KERANGKA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN INDONESIA

Manusia merupakan subjek sekaligus motor pembangunan sehingga kualitas SDM
menentukan hasil pembangunan. Tentu saja untuk memperoleh SDM yang berkualitas
pendidikan memiliki peranan penting dalam mempersiapkannya. Pendidikan harus
mampu melahirkan generasi yang memiliki kualitas karakter dan kompetensi yang
relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memasuki persaingan global
yang menekankan penguasaan sains dan teknologi mutakhir (modern). Pendidikan
secara tegas kita katakan sebagai sarana investasi SDM (human investment).
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kerangka pembangunan
pendidikan Indonesia agar bisa merespon tantangan masa depan dan mencapai
kemandirian bangsa? Ini jelas membutuhkan kerangka pembangunan pendidikan
yang progresif dan bersifat antisipatoris.

Harapan agar pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas dan
memiliki keterampilan dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian bangsa (nation and caracter building),
sepertinya harus diupayakan secara lebih maksimal lagi. Pembangunan pendidikan
saat ini dinilai belum berhasil dalam membentuk manusia seutuhnya.

Padahal, pembentukan karakter dan kepribadian manusia seutuhnya melalui
pendidikan ini sangat penting dan mendesak, ketika kita ingin bangit dari
keterpurukan dan hendak berkompetisi dalam percaturan global. Ini karena
pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan bidang-bidang kehidupan lain di
luar sistem pendidikan. Berbagai sektor pembangunan tersebut meliputi
kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya
manusia berkualitas yang akan menjadi pelaku-pelaku dalam menjalankan fungsi
dari berbagai bidang kehidupan yang bersangkutan. Karena itu, berjalannya
sistem pendidikan tidak boleh lepas dari perubahan yang sedang dan akan
terjadi. Bahkan, pendidikan harus bersifat antisipasif dan adaptif dengan
perubahan gerak pembangunan.

Dalam menentukan kerangka pembangunan pendidikan, kita perlu mengadakan
refleksi ulang sekaligus reposisi terhadap sistim pendidikan kita, mengingat
bahwa anak-anak bangsa yang terdidik merupakan asset yang paling berharga untuk
menghasilkan human capital yang berdaya saing serta mampu
mengubah indonesia dari developing
country menjadi developed country. Untuk itu perlu dicari sistem
pendidikan nasional yang lebih cocok sekaligus sistem evaluasinya.

Sungguh disadari bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada
masyarakat dalam sejarah perjalanan bangsa yang menginjak usia lebih dari 100
tahun kebangkitan, lebih dari 63 tahun kemerdekaan dan lebih dari 10 tahun
reformasi, ternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan. Dunia pendidikan
masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar yaitu masalah perluasan dan
pemerataan, masalah mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta masalah
penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Meminjam istilah Mochtar Buchori, sejak 1960 telah terjadi suatu tragedi
dalam perjalanan pembangunan sistem pendidikan Indonesia. Telah terjadi
degradasi dalam Sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia
sedikit demi sedikit telah kehilangan wawasan profesionalnya, dan kehiangan
pula semangat patriotismenya. Integritas sistem pendidikan Indonesia juga
sedikit demi sedkit digrogoti oleh oleh kekuatan politik yang ada dalam
masyarakat. Bahkan, sistem pendidikan sedikit demi sedikit telah
kehilanganwataknya sebagai suatu kekuatan kultural (cultural force).
(Buchori, 2001)

Padahal pada zaman kolonial, kita pernah melahirkan suatu sistem pendidikan
yang memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Pada zaman pendudukan Jepang,
sistem pendidikan kita juga memperlihatkan ketahanan yang terpuji. Juga dalam
zaman revolusi fisik sampai tahun lima puluhan, sistem pendidikan kita memiliki
ketahanan dan keluwesan yang sangat tinggi. Dapat dikatakan, dalam periode
1908-1945, bahkan sampai 1959, kita pernah memiliki sistem pendidikan yang
mempunyai watak kultural. Sehinga tidak mengherankan, jika pada periode
tersebut lahir tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Sutomo, Bung Karno, dan Bung
Hatta.

