Raffi Ahmad Jadi Sorotan, Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian Dipertanyakan

Aopok – #Raffi Ahmad Jadi Sorotan, #Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar dari #Dua Kementerian Dipertanyakan – Nama Raffi Ahmad menjadi perhatian publik setelah #Indonesia Corruption Watch (#ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya, #PT Rans Animasi Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran ICW, terdapat delapan paket pengadaan jasa promosi dan publikasi digital yang dilakukan oleh dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026. Kedua instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga: 657.000 Serangan Siber di Indonesia, Keuangan dan Pemerintahan Jadi Target

Temuan tersebut bersumber dari data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersedia di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Nilai keseluruhan kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan promosi melalui media sosial, termasuk penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Laporan ICW ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran negara, efektivitas belanja jasa influencer, hingga kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Delapan Paket Pengadaan dari Dua Kementerian

Dalam laporan yang disampaikan pada Senin (9/11/2026), ICW mengidentifikasi delapan paket pengadaan jasa influencer yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Lima paket pertama berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2025 hingga 2026.

Pengadaan dari Kemendikbudristek memiliki total nilai sekitar Rp3,9 miliar. Pekerjaan tersebut mencakup publikasi konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina.

Selain publikasi digital, terdapat pula pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Adapun tiga paket pengadaan dari KKP memiliki nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar. Masing-masing paket tersebut bernilai kurang lebih Rp3,6 miliar dan berkaitan dengan kegiatan promosi serta publikasi program di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, total keseluruhan pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.

Rincian Anggaran Pengadaan Jasa Influencer

Berdasarkan data yang dipaparkan ICW dan diberitakan sejumlah media, berikut rincian paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia:

1. Pengadaan Kemendikbudristek Tahun 2024

• Penayangan video di YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.
• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.
• Jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara (event attendance): Rp2.521.329.200.
• Penayangan konten TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.

Total: Rp3.900.000.002.

2. Pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2026

• Influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025: Rp3.596.955.000.
• Influencer engagement untuk pembangunan BINS melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025: Rp3.600.000.000.
• Jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026: Rp3.600.000.000.

Total: Rp10.796.955.000.

Jika digabungkan, delapan paket pengadaan tersebut memiliki nilai mencapai Rp14.696.955.002.

Baca Juga: Cara Cek BSU Kemnaker November 2026, Ini Syarat Penerima dan Informasi Pencairannya

ICW Pertanyakan Efektivitas Penggunaan Anggaran Negara

Besarnya anggaran yang digunakan untuk jasa influencer menjadi salah satu perhatian ICW. Organisasi tersebut mempertanyakan kesesuaian pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya dicanangkan pemerintah.

Terlebih, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan tersebut mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk membatasi sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak menjadi prioritas.

Dalam situasi tersebut, ICW menilai belanja jasa influencer perlu memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Penggunaan anggaran publik untuk promosi melalui figur terkenal seharusnya dapat dijelaskan manfaatnya bagi masyarakat maupun pencapaian program pemerintah.

ICW juga mempertanyakan alasan kedua kementerian menggunakan jasa pihak eksternal, sementara masing-masing instansi sebenarnya telah memiliki unit kehumasan, situs resmi, serta kanal media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut ICW, pengadaan semacam ini perlu disertai indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa adanya laporan pelaksanaan dan evaluasi yang terbuka, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Spesifikasi Pengadaan Turut Menjadi Sorotan

Selain persoalan efektivitas anggaran, ICW juga menyoroti spesifikasi dalam sejumlah paket pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.

Dalam temuannya, terdapat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek yang menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasi pengadaan tersebut secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

ICW menilai pencantuman kanal dan akun tertentu dalam spesifikasi pekerjaan berpotensi membuat penyedia jasa lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Padahal, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah semestinya memperhatikan prinsip transparansi, persaingan yang sehat, serta kesempatan yang setara bagi penyedia.

ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket tersebut. Beberapa pengadaan penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket dari KKP memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar untuk setiap paket.

Oleh karena itu, ICW meminta adanya keterbukaan mengenai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan biaya, serta kewajaran nilai kontrak yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Kepemilikan Perusahaan dengan Raffi Ahmad

Persoalan lain yang turut disoroti adalah hubungan kepemilikan antara Raffi Ahmad dan PT Rans Animasi Indonesia.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang ditelusuri ICW dan informasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad diketahui memiliki mayoritas saham pada perusahaan induk tersebut. Ia juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia serta menjabat sebagai komisaris.

Keterkaitan tersebut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Setelah pelantikan tersebut, PT Rans Animasi Indonesia tercatat memperoleh tiga paket pengadaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar.

Kondisi ini membuat ICW mempertanyakan kemungkinan konflik kepentingan antara kedudukan Raffi Ahmad sebagai pejabat publik dan keterkaitannya dengan perusahaan yang menerima kontrak dari pemerintah.

Meski demikian, temuan mengenai hubungan kepemilikan dan pengadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Persoalan tersebut tetap memerlukan penjelasan, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi terhadap proses pengadaan yang berlangsung.

ICW Minta Pemerintah Membuka Dokumen Pengadaan

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, ICW meminta KKP serta kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

Kedua, ICW meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut. Pemeriksaan diharapkan dapat menilai kewajaran harga, kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan instansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Ketiga, ICW mendesak LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi pekerjaan yang berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.

Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. ICW juga menyoroti perlunya langkah pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis.

Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad memberikan keterbukaan mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk menjelaskan langkah yang dilakukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Baca Juga: Gempa Jepang Hari Ini Magnitudo 5,7 Guncang Wilayah Shizuoka, Sedikitnya 22 Orang Terluka

Transparansi Anggaran Menjadi Perhatian Publik

Temuan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar ini kembali mengangkat pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Penggunaan figur publik untuk membantu menyampaikan program pemerintah pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ketika nilai pengadaan mencapai miliaran rupiah dan melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik, keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan pemilihan penyedia, dasar penetapan harga, pelaksanaan pekerjaan, hingga dampak yang dihasilkan dari setiap kontrak.

Dengan adanya pemeriksaan dan keterbukaan dokumen, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah pengadaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang digunakan.