan pemerintah saja dan kalau ada masalah yang disalahkan selalu pemerintah. Sekarang kita libatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan ini buktinya kalau ada kerjasama yang baik, kita dapat bekerja dengan baik pula, salah satu contohnya kita berhasil menggagalkan pencurian fosil di Sangiran baru-baru ini,” kata Aurora.
Naskah & Foto: Adji Kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