Namun, sejak tahun 1960, semangat tersebut mulai memudar secara
perahan-lahan. Pada periode inilah terjadi dekadensi sistem pendidikan kita.
Sedikit demi sedikit sistem pendidikan kita memperlihatkan kelesuan. Sistem
pendidikan kita tidak memahami gejolak sosio-kultural yang terjadi disekitarnya.
Dalam periode ini terlihat gejala semangat kritis dan perlawanan masyarakat
sedikit demi sedikit menghilang. Semangat zaman pada periode ini hanyalah
mengabdi dan menyenangkan penguasa. Institusi pendidikan seperti sekolah dan
para gurunya telah menjadi bagian dari birokrasi pemerintah untuk
mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya.

Mulai tahun 1980-an sistem
pendidikan nasional di Indonesia mengalami proses perbaikan dan perubahan terus
menerus baik dalam hal perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lain
terkait perluasan kesempatan pendidikan di setiap jenjang pendidikan, kurikulum
dan program pendidikan serta tenaga kependidikan. Semua proses perubahan di
dunia pendidikan ini semakin terlihat hasilnya dengan lahirnya UU No. 2 tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) disusul dengan Peraturan
Pemerintah (PP) yaitu PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP
No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah dan PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Sejak
disahkan dan selama diimplementasikan, UU SISDIKNAS beserta kelengkapan
perundang-undangannya, maka pemerintah, para pakar dan praktisi pendidikan
serta masyarakat melalui DPR-RI terus melakukan evaluasi, kajian dan analisa
untuk proses penyempurnaan UU No. 2 tahun 1989 itu. Kemudian seiring dengan
adanya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 maka Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang SISDIKNAS dianggap tidak
memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan isinya.

Upaya meningkatkan
kemajuan pembangunan bangsa dan negara di bidang pendidikan terus dilakukan
melalui keputusan Pemerintah dan DPR-RI yang sepakat melakukan perubahan
terhadap UU No. 2 tahun 1989 menjadi UU No. 20 tahun 2003 tentang
SISDIKNAS dengan mempertimbangakan pasal 20, pasal 21, Pasal 28 C ayat (1),
Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pasal 31 hasil amandemen
UUD 1945 menegaskan tentang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

(1)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

(3)
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang.

(4)
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional

(5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Semangat baru dalam UU No.
20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS kemudian menekankan Fungsi SISDIKNAS yang
mengarah pada pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, merupakan pasal utama
yang menjadi rujukan dalam penyusunan ban dan pasal-pasal berikutnya mengenai :
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (bab III), Hak dan Kewajiban Warga Negara,
Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah (bab IV), Peserta Didik (bab V), Jalur,
Jenjang dan Jenis Pendidikan (bab VI), Bahasa Pengantar (bab VII), Wajib
Belajar (bab VIII), Standar Nasional Pendidikan (bab IX), Kurikulum (bab X),
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (bab XI), Sarana dan Prasarana Pendidikan (bab
XII), Pendanaan Pendidikan (bab XIII), Pengelolaan Pendidikan (bab XIV), Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (bab XV), Evaluasi, Akreditasi dan
Sertifikasi (bab XVI), Pendirian Satuan Pendidikan (XVII), Penyelenggaraan
Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain (bab XVIII) dilengkapi aturan Pengawasan
dan Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut.

Untuk mewujudkan fungsi
dan tujuan pendidikan,Pemerintah dan Pemerintah daerah berhak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu:

(1)
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2)
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3)
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4)
Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5)
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6)
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan.

Substansi yang terdapat
dalam Undang-undang SISDIKNAS secara normatif sudah cukup ideal. Namun yang
ideal ini masih tampak dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Masih banyak
proses yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa merealisasikan aturan
dan ketentuan hukum dalam SISDIKNAS. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari segi dasarnya, pendidikan Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dasar ini mengandung nilai-nilai yang
tidak diragukan lagi amat ideal dan luhur. Namun nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar tersebut sekarang ini sering diabaikan
oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ternyata semakin tipis nilai-nilai
moralitasnya yang terlihat dalam berbagai fenomena perilaku menyimpang dan
tidak manusiawi, seperti penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan,
pemerkosaan dan lain sebagainya.

