Perhatian khusus pada pendidikan harus menjadi prioritas
pemimpin di negeri ini. Baik dari segi
sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, akses, serta kesempatan
pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga yang
tergolong miskin. Namun, pendidikan di negeri
ini justru dihadapkan pada realita yang jauh dari keinginan mayoritas rakyat,
yakni pendidikan yang semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin.
pemimpin di negeri ini. Baik dari segi
sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, akses, serta kesempatan
pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga yang
tergolong miskin. Namun, pendidikan di negeri
ini justru dihadapkan pada realita yang jauh dari keinginan mayoritas rakyat,
yakni pendidikan yang semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin.
Terkait
dengan kemiskinan yang menyulitkan masyarakat untuk merasakan keadilan dalam
mengakses pendidikan, publikasi dari BPS tanggal 2 Juli 2007, menyebutkan
jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di
Indonesia pada bulan Maret 2007 mencapai 37,17 juta (16,58 persen).
Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30
juta (17,75 persen), memang jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar
3,13 juta.
Meskipun jumlah penduduk
miskin telah dapat dikurangi dari 17,75 persen pada bulan Maret 2006, menjadi
16,58 persen pada bulan Maret 2007. Demikian juga angka pengangguran telah
dapat dikurangi dari 10,4 persen pada Februari 2006, menjadi 9,8 persen pada
bulan Februari 2007. Namun, kemajuan dalam bidang pendidikan masih belum bisa
dibanggakan.
miskin telah dapat dikurangi dari 17,75 persen pada bulan Maret 2006, menjadi
16,58 persen pada bulan Maret 2007. Demikian juga angka pengangguran telah
dapat dikurangi dari 10,4 persen pada Februari 2006, menjadi 9,8 persen pada
bulan Februari 2007. Namun, kemajuan dalam bidang pendidikan masih belum bisa
dibanggakan.
Sebelumnya,
berdasarkan laporan Badan Pusat statistik jumlah penduduk miskin meningkat dari
35,1 juta jiwa (15,75 persen) pada tahun 2005 menjadi 39,05 juta jiwa (17,95
persen). Berdasarkan kriteria Bank Dunia sebesar 108,78 juta jiwa atau 49
persen dari seluruh penduduk Indonesia dalam kondisi miskin. Kelompok ini hanya
hidup dengan dengan kurang dari 2 dollar AS atau sekitar Rp 19.000,- per hari.
Laporan Kompas 16 Desember 2006 mencatat masih ada 4,2 juta anak usia sekolah
yang belum pernah sekolah. Sekitar 7 persen penduduk usia 15 tahun ke atas buta
huruf dan angka putus sekolah SD 2,66
persen (1,267 juta), SMP 3,5 persen (638.056 ribu) serta 67,7 persen fasilitas
pendidikan di Indonesia rusak.
berdasarkan laporan Badan Pusat statistik jumlah penduduk miskin meningkat dari
35,1 juta jiwa (15,75 persen) pada tahun 2005 menjadi 39,05 juta jiwa (17,95
persen). Berdasarkan kriteria Bank Dunia sebesar 108,78 juta jiwa atau 49
persen dari seluruh penduduk Indonesia dalam kondisi miskin. Kelompok ini hanya
hidup dengan dengan kurang dari 2 dollar AS atau sekitar Rp 19.000,- per hari.
Laporan Kompas 16 Desember 2006 mencatat masih ada 4,2 juta anak usia sekolah
yang belum pernah sekolah. Sekitar 7 persen penduduk usia 15 tahun ke atas buta
huruf dan angka putus sekolah SD 2,66
persen (1,267 juta), SMP 3,5 persen (638.056 ribu) serta 67,7 persen fasilitas
pendidikan di Indonesia rusak.
Angka-angka tersebut adalah
manifestasi dari kemiskinan yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan
penduduk suatu negara. Kemiskinan itu pula yang menyebabkan sebagian masyarakat
di negara ini lebih mengedepankan urusan perut untuk bertahan hidup dari pada
memikirkan bagaimana untuk membayar sekolah. Sehingga sudah dapat dipastikan
masyarakat akhirnya terus terpuruk dalam belenggu kemiskinan.
manifestasi dari kemiskinan yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan
penduduk suatu negara. Kemiskinan itu pula yang menyebabkan sebagian masyarakat
di negara ini lebih mengedepankan urusan perut untuk bertahan hidup dari pada
memikirkan bagaimana untuk membayar sekolah. Sehingga sudah dapat dipastikan
masyarakat akhirnya terus terpuruk dalam belenggu kemiskinan.
ADVERTISEMENT
Pertanyaannya kini, bagaimana kita bisa mewujudkan
pendidikan yang murah, bermutu dan berdaya saing global? Padahal, Pasal 31
Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, dan Ayat (2) menyatakan, Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
pendidikan yang murah, bermutu dan berdaya saing global? Padahal, Pasal 31
Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, dan Ayat (2) menyatakan, Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Perintah UUD 45 ini diperkuat lagi melalui UU Sistem
Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Pasal 5 Ayat (1) UU SPN
menyebutkan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu, Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan
lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1), Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (Pasal 11 Ayat 1), serta Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 Ayat
2).
Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Pasal 5 Ayat (1) UU SPN
menyebutkan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu, Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan
lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1), Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (Pasal 11 Ayat 1), serta Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 Ayat
2).
Sampai
saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk
mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan
pada tahun 2008 adalah: meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan
pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh
anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, akan tetapi masih terdapat sebagian anak
yang tidak bersekolah, terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah
terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Demikian pula, anak
usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai
dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah.
saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk
mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan
pada tahun 2008 adalah: meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan
pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh
anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, akan tetapi masih terdapat sebagian anak
yang tidak bersekolah, terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah
terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Demikian pula, anak
usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai
dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah.
Pada
saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama
antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh
terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS)
untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan adanya beberapa sekolah
yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orangtua, terutama bagi
keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi
pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi.
saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama
antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh
terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS)
untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan adanya beberapa sekolah
yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orangtua, terutama bagi
keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi
pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi.
Banyak pihak melihat, mahalnya biaya pendidikan semakin
ikut meminggirkan masyarakat kelas bawah. Akses anak-anak mereka untuk bisa
mendapatkan pendidikan, sebagaimana dialami anggota masyarakat yang lain,
semakin sulit diwujudkan karena kendala uang. Ketiadaan biaya benar-benar
membuat mereka tidak bisa memperoleh salah satu hak dasarnya, yaitu pendidikan.
ikut meminggirkan masyarakat kelas bawah. Akses anak-anak mereka untuk bisa
mendapatkan pendidikan, sebagaimana dialami anggota masyarakat yang lain,
semakin sulit diwujudkan karena kendala uang. Ketiadaan biaya benar-benar
membuat mereka tidak bisa memperoleh salah satu hak dasarnya, yaitu pendidikan.
Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh
pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh
pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.
pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh
pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.
Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan
memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India
wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan,
di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram
seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya
peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.
memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India
wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan,
di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram
seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya
peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.
Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk
mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar
sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan
daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk
komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986,
yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar
sembilan tahun.
mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar
sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan
daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk
komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986,
yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar
sembilan tahun.
Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa
perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan
pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut
mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan
global antara lain karena buruknya pendidikan.
perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan
pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut
mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan
global antara lain karena buruknya pendidikan.
Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan
yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu
AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang
tidak semua laporan itu benar.
yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu
AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang
tidak semua laporan itu benar.
Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan
pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di
AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam
melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan
sebutan “No Child Left Behind”. Dengan undang-undang ini, berbagai
jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah
hingga etnis minoritas, ditanggung negara.
pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di
AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam
melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan
sebutan “No Child Left Behind”. Dengan undang-undang ini, berbagai
jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah
hingga etnis minoritas, ditanggung negara.
Negara-negara PBB sebetulnya
telah berkomitmen untuk melaksanakan
Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) yang berisi enam
tujuan utama, yaitu: Memperluas pendidikan untuk anak usia dini, Menuntaskan
wajib belajar untuk semua (2015), Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian
untuk orang muda dan dewasa, Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf
(2015), khususnya perempuan, Menghapuskan kesenjangan gender, dan Meningkatkan
mutu pendidikan.
telah berkomitmen untuk melaksanakan
Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) yang berisi enam
tujuan utama, yaitu: Memperluas pendidikan untuk anak usia dini, Menuntaskan
wajib belajar untuk semua (2015), Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian
untuk orang muda dan dewasa, Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf
(2015), khususnya perempuan, Menghapuskan kesenjangan gender, dan Meningkatkan
mutu pendidikan.
Bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan dasar
sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti
yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pentingnya keadilan dalam
mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti
yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pentingnya keadilan dalam
mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia telah
lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan
telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan
tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa
untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan
masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat
diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau
sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah
dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan
hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan
dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.
lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan
telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan
tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa
untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan
masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat
diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau
sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah
dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan
hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan
dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.
Seperti diketahui, sebagian besar keadaan sosial ekonomi
masyarakat kita tergolong tidak mampu. Dengan kata lain, mereka masih dililit
predikat miskin. Mulai Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah
Dasar dan inpres- inpres selanjutnya, negeri ini telah berusaha memberikan
pendidikan murah untuk anak bangsanya. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah
dibangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar diangkat agar pemerataan
kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah,
dari kota sampai ke desa-desa. Semua warga negara, kaya atau miskin, diberi
kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya
dapat dijangkau golongan miskin.
masyarakat kita tergolong tidak mampu. Dengan kata lain, mereka masih dililit
predikat miskin. Mulai Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah
Dasar dan inpres- inpres selanjutnya, negeri ini telah berusaha memberikan
pendidikan murah untuk anak bangsanya. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah
dibangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar diangkat agar pemerataan
kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah,
dari kota sampai ke desa-desa. Semua warga negara, kaya atau miskin, diberi
kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya
dapat dijangkau golongan miskin.
