Kementerian Pariwisata (Kemenpar) lewat Biro Hukum dan Komunikasi Publik mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID, di UGM, Yogyakarta, Rabu (27/9/2017).
Bimtek tersebut memang digelar bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day), tetapi sebenarnya bukan untuk itu.
Bimtek bagi Kementerian, Lembaga dan Daerah (Prov/Kab/Kota) yang diselenggarakan Kementerian Informasi dan Komuniasi (Kominfo) tersebut diadakan untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahun.
Direktur Komunikasi Publik, Kominfo Sumiati dalam sambutannya yang dibacakan Kasi Monev Subdit LKP, Kominfo Diana Tri Astuti menjelaskan Bimtek ini utamanya dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017, khususnya Rencana Aksi Pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan Pembantu.
Menurut Sumiati, berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Kominfo senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di badan publik.
“Oleh karena itu, kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tulang punggung keterbukaan informasi publik, perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
“Kecakapan PPID dalam menghimpun, mempersiapkan, mengolah, mendokumentasikan dan menyajikan data, menjadi kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Kata Sumiati, PPID yang memiliki kinerja tinggi adalah yang menjalankan tugasnya senantiasa mengacu dan sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan peraturan pelaksanaannya, sekaligus mampu mengembangkan secara kreatif tugas-tugas yang diembannya dengan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik.
“Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kecakapan PPID,” tambahnya.
Aktivitas Monev ini dipandang perlu karena bukan saja sebagai sarana peningkatan tanggung jawab PPID kepada publik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran serta PPID dalam melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good governance, membudayanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Dengan demikian PPID sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud secara berkesinambungan,” terangnya.
Melalui kegiatan Bimtek ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh badan publik kiranya dapat menjadi wahana pembelajaran dan peningkatan kinerja PPID dalam menjalankan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik secara lengkap, cepat, dan mudah bagi PPID.
“Pada akhirnya seluruh PPID Kementerian, Lembaga dan Daerah akan meningkat kualitasnya dalam pelayanan informasi publik,” pungkasnya.
Selain Kemenpar yang mengikuti Bimtek ini, juga ada sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya yang turut serta.
Kemenpar lewat tim Biro Hukum dan Komunikasi Publik yang dikomandani Pejabat Eselon 3-nya, Kepala Bagian (Kabag) Informasi Publik Iyung Masruroh, juga mengikuti Pameran Pelayanan Informasi Publik di depan venue acara Bimtek, selama 2 hari, 27-28 September.
Materi yang dipamerkan antara lain sejumlah bahan informasi terkait objek-objek wisata/destinasi, event wisata sampai akhir 2017, dan promosi media sosial (medsos) Kemenpar seperti instagram dan website-nya.
Kemenpar juga membagikan goody bag berisi Buku Pesona Wisata Museum di Indonesia, Buku Pesona Wisata Syariah Indonesia, Buku Wisata Gunung Berapi di Indonesia, Booklet Kuliner di Medan dan Surabaya, Pin, Topi, Pena, VCD Objek Wisata Daerah, Gantungan Kunci serta Kaos Putih bertuliskan Wonderful Indonesia kepada pengunjung stand-nya.
Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjitropis)
Captions:
1. Para nara sumber dalam diskusi terkait Bimtek
Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID di UGM, Jogja.
2. Para peserta Bimtek dari sejumlah perwakilan Kementerian, Lembaga dan Daerah (Prov/Kab/Kota).
3. Tim Biro Hukum & Komunikasi Publik, Kemenpar yang ikut Bimtek di UGM, Jogja.
4. Tim Biro Hukum Komunikasi Publik, Kemenpar berfoto bersama di depan stand Kemenpar dalam Pameran Pelayanan Informasi Publik di UGM, Jogja.
