Aopok – #Gibran Ajukan #Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden kepada #Prabowo, Ini Penjelasan Istana – #Wakil Presiden Republik Indonesia, #Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan yang tengah berkembang, khususnya berkaitan dengan dinamika hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Informasi mengenai niat pengunduran diri tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia menjelaskan bahwa Gibran memang mengutarakan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Gibran Sampaikan Niat Pengunduran Diri kepada Prabowo
Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Menurut Prasetyo, pembicaraan berlangsung sekitar 2,5 jam dan mencakup berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian. Salah satu hal yang dibahas adalah situasi hukum dan politik yang berkembang setelah munculnya sejumlah putusan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar apabila muncul anggapan bahwa Prabowo secara langsung menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Ia menjelaskan bahwa Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, khususnya dengan menempuh proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga: 657.000 Serangan Siber di Indonesia, Keuangan dan Pemerintahan Jadi Target
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Sorotan
Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dimilikinya kembali menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menangani perkara yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan tersebut.
Perkembangan putusan dari kedua lembaga peradilan itu kemudian memunculkan kembali perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Gibran sendiri sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
Dengan adanya perkembangan hukum tersebut, persoalan dokumen pendidikan Gibran semakin menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan politik dan masyarakat.
Sejumlah Anggota DPR Dorong Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Selain menjadi persoalan hukum, polemik dokumen pendidikan Gibran juga memunculkan dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi dikabarkan telah mendorong usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah tersebut berkaitan dengan tindak lanjut atas polemik dokumen pendidikan Gibran setelah adanya putusan dari MA dan MK.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ruang lingkupnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden maupun persoalan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Munculnya dorongan tersebut turut memperbesar perhatian politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, usulan penggunaan hak tersebut tetap harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Gibran Diminta Membuktikan Dokumen Pendidikan Melalui PTUN
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Prabowo kemudian memberikan sejumlah saran agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Salah satu langkah yang menjadi pembahasan adalah proses di PTUN untuk menguji persoalan administrasi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Langkah tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti setelah Istana mengungkapkan adanya niat pengunduran diri dari Wakil Presiden.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya masih berkaitan erat dengan proses hukum yang akan ditempuh serta dinamika politik yang berlangsung di DPR.
Baca Juga: Cara Cek BSU Kemnaker November 2026, Ini Syarat Penerima dan Informasi Pencairannya
Status Pengunduran Diri Gibran Masih Menjadi Perhatian
Pernyataan Istana mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam situasi politik nasional. Meski demikian, informasi tersebut perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Prasetyo Hadi hanya menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan masukan terkait langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan dokumen pendidikannya.
Oleh karena itu, perkembangan mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden masih perlu mengikuti pernyataan resmi pemerintah serta proses hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Gibran maupun pemerintah dalam menyikapi polemik tersebut. Kejelasan mengenai persoalan dokumen pendidikan dan dinamika politik di DPR akan menjadi bagian penting dari perkembangan berita ini.
