Berdasarkan siaran pers dari Biro Komunikasi Publik (Komlik) Kementerian Pariwisata (Kemenpar), termuat pertama, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pengembangan destinasi wisata super prioritas ini dilakukan secara terintegrasi.
Hal itu diutarakan Kepala Negara saat meninjau kesiapan infrastruktur dan destinasi wisata di sekitar Kawasan Danau Toba, mulai dari Geosite Sipinsur yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan meninjau aksesibilitas di Pelabuhan Penyeberangan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara pada hari pertama Senin (29/7/2019), bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Saat di Geosite Sipinsur, Presiden menginginkan Danau Toba menjadi destinasi berkelas yang membutuhkan investasi besar dan juga anggaran dari APBN yang besar.
“Kombinasi antara Investasi dan APBN itulah yang bisa mengintegrasikan sehingga Danau Toba menjadi destinasi berkelas,” kata Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara juga menyampaikan saat ini sudah terdata di sekitar Danau Toba memiliki 28 destinasi wisata yang terbagi menjadi 4 cluster dengan konsep berbeda, mulai dari sejarah, budaya, alam, dan masih banyak lagi.
“Kita akan bekerja mulai tahun 2019 dan Insya Allah selesai pada 2020,” katanya.
Mengenai isu lingkungan di sekitar Danau Toba, Presiden berjanji akan membenahi sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya infrastruktur, destinasi wisata, SDM tapi juga lingkungan.
“Perbaikan produk itu tidak hanya destinasi wisatanya saja namun harus terintegrasi baik produknya, SDM, kemasan, dan brand-nya. Sehingga mempunyai diferensiasinya dengan destinasi lain sehingga kalau wisatawan datang ke Indonesia itu berbeda-beda. Bali beda, Mandalika berbeda, dan lainnya,” kata Presiden Jokowi.
Terkait aksesibilitas, Presiden mengatakan saat ini jalan keliling Samosir tersisa 21 kilometer yang belum terselesaikan dan nantinya akan terus tersambung.
Kedua, Presiden menginginkan agar pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba dapat dimulai sesegera mungkin.
Hal itu disampaikan saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke The Kaldera, “Toba Nomadic Escape” yang berada di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), pada hari kedua, Selasa (30 /7/2019).
Di sana, bahkan Presiden menegaskan akan mengganti para investor yang tidak berkomitmen untuk membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba.
Lahan seluas 386 hektare yang dikelola Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), menurut Presiden harus segera dimulai pengembangan infrastruktur baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta.
“Kalau pembangunannya sudah mulai dan investor tidak memulai pembangunan juga, saya minta distop dan diganti. Saya sekarang harus tegas. Kalau tidak, kapan untuk mulai. Tempat yang sangat bagus begini gampang kok dicari investor,” kata Presiden.
Kepala Negara juga mengatakan pembangunan infrastruktur di lahan BOPDT nantinya akan dilengkapi beberapa amenitas dan fasilitas hotel berbintang dan didukung dengan atraksi lainnya.
“Akan ada hotel bintang 4 dan 5, resort juga ada, kemudian padang golf juga ada, tapi yang jelas ini untuk MICE, atraksi wisatanya juga komplit. Ada wisata air, alam, air terjun hingga wisata religi,” katanya.
Pembangunan kawasan otorita sendiri, nantinya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dampak pembangunan sektor pariwisata bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, kentang juga masuk hotel, lapangan kerja terbuka, kerajinan di sini banyak sekali, mulai dari tenun, ulos, kopi-nya enggak usah dijual keluar, dipakai di sini juga,” kata Presiden.
Kepala Negara juga mengatakan pihaknya ingin pembangunan di kawasan Danau Toba harus terintegrasi, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
“Sekarang memang kerjanya harus seperti itu berbarengan dan terintegrasi. Ini kita selesaikan di sini dulu di Tobasa. Nanti pindah ke Humbahas seluas 533 hektare,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden Joko Widodo menginginkan dan mendorong Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir tersebut agar bisa diakui dan masuk ke daftar UNESCO Global Geopark (UGG).
Hal itu diutarakannya ketika menyambangi Geopark Kaldera Toba pada hari ketiga kunjungan, Rabu (31/7/2019).
Setibanya di lokasi, Presiden dan Ibu Negara Iriana langsung masuk ke dalam gedung Taman Bumi.
Di dalam gedung tersebut terdapat teater mini di mana Presiden menyimak penjelasan tentang sejarah terbentuknya Danau Toba berikut kearifan lokal setempat.
Sementara itu, Menteri Pariwsata (Menpar) Arief Yahya menyampaikan sertifikasi UGG Danau Toba ditargetkan akan rampung tahun ini.
Arief Yahya mengatakan UGG menjadi modal yang baik untuk mempromosikan ke luar negeri sekaligus pengakuan bahwa kawasan itu telah terstandar kelas dunia.
“Tahun ini UGG selesai. Bila sudah dapat UGG, maka kawasan Danau Toba akan bersih. Bila dikotori maka sertifikat UGG akan ditarik kembali sehingga masyarakat akan disiplin untuk menjaga kebersihan Danau Toba,” kata Arief Yahya.
Di hari itu Kepala Negara juga meninjau infrastruktur jembatan di Tano Ponggol, Kabupaten Samosir.
Keempat, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar Danau Toba sebagai destinasi prioritas dapat dipromosikan secara masif mulai 2020.
Presiden memastikan persiapan infrastruktur dan produk-produk unggulan sektor pariwisata di Danau Toba dikembangkan sebagai faktor pendukung promosi tersebut.
Kepala Negara mengatakan komitmen pemerintah untuk membenahi dan menata lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukungnya akan berjalan secara paralel atau bersamaan.
“Setelah selesai, Insya Allah tahun depan kita promosikan, meskipun saat ini sudah kita promosikan. Namun tahun depan kita lakukan marketing secara besar-besaran,” katanya.
Presiden mengakui banyak produk atau potensi pariwisata yang bisa menarik wisatawan ke wilayah itu. Untuk itu peran pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah sangat diperlukan secara sinergi.
“Tadi pagi juga saya melihat desa adat (Huta Siallagan), desa ulos, semuanya juga akan direhab total. Pasarnya juga, mulai pasar suvenir (Pasar Onan Baru) kemudian pasar yang di sini juga akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan,” kata Presiden.
Termasuk pengembangan infrastruktur pariwisata seperti Jetty, Dermaga, pelabuhan, hingga jembatan.
“Dua dermaga pelabuhan akan diselesaikan semua. Kapalnya juga akan dibelikan lagi, ditambah. Dermaganya juga akan diselesaikan semua, setelah itu kita akan promosikan, akan marketing secara besar-besaran Danau Toba,” ujar Joko Widodo.
Dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, pembangunan dan penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukungnya akan berjalan secara paralel atau bersamaan.
Tak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba.
“Memang produknya sekali lagi belum dikemas, belum diberi story, mestinya ada cerita. Kemudian juga termasuk SDM-nya, SMK-SMK di sini beberapa nanti akan kita switch, kita ubah ke SMK pariwisata. Ini paralel semuanya. Enggak bisa hanya produknya, SDM-nya enggak. Atau hanya SDM dan produknya tapi lingkungannya, hutannya enggak dikembalikan lagi. Enggak bisa,” pungkas Presiden.
Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjitropis)
Foto: dok.biro komlik kemenpar
Captions:
1. Presiden Joko Widodo menginginkan agar pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas dilakukan secara terintegrasi.
2. Presiden menginginkan agar pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba dapat dimulai sesegera mungkin.
3. Presiden menginginkan dan mendorong Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba agar bisa diakui dan masuk ke daftar UNESCO Global Geopark (UGG).
4. Presiden juga menginginkan agar Danau Toba sebagai destinasi prioritas dapat dipromosikan secara masif mulai 2020.
5. Sepenggal pesona Danau Toba yang kini beratatus sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
