“Kita dalam hal ini selalu ketinggalan. Selalu ngalah dan pasif. Sedangkan mereka selalu lebih dulu dan mendonimasi. Padahal potensi yang dimiliki sama,” kata Kepala Bagian Kerjasama Regional ASEAN, Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dadang Djatmika usai menjadi pembicara dalam Workshop Standar Layanan Komunikasi dan Informasi Kehumasan yang digelar Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik), Kemenparekraf di Lembang, Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.
Dadang mencontohkan misalnya dalam perjanjian mengenai medical tourism atau wisata kesehatan. “Mereka selalu datang dengan usulan-usulan. Berarti mereka sudah kuat dengan konsep secara interen. Sebab mereka sadar memiliki medical tourism dengan pasar utamanya adalah orang Indonesia. Makanya mereka gigih mengusulkan bermacam usulan untuk meraup pasar Indonesia,” jelas Dadang.
Menurut Dadang, pasar wisata kesehatan dari Indonesia yang berhasil mereka raup secara informal saja sudah banyak untuk berobat terutama ke Malaysia. Apalagi kalau diformalkan lewat kerja sama IMT-GT. Salah satu usulan yang mereka lontarkan misalnya saat pasiennya berobat, para pengantarnya diajak berwisata city tour dan lainnya. Otomatis keluar biaya untuk makan, beli paket, inap di hotel dan sebagainya buat mereka,” terangnya.
Seharusnya Indonesia harus siap dan seagresif mereka. “Caranya dengan meng-up grade rumah sakit kita sampai sebagus yang mereka miliki dengan cara konsolidasi di dalam,” imbau Dadang.
Disamping itu pihak Indonesia harus kreatif dan berani melontarkan usulan.
“Misalnya kalau rumah sakit di Pinang, Malaysia dan lainnya unggul untuk penyakit tertentu. Kenapa tidak kita ungguli untuk perawatan dan penyembuhan penyakit lain yang tidak mereka ungguli atau miliki. Kita susun pakernya lalu diusulkan dan ditawarkan agar jadi berimbang,” ungkapnya.
Cara lain dengan menawarkan paket-paket wisata yang tak kalah menarik dengan negara-negara tetangga itu. Terutama paket-paket di kota atau provinsi yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti di Medan, Banda Aceh dan lainnya.
“Harusnya koordinasi lebih intensif antarunit kerja dan instansi terkait dan tak lupa menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan atau perundingan yang sudah terjadi,” imbaunya.
Terkait workshop yang berlangsung dari 19-22 November 2013 ini, Kepala Puskompublik, Kemenparekraf Noviendi Makalam memandang perlu untuk membuat Standar Layanan Komunikasi dan Informasi Kehumasan sebagai panduan pelaksanaan layanan komunikasi dan informasi kehumasan.