Kejadian itu dapat dinikmati dalam jangka waktu cukup
lama, yaitu sejak dicetuskannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun tahun
1984. Sayang, gema wajib belajar itu makin hari makin melemah karena komitmen
bangsa ini pada wajib belajar tidak seperti saat dicanangkan. Jika selama ini
kita melihat pendidikan tinggi itu mahal, sekolah menengah juga mahal, SMP juga
mahal, sekarang kita saksikan memasuki sekolah dasar pun sudah mahal.
lama, yaitu sejak dicetuskannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun tahun
1984. Sayang, gema wajib belajar itu makin hari makin melemah karena komitmen
bangsa ini pada wajib belajar tidak seperti saat dicanangkan. Jika selama ini
kita melihat pendidikan tinggi itu mahal, sekolah menengah juga mahal, SMP juga
mahal, sekarang kita saksikan memasuki sekolah dasar pun sudah mahal.
Kebijakan penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
mutu Sumber Daya Manusia Indonesia. Program ini mentargetkan semua warga negara
Indonesia memiliki pendidikan minimal setara SMP dengan mutu yang baik. Dengan
bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan
dirinya lebih lanjut, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
mutu Sumber Daya Manusia Indonesia. Program ini mentargetkan semua warga negara
Indonesia memiliki pendidikan minimal setara SMP dengan mutu yang baik. Dengan
bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan
dirinya lebih lanjut, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Program penuntasan wajib
belajar 9 tahun sebenarnya program warisan dari masa pemerintahan sebelumnya.
Pada masa Orde baru tahun 1984, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 6
tahun. Sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar
9 tahun yang dimuali sejak tahun 1994.
belajar 9 tahun sebenarnya program warisan dari masa pemerintahan sebelumnya.
Pada masa Orde baru tahun 1984, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 6
tahun. Sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar
9 tahun yang dimuali sejak tahun 1994.
Selanjutnya, pada tahun 2003
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah menjadi komitmen bangsa yang
tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Dan, pada era
pemerintahan SBY-JK program ini dituangkan dalam Inpres No 5/2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah menjadi komitmen bangsa yang
tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Dan, pada era
pemerintahan SBY-JK program ini dituangkan dalam Inpres No 5/2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Ketika dicanangkan pada tahun
1994, Program Wajar Dikdas 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun
2003/2004. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997
menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Sehingga, akhirnya target
penuntasan Wajar disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.
1994, Program Wajar Dikdas 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun
2003/2004. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997
menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Sehingga, akhirnya target
penuntasan Wajar disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.
Jika dilihat sejak pencanangan awalnya, nampaknya
perjalanan penuntasan wajar dikdas 9 tahun ini sangat lambat. Padahal, wajib
belajar merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia
yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang
esensial. Dengan kemampuan dasar tersebut, anak-anak bangsa diharapkan bisa
terbebas dari buta aksara dan kebodohan.
perjalanan penuntasan wajar dikdas 9 tahun ini sangat lambat. Padahal, wajib
belajar merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia
yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang
esensial. Dengan kemampuan dasar tersebut, anak-anak bangsa diharapkan bisa
terbebas dari buta aksara dan kebodohan.
Perjalanan program wajar dikdas 9 tahun ini juga
ternyata masih menghadapi banyak kendala
dan masalah di lapangan, seperti: 1) kurangnya daya tampung siswa SLTP,
khususnya di daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah pedalaman, dan daerah
perbatasan; 2) banyaknya angka putus sekolah tingkat SD, MI, SLTP, MTs; 3)
rendahnya mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ujian Nasional
(UN) sebagai salah satu indikator mutu pendidikan; 4) rendahnya partisipasi
sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat
adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan 5)
koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan
kecamatan) belum berjalan secara efektif.
ternyata masih menghadapi banyak kendala
dan masalah di lapangan, seperti: 1) kurangnya daya tampung siswa SLTP,
khususnya di daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah pedalaman, dan daerah
perbatasan; 2) banyaknya angka putus sekolah tingkat SD, MI, SLTP, MTs; 3)
rendahnya mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ujian Nasional
(UN) sebagai salah satu indikator mutu pendidikan; 4) rendahnya partisipasi
sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat
adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan 5)
koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan
kecamatan) belum berjalan secara efektif.
Padahal, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan
dasar, dengan harapan akan memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan memiliki dan
dibekali kemampuan dasar itu, seorang warga negara akan memiliki harga diri,
dapat menambah wawasan melalui kemampuan baca, sehingga ia menjadi warga negara
yang tidak picik, mampu menerima pembaruan, dan meningkatkan kemampuannya.
dasar, dengan harapan akan memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan memiliki dan
dibekali kemampuan dasar itu, seorang warga negara akan memiliki harga diri,
dapat menambah wawasan melalui kemampuan baca, sehingga ia menjadi warga negara
yang tidak picik, mampu menerima pembaruan, dan meningkatkan kemampuannya.
Apabila praktik-praktik pungutan yang diadakan sekolah-
sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah banyaklah deretan
anak- anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Dan hanya anak-anak orang
kaya saja yang akan memperoleh pendidikan dari tingkat terbawah sampai ke
tingkat yang tinggi. Akibat dari itu semua, negeri ini akan dihuni golongan
kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri dalam masyarakat.
sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah banyaