PENDIDIKAN MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS

Besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dapat menjadi modal
awal untuk membentuk SDM yang berkualitas. Dalam anggaran pendidikan tersebut
sudah termasuk gaji guru. Guru yang akan membentuk SDM berkualitas akan
termotivasi meningkatkan kualitas mereka karena sudah mendapat berbagai tunjangan
kesejahteraan dan gaji yang lebih baik, terutama untuk sekolah negeri.

UUD NRI
1945 telah menjamin pendidikan dasar bagi warga negara yang berarti setiap
warga negara bisa mengikuti pendidikan dasar dengan dibantu pemerintah.
Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk pendidikan dasar sembilan
tahun adalah adalah penyediaan biaya operasional sekolah (BOS), penyediaan BOS
buku, pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah,
rehabilitasi sekolah, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan peningkatan
kualitas dan kesejahteraan pendidik (Bappenas 2008).

Berdasarkan data Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (2008), pencapaian angka partisipasi murni untuk
sekolah dasar dan lembaga yang setingkat adalah 94,90 persen untuk tahun 2007.
Sedangkan angka partisipasi kasar untuk sekolah menengah pertama dan lembaga
setingkat untuk tahun 2007 adalah 92,52 persen. Pencapaian ini menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar sembilan tahun sudah
lebih baik dan merata. Penguatan pendidikan dasar sembilan tahun adalah sebuah
strategi jangka panjang dalam menyangga pembentukan kualitas SDM Indonesia.

Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pendidikan dasar sembilan
tahun akan sangat membantu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah juga
diuntungkan dengan kondisi masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan dasar
sembilan tahun. Pola pikir masyarakat akan semakin maju jika pendidikan yang
mereka selesaikan semakin tinggi. Pendidikan dasar sembilan tahun adalah fondasi
untuk mengarahkan SDM Indonesia kepada akses pendidikan yang bisa diterima oleh
kebutuhan pasar.

Untuk menyiapkan SDM yang akan mampu
diterima pasar, maka strategi berikutnya adalah memperkuat pendidikan menengah.
Angka partisipasi kasar untuk sekolah menengah atas dan lembaga setingkat
pada tahun 2007 adalah 60,51 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2005
sebesar 52,07 persen terdapat kenaikan pada tahun 2007. Di sektor pendidikan
menengah ini, agar ada kelanjutan dengan pendidikan dasar, maka perlu adanya
pemahaman dari masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya
dengan perencanaan yang baik.

Jika orang tua berpikir bahwa
anaknya akan dibiayai hingga perguruan tinggi, maka sekolah menengah atas
adalah pilihannya. Namun jika orang tua merasa tidak sanggup menyekolahkan anak
hingga perguruan tinggi, maka sekolah menengah kejuruan adalah pilihannya.
Pemerintah melalui institusi sekolah perlu memberikan informasi ini kepada
orang tua siswa supaya terdapat pilihan yang realistis oleh orang tua. Jika
orang tua sudah memahami persoalan ini, maka selanjutnya menjadi tugas
pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan pilihan orang tua. Disamping
itu, ini juga untuk meminimalisir munculnya tamatan sekolah menengah atas yang
menjadi pengangguran karena tidak mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi dan
juga yang tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja karena tidak memiliki
ketrampilan.

Saat ini pemerintah melalui
Departemen Pendidikan Nasional RI telah mensosialisasikan sekolah menengah
kejuruan sebagai pilihan setelah menamatkan SMP. Beberapa tokoh dari berbagai
profesi menjadi bintang iklan ini, yang dimaksudkan bahwa orang yang memilih
SMK akan memiliki masa depan yang baik juga.

Tugas pemerintah yang cukup berat
adalah menyediakan layanan pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan
kebutuhan pasar saat ini. Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan
akan sekolah menengah kejuruan. Hal ini mengingat semakin realistisnya
masyarakat dan juga kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan seluruh masyarakat
melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

Beberapa sektor yang bisa dijadikan
acuan untuk penyediaan sekolah menengah kejuruan yang bermutu di antaranya
adalah teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, elektronika, pariwisata,
dan manufaktur yang memerlukan tenaga kerja terampil yang siap pakai.

Pemerintah perlu mendukung sekolah
menengah kejuruan dengan menyiapkan bangunan, laboratorium, dan berbagai
peralatan pendukung yang akan digunakan oleh peserta didik guna mendapatkan
keterampilan yang dibutuhkan pasar. Disamping itu pihak swasta juga bisa
berperan dalam menyediakan layanan sekolah menengah kejuruan yang bermutu
dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Untuk menyiapkan tenaga kerja
profesional, maka fokus utama ditujukan kepada perguruan tinggi. Setelah
jatuhnya pemerintahan orde baru, perguruan tinggi dimotivasi untuk
mengembangkan institusinya dengan demokratisasi pendidikan. Dalam paradigma
baru, perguruan tinggi didorong untuk melakukan penilaian objektif terhadap
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan kemudian mendisain program perbaikan.
Pendanaan dari pemerintah untuk perguruan tinggi dilakukan dengan melihat aspek
kompetitif, namun bagi yang belum beruntung masih tetap mendapatkan bantuan
dari pemerintah (lihat Jalal and Musthafa, 2001).

Dengan adanya otonomi bagi perguruan
tinggi, maka setiap perguruan tinggi bisa mengaktualisasikan berbagai program
dan inovasi untuk meningkatkan kualitas institusi dan civitas akademikanya.
Otonomi yang dimiliki perguruan tinggi ini menjadi modal untuk menghasilkan
lulusan yang siap bersaing di pasar dan memiliki potensi mengembangkan
profesionalitas mereka.

Peningkatan mutu pada jenjang pendidikan tinggi dilakukan melalui penguatan
otonomi dan desentralisasi yang bertujuan membangun iklim kebebasan akademik,
menumbuhkan kreativitas, dan inovasi kegiatan ilmiah. Hingga 2007, tujuh
perguruan tinggi negeri mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi
badan hukum milik negara, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas
Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas
Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Airlangga.
Mereka beroperasi sebagai badan layanan umum yang akan mengarah kepada badan
hukum pendidikan (Bappenas, 2008).

Di dunia pendidikan tinggi, disamping universitas dan sekolah tinggi,
terdapat akademi dan politkenik untuk menyiapkan tenaga kerja profesional yang
siap pakai dengan masa kuliah yang lebih pendek. Peran swasta pada jenjang
pendidikan tinggi sangat membantu terciptanya lulusan yang memiliki potensi
pengembangan profesionalitas di bidangnya. Namun pada dasarnya, mahasiswa
perguruan tinggi yang baru lulus tidak bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang
menuntut profesionalisme karena sewaktu kuliah tidak mengalami pengembangan
potensi ke arah profesionalitas kerja. Mahasiswa berada pada ranah idealisme
dan independensi sehingga mengeyampingkan aspek kemampuan untuk bekerjasama dan
bekerja dengan mengembangkan potensi profesionalitas yang ada pada mereka.

Pada perguruan tinggi terdapat beberapa program yang akan menjadi profesi,
seperti dokter, akuntan, dan apoteker yang memerlukan pendidikan profesi. Namun
bagi program yang tidak memiliki pendidikan profesi, lulusannya masih akan
mengalami gap ketika memasuki dunia kerja. Di sinilah peran penting perguruan
tinggi menyiapkan lulusan yang memiliki potensi pengembangan profesionalitas
dan membentuk karakter individu yang siap diterima oleh dunia kerja. Beberapa
perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi
Bandung, lulusannya menjadi incaran berbagai perusahaan nasional maupun
internasional. Masih banyak perguruan tinggi yang perlu bekerja lebih keras
lagi agar lulusannya menjadi incaran berbagai perusahaan yang membutuhkan.