Kedua, dilihat dari segi fungsinya pendidikan di Indonesia diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat
manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi
pendidikan yang demikian itu juga masih belum terlihat hasilnya secara aktual.
Keadaan ini terlihat dari mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia di mana
dunia internasional yang nasibnya amat terpuruk. Daya saing kualitas sumber
daya manusia Indonesia masih berada di bawah kualitas sumber daya manusia di
negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, dilihat dari segi tujuannya, pendidikan nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani
dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab

Tujuan pendidikan nasional
tersebut tampak ideal, dan jika dapat diwujudkan, maka akan menghasilkan
manusia yang utuh, sempurna, terbina seluruh potensi jasmani, intelektual,
emosional, sosial dan sebagainya, sehingga ia dapat diserahkan tanggung jawab
untuk mengemban tugas baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadinya, maupun
masyarakat dan bangsanya.

Namun demikian dalam
kenyataan masih terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan yang diharapkan
dengan realitas lulusan pendidikan. Lulusan pendidikan saat ini cenderung
bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang
cerdas intelektualnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental
spiritualnya, dan kurang memiliki kecerdasan emosional. Akibat dari keadaan
yang demikian itu, kini banyak sekali para pelajar yang terlihat dalam tawuran,
tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan,
dan lain sebagainya.

Keempat, dilihat dari kesetaraan dan keadilan, dalam Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan. Namun dalam kenyataan masih banyak warga negara
Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan
dalam bidang ekonomi. Pendidikan saat ini, khususnya pendidikan yang bermutu
hanya dapat dinikmati dan dimonopoli oleh segelintir orang yang mampu saja.
Sedangkan masyarakat pada umumnya hanya mendapatkan pendidikan yang kurang
menjanjikan masa depannya. Untuk itu mengatasi masalah ini maka perlu
diperbanyak lembaga-lembaga pendidikan yang dapat menyediakan pendidikan yang
bermutu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lembaga pendidikan
tersebut harus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, seperti halnya
pesantren. Kini sudah saatnya masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar
dalarn memberdayakan pesantren sebagai pendidik alternatif yang berkualitas
untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masalah kesetaraan dan keadilan
untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga masih menjadi masalah yang sangat
sensitif. Hak-hak para pendidik dan tenaga kependidikan yang berbeda karena
status pegawai dan tempat kerjanya merupakan salah satu contoh adanya ketidakadilan
yang mencakup hak kesejahteraan, hak pengembangan kompetensi, perlindungan
hukum, dll.

Kelima, dilihat dari segi kurikulum, Sistem
Pendidikan Nasional mengatakan, bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional dengan memperhatian tahap perkembangan peserta didik
dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis
dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kenyataan menunjukkan masih
terdapat sejumlah pengetahuan yang diberikan di perguruan tinggi yang tidak ada
lagi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan ikut
andil dalam memperbanyak jumlah pengangguran intelektual. Selain itu masalah dikhotomi
antara ilmu agama dengan ilmu

Berdasarkan uraian
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka membangun paradigma
pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan mau tidak mau harus meninjau
kembali pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia saat ini yang penuh dengan
berbagai kelemahan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka upaya meningkatkan mutu
dan martabat bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan mencapai taraf yang sama
dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju akan sulit dicapai. Keadaan yang
demikian, pada akhirnya akan menyebabkan bangsa Indonesia tidak akan mampu
berkompetisi dengan bangsa lain ditengah arus kehidupan global yang makin penuh
persaingan.

Lahirnya Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20/2003 tentang SISDIKNAS ini merupakan
langkah maju sekurang-kurangnya dari segi Idealisme cita-cita Pendidikan
Nasional sebagai wujud implementasi atas amanah UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada Pembukaan dan pasal 28C, 28E dan 31. Pelaksanaan produk hukum
ini masih harus terus diuji dan dievaluasi di lapangan untuk kemudian dianalisa
hasil evaluasinya agar semua kendala yang menghambat pelaksanaannya, dapat
segera dicari solusi-solusinya

Jika saat ini kita ingin
melakukan berbagai perubahan dalam pembangunan pendidikan Indonesia, maka kita
harus melakukan perubahan-perubahan yang dapat mengembalikan wawasan
profesional yang telah hilang. Kita harus dapat melakukan perubahan-perubahan
yang dapat mengembalikan semangat patriotisme kepada sistem pendidikan kita.
Kita harus mengadakan perubahan-perubahan yang dapat membuat sistem pendidikan
kita memahami proses sosio kultural yang sedang terjadi dan berlangsung dalam
masyarakat. Kita harus melakukan perubahan-perubahan yang dapat menyehatkan
sistem pendidikan kita dari penyakit nativitas politik (political nativity).

Pendidikan Indonesia pada
saat yang sama harus tetap Memikul peran multi dimensi. Berbeda dengan
pendidikan di negara-negara maju dimana peran pendidikan pada dasarnya lebih
terbatas pada transfer ilmu pengetahuan. Maka, pendidikan Indonesia berperan
bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi
sebagai upaya pembudayaan (enkulturisasi) yang tentu saja meliputi bidang yang
sangat luas. Dan, salah satu hal terpenting dari proses pembudayaan ini adalah
pembentukan karakter dan watak (nation and character building), yang
pada gilirannya sangat krusial bagi nation building atau dalam istilah lain
menuju rekonstruksi negara dan bangsa.

Kerangka reformasi dan
rekonstruksi pendidikan nasional tak bisa tidak juga terkait erat dengan
reformasi dan rekonstruksi kehidupan politik, sosial, dan budaya bangsa secara
keseluruhan. Reformasi kehidupan nasional secara singkat pada intinya bertujuan
untuk membangun Indonesia yang lebih genuinely dan authentically demokratis dan berkeadaban. Sehingga
betul-betul menjadi Indonesia baru yang madani, yang bersatu padu (integrated).
Dan, pendidikan nasional dengan berbagai jenjang dan jenisnya merupakan sarana
paling strategis untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga negara
yang demokratis dan memiliki keadaban (civility), yang merupakan ciri
dan karakter paling pokok dari masyarakat madani.

Indonesia harus segera
melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa
melalui pendidikan yang berkualitas. Yaitu dengan adanya terobosan program
pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai
sehingga merupakan massa yang kritis (critical mass). Sehingga
diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan
kompetitif. Lulusan pendidikan dari berbagai jenjang dan jenisnya
seharusnya merupakan insan-insan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
cerdas, berwawasan kebangsaan, bermutu, terampil/ahli, profesional, mandiri,
mampu belajar sepanjang hayat dan memiliki kecakapan hidup. Lulusan inilah yang
merupakan insan bangsa yang unggul.

Upaya-upaya pembangunan di
bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di
dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu,
masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,
masyarakat dan keluarga. Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan
harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada
peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan
mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.

Pembangunan pendidikan Indonesia ke depan harus didasarkan pada paradigma
membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang
memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan
secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar,
yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak
mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi
estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas
untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan
keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia
secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer
di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya
menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu,
sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun
karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan
penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai
kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat
dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses
masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang
harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembangunan
manusia, pendidikan mesti dijadikan asebagai Modal Sosial yang memiliki
pengaruh dan sangat menentukan. Di suatu komunitas yang memiliki Modal Sosial
rendah, kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. Beberapa dimensi
pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh Modal Sosial antara lain
kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah kolektif, mendorong roda perubahan
yang cepat di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak
jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib
secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan
kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat
diperoleh.

Bangsa yang memiliki Modal
Sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai
kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan rakyatnya. Suatu kelompok
masyarakat yang memiliki Modal Sosial tinggi akan membuka kemungkinan
menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan
terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling
mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan keluar
lingkungan kelompoknya (eksternalitas) secara intensif dan dengan didukung oleh
semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefleksikan
kekuatan itu sendiri.

Di negeri yang besar dan
dengan kompleksitasnya persoalan, dimensi Modal Sosial hampir diabaikan, jauh
berada di luar alam pikir pembangunan. Padahal di berbagai belahan dunia dewasa
ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi, dan sedang menjadi
kepedulian bersama. Social
Capital (Modal Sosial)
diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan,
mobilitas ide, kesalingpercayaan, dan kesalingmenguntungkan untuk mencapai
kemajuan bersama.

