Munculnya Bitung dalam catatan sejarah tidak terlepas dari perjuangan seorang yang bernama Simon Tudus sebagai Tunduang Wanua Bitung. Berawal dari satu tekad untuk membuka sebuah huma di kawasan
yang terletak di tepian pantai. Simon mendirikan sebuah gubuk di bawah pohon besar di antara sekian banyak pohon bitung yang tumbuh subur di daerah rawa. Pohon itu tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Bitung sekarang dan kurang lebih 30 meter dari tepian pantai saat air pasang naik.
Keberadaan gubuk di huma tentunya menjadi tempat berteduh khususnya ketika laut kurang bersahabat. Setiap orang yang mencari tempat berteduh, Simon Tundus akan menjawab di gubuk bawah pohon
bitung.
Suatu ketika Simon Tudus sedang berteduh setelah menyaksikan banyaknya nelayan berdatangan secara bergantian, tidak saja dari sekitar Tonsea, Sangihe Talaud dan Maluku, Habibu dan Papagami yang beragama Islam, ia melihat suatu hal yang mengagumkan yakni bermacam-macam burung silih berganti hinggap di pohon bitung. Atas peristiwa ini ia berfirasat bahwa suatu waktu tempat ini akan didiami oleh
banyak suku bangsa. Dalam Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan Drs. W.Aerbersold dari penulis N. Adrian, 1893, cetakan terakhir tahun 1959, kata Bitung adalah nama sebuah pohon, Stevige Koroestige Boom. Dalam bahasa botani disebut Hivia Hospital.
Seiring waktu, maka kata bitung (Witung) sudah beralih makna dari nama pohon ke penunjukan tempat. Akhirnya makna ini berkembang sampai sekarang. Para pemukim beragama Kristen terdiri dari Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langie Langelo, Martinus Langelo, Andries Rompis, Mais Pantow, Benyamin Wangi, Andries Hendrik Dulang Kansil dan Yesaya Malalutan. Mereka inilah antara lain penduduk Bitung pertama setelah Simon Tudus yang merupakan perintis terbentuknya Desa Bitung (Negeri Bitung).
Pada tanggal 1 Januari 1918 Bitung diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai suatu negeri, walaupun pengesahannya baru pada tanggal 1 Januari 1928 setelah dikeluarkan beslit oleh pemerintah. Tahun 1926 Theopilus Bawotong, Frederik Tidatu dan Hendrik Dulok Kansil mewakili penghuni Desa Bitung menghadap Hukum Besar Tonsea di Aermadidi. Tahun 1927 Bitung menjadi desa di bawah Kehukumtuaan Madidir dengan Elias Lontoh Sompotan, cucu mantu Simon Tudus diangkat menjadi kepala jaga tuduan. Tahun 1927 Elias Lontoh Sompotan diangkat menjadi Hukum Tua sampai tahun 1928, dan diganti oleh H.L.Langelo. Pada 1 Juli 1947 Bitung menjadi distrik bawahan yang berdiri sendiri terpisah dari distrik bawahan dengan luas wilayah 19.870 Ha, terdiri dari 13.428 jiwa tersebar pada 11 desa.
Kemudian pada tahun 1964 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, Bitung ditetapkan menjadi satu Kecamatan dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km².
Tahun 1967 dibentuk Kantor Penghubung atau Wakil Bupati Minahasa di Bitung, sebagai koordinator seluruh Pemerintahan dan Pembangunan. Tahun 1968 Gubernur Propinsi Sulawesi Utara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bitung, yang diikuti dengan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung, pada awal April 1971.
Dan pada tanggal 2 Juli 1974, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang sebagai kepala atas 3 lembaga yakni Penghubung Bupati, Camat dan Kepala Dinas Pembangunan Bitung.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, maka pada tanggal 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif yang pertama di Indonesia, dengan luas wilayah 304 km²
terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa.
Dengan semakin berkembangnya Bitung yang kemudian dijuluki Kota Serba Dimensi yaitu Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Pemerintahan, pada tanggal 10 Oktober 1990 Kota Administratif Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan. Drs. S.H. Sarundayang (Gubernur Sulut saat ini) merupakan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bitung yang pertama.
Pada tahun 1995, sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 terbentuklah Kecamatan Bitung Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan. Memasuki era otonomi daerah, penyebutan kotamadya dirubah menjadi “kota” sehingga menjadi “Kota Bitung”. Pada tanggal 14 Desember 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001, Kecamatan Bitung Tengah mekar menjadi dua kecamatan bertambah Kecamatan Bitung Barat. Sejak saat itu jumlah kecamatan di Kota Bitung menjadi 5 kecamatan. Jumlah kelurahan juga mekar menjadi 60 dari sebelumnya yang 44 kelurahan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 kembali Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan dan 69 kelurahan.
Secara geografis, Kota Bitung terletak pada posisi diantara 1023’23’’ – 10 35’ 39’’ LU dan 12501’43’’ – 125018’13’’ BT. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Maluku, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (kabupaten Minahasa Utara). Sebelah Timur berbatasan dengan laut Maluku dan Samudera Pacific, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan) kabupaten Minahasa Utara. Wilayah daratan mempunyai luas 304 km2 atau 30.400 Ha., sedangkan luas lautan 439,8 Km. Dengan total panjang garis pantai 143,2 Km, terdiri dari 46,3 Km didaratan utama dan 98,9 Km keliling Pulai Lembeh serta pulau-pulau kecil lainnya.
Kota Bitung dipimpin oleh seorang Walikota yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Nama-nama Walikota yang pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan di Kota Bitung adalah sebagai berikut:
1. W. A. Worang (1975-1979)
2. Drs. K. L. Senduk (1979-1986)
3. Drs. S. H. Sarundayang (1985-1992)
4. Drs. S. H. Sarundayang (1992-1997)
5. Drs. S. H. Sarundayang (1997-2000)
6. Drs. Is. L.A. Gobel (Pejabat Walikota April-Agustus 2000)
7. Milton Kansil, SE – F.Supit (2000-2005)
8. Drs. Max Lumintang (Pejabat Walikota Agustus 2005-Feb 2006)
9. Hanny Sondakh – Robert Lahindo, SH, MSi. (2006-2011)10. Drs. Edison Humiang, Msi (Pejabat Walikota 21 Februari 2011)
11. Hanny Sondakh – Maximilian Jonas Lomban SE, Msi (2011 – sekarang)