Francis Fukuyama (1999) dengan meyakinkan
berargumentasi bahwa Modal Sosial memegang peranan yang sangat penting dalam
memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal Sosial sebagai
sine qua non bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik,
dan stabilitas demokrasi. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi
kehidupan masyarakat modern. Korupsi dan penyimpangan yang terjadi di berbagai
belahan bumi dan terutama di negara-negara berkembang Asia, Afrika, dan Amerika
Latin, salah satu determinan utamanya adalah rendahnya Modal Sosial yang tumbuh
di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong
royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan
menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Modal Sosial, tidak
diragukan, merupakan energi pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan dimensi
ini sebagai pendorong munculnya kekuatan masyarakat dan bangsa, tidak saja akan
kehilangan fondasi kemasyarakatan yang kuat, tetapi juga akan mengalami stagnasi
dan kesulitan untuk keluar dari berbagai krisis yang dialami. Sebagai energi,
Modal Sosial akan efektif memberikan dorongan keberhasilan bagi ebrbagai
kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.
Keyakinan ini didasarkan pada kekuatan yang dimilikinya guna merangsang
masyarakat membangun secara swadaya, yang hasilnya akan memaksimalkan
pencapaian dari setiap kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.

Melalui lembaga-lembaga
pendidikan, Modal Sosial dapat tumbuh. Lembaga pendidikan tidak hanya
memberikan pelajaran-pelajaran keilmuan semata, tetapi idealnya sebagai tempat
membangun Modal Sosial dalam bentuk aturan-aturan dan norma serta nilai.
Kemungkinan ini tidak hanya melalui lembaga-lembaga pendidikan di tingkat dasar
dan menengah, tetapi juga melalui lembaga pendidikan tinggi. Produk lembaga
pendidikan tinggi sebaiknya tidak hanya beruruan dengan keilmuan semata, tetapi
juga menciptakan nilai-nilai baru yang berorientasi pada dimensi kebebasan
berpendapat, kesamaan kedudukan, dan etika yang tinggi.

Lembaga pendidikan bukan
hanya tempat memberi dan menerima ilmu tetapi melalui lembaga-lembaga tersebut
kemungkinan terjadinya sosialisasi nilai-nilai baru seperti profesionalisme,
kejujuran, integritas, kesamaan, kebebasan, dan keadaban sebagai penopang utama
budaya unggul, sangat besar. Lembaga pendidikan dengan demikian tidak hanya
berhubungan dengan dimensi cultural capital , human capital, tetapi yang tidak
kalah pentingnya adalah social capital.

Dalam perspektif makro,
pembangunan pendidikan nasional harus diarahkan pada suatu usaha yang bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan
modern. Pembangunan pendidikan merupakan upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh
dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun
pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan
nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan itu
mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yang meliputi dimensi sosial,
budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam perspektif sosial,
pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan
penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi
faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang
mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri
atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting
dalam memperkuat daya rekat sosial (social cohesion). Sehingga,
pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi
sosial.

Dalam perspektif budaya,
pendidikan merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan
norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga
masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian
bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Dalam
konteks perubahan arus globalisasi yang dipengaruhi oleh keragaman nilai
budaya, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun
kesadaran kolektif (collective conscience) sebagai warga bangsa dan
mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya,
ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Dalam perspektif ekonomi,
pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek
penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu
melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai
teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup yang
memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional
yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama
aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting
dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian
bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antar bangsa di
era global.

Di era global sekarang
ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan knowledge-based economy (KBE), yang mensyaratkan dukungan
manusia berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang
pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – education
for the knowledge economy (EKE).
Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat
penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan
yang mendukung KBE. Ketersediaan manusia bermutu yang menguasai Iptek sangat
menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi
pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan
diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam
persaingan global.

Berkaitan dengan otonomi
dan desentralisasi pembangunan daerah, sistem pendidikan nasional dituntut
untuk melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan pembaruan dalam rangka
mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, yang memberi perhatian pada
keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan
nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bersama dengan DPR-RI telah menyusun
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai
perwujudan tekad dalam melakukan reformasi pendidikan untuk menjawab berbagai
tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era
persaingan global. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang menjadi bingkai pembangunan pendidikan di daerah.

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah selesai dan tuntas, sepanjang
peradaban manusia masih ada. Karena, jika suatu bangsa selesai menangani satu
masalah pendidikan, akan tumbuh lagi masalah lain yang baru dalam peradaban
itu. Hal ini terjadi karena tuntutan jaman selalu berubah, sebagaimana juga
pernah digambarkan oleh John F Kennedy dalam sebuah metafora. Change is a way of life. Those who look only
to the past or present will miss the future.

Proses pendidikan tidak
hanya sekadar mempersiapkan anak bangsa untuk mampu hidup dalam masyarakat
kini, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan
datang yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Rowan
Gibson menggambarkan betapa sulitnya memprediksi masa depan dalam sebuah
ungkapan berikut: The lesson
of the last three decades is that nobody can drive to the future on cruise
control.

Sekarang ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan
besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan
dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang
telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut
untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam
pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga
dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan
keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong
peningkatan partisipasi masyarakat.

Dunia pendidikan kita ternyata masih belum bisa menjawab tantangan kemajuan
zaman. Kondisi pendidikan Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari
negara-negara tetangga sesama ASEAN sekalipun. Berdasarkan laporan UNDP, indeks
pembangunan manusia (IPM) tahun 2007 menempatkan Indonesia berada pada urutan
ke-108 dari 177 negara.

Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan
besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang
pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas
pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir
seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, masih terdapat sebagian anak
yang tidak bersekolah, terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah
terpencil yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan.

Demikian pula dengan anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam
pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat
bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih
terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada
jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tertinggalnya pembangunan
pendidikan di Indonesia akan membawa dampak buruk bagi masa depan anak-anak
Indonesia sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.

Karena itu, agar bangsa ini memiliki peran yang signifikan dalam konteks
interdependensi kehidupan, baik yang terjadi dalam skala lokal, nasional,
regional, maupun global, sistem pendidikan harus mampu memberdayakan masyarakat
secara luas. Salah satu ciri masyarakat yang terberdayakan oleh sistem
pendidikan ialah dimilikinya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif dalam
konteks global. (Suyanto, 2001).

Konsekuensinya, pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha
dan proses pemberdayaan, yang benar-benar dan harus disadari secara kolektif,
yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah
dalam rangka melakukan investasi masa depan bangsa. Bukan sekadar upaya tambal
sulam program yang tidak akan mampu memberdayakan masyarakat secara
keseluruhan. Pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa akan menjadi
realitas dalam kebijakan dan praksis, jika masyarakat, keluarga, dan pemerintah
secara bersama memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencarian solusi bagi
semua persoalan dan tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan
masa-masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pendidikan nasional harus mampu menanamkan nilai-nilai (values)
kepada anak bangsa agar memiliki sikap hidup yang toleran, saling mempercayai
satu sama lain, sehingga pada akhirnya masyarakat kita memiliki kemampuan untuk
hidup dalam berbagai bentuk pluralitas kehidupan.

Dalam sistem kehidupan global, penguasaan teknologi informasi menjadi
sangat penting bagi eksistensi dan perubahan suatu bangsa. Oleh karena itu,
dilihat dari aspek relevansi, era global akan berdampak pada cepat usangnya hardware dan software bidang pendidikan. Dengan demikian
sektor pendidikan harus diberdayakan setiap saat, berkelanjutan, dan tersistem.
Ini semua menurut adanya kemauan dan niat yang kuat untuk selalu menjaga dan
menciptakan tingkat unggulan kompetitif yang tinggi. Dan, kita memerlukan
inovasi yang pesat dalam dunia pendidikan. Karena, menjadi bangsa yang
berharkat memerlukan unggulan kompetitif dalam berbagai bidang.

Maka, jika kita ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif outcome pendidikan. Inovasi harus menjadi
prioritas penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang
signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri,
selalu tergantung pada pihak lain. Sector pendidikan juga perlu difungsikan
sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya
bangsa, agar kita memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di
tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.

Oleh karena itu, pendidikan nasional perlu menanamkan kesadaran akan
pentingnya memiliki unggulan kompetitif di masa yang akan datang, agar anak
bangsa mampu hidup dalam konteks interdependensi. Tanpa memiliki visi yang jauh
ke depan, kita akan terjerembab pada dependensi kehidupan. Kita pun tidak akan
mampu menjadi tuan di negara sendiri. Bahkan, tidak mustahil kita justru akan
menjadi ’kuli’ di negeri sendiri.

Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan
ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan kemajuan
suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan
itu secara teknis disebut knowledge-driven
economic growth. Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan tinggi pada
posisi amat penting dan strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga-tenaga
kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi,
dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi
teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu
pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal (Bank
Dunia, 2002).

Karena itu, agar dunia pendidikan Indonesia mampu melahirkan anak bangsa
yang tangguh dan bermartabat, maka kebijakan pendidikan harus diarahkan pada
penekanan akan pentingnya para anak bangsa untuk menjadi insan cerdas komprehensif
dan kompetitif. Yakni, dimilikinya kecerdasan spiritual (Olah Hati),
kecerdasan emosional & sosial (Olah Rasa), kecerdasan intelektual (Olah
Pikir), dan kecerdasan kinestetis (Olah Raga). Ditambah lagi dengan
memiliki kemampuan Kompetitif.

Cerdas spiritual (Olah Hati), terkait dengan kemampuan beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan
kepribadian unggul.

Cerdas emosional & sosial (Olah Rasa), berkaitan dengan
kemampuan beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas
dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta
kompetensi untuk mengekspresikannya. Juga beraktualisasi diri melalui interaksi
sosial yang: membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan
simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri,
menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta berwawasan
kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Cerdas kinestetis (Olah Raga), mengandung arti mampu beraktualisasi
diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan,
sigap, terampil. Atau disebut juga dengan aktualisasi insan adiraga.

Cerdas intelektual (Olah Pikir), berarti sanggup beraktualisasi diri
melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi. Yang berarti juga aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan
imajinatif.

Kekuatan intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan
segenap akal pikirannya dalam memecahkan masalah. Yakni, kemampuan seseorang
berpikir secara logis, analitis, kreatif, dan inovatif dalam kegiatan
intelektual akademis.

Kegiatan intelektual adalah aktivitas otak manusia yang secara sadar
melakukan proses berpikir ilmuah dengan mengacu pada struktur ilmiah, yang
meliputi pengkajian masalah, menyusun kerangka teoretis dan pengajuan
hipotesis, membuat metodologi penelitian, memperoleh hasil penelitian, dan
membuat kesimpulan.

Aspek intelektual untuk orang-orang yang kreatif memiliki ciri-ciri:
berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal, mengevaluasi, kritis,
imajinatif, mendeteksi, melakukan verifikasi dan pengelompokan, melakukan
analisis, dan melakukan sintesis.

Kekuatan intelektual ini juga terkait dengan kesuksesan seseorang dalam
proses pembelajaran yang memberikan pengaruh pada perubahan kualitas diri (taghyirun nafs). Ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan kualitas diri sehingga dapat
membangkitkan potensi dahsyat, yaitu: start
your self (mulai dari diri
sendiri), start early (mulai sedini mungkin), start small (mulai dari yang kecil), start now (mulai sekarang juga), be optimist (optimis), be proactive (proakif), be positive thinking (berpikir positif), just do it (lakukan saja), be patient (sabar), be passion (bergairah).

Adapun yang terkait dengan kemampuan kompetitif, berarti mereka adalah
sosok yang: Berkepribadian
unggul dan gandrung akan keunggulan, Bersemangat juang tinggi, Mandiri, Pantang menyerah, Pembangun dan pembina
jejaring, Bersahabat dengan perubahan, Inovatif dan menjadi agen perubahan,
Produktif, Sadar mutu, Berorientasi global, dan Pembelajar sepanjang hayat.
Mereka adalah para professional di bidangnya.

Berkaitan dengan kemampuan kompetitif dan profesionalisme ini, terdapat empat atribut
yang dapat dianggap mewakili profesionalisme, yaitu: 1) memiliki keterampilan tinggi yang didasarkan pada pengetahuan teoritis dan sistematis,
2) memiliki jiwa pelayanan yang altruistis, artinya lebih berorientasi kepada
kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi, 3) menjunjung tinggi
moralitas yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan, dan 4) dapat
menerima sistem balas jasa (berupa uang, promosi, jabatan, dan kehormatan) yang
merupakan lambang prestasi kerja.

Dengan
kerangka pembangunan pendidikan tersebut, kita berharap arah dan orientasi
pendidikan Indonesaia menjadi semakin jelas. Sehingga, pendidikan bisa
menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang mandiri dan mampu
berkompetisi dalam persaingan globalisasi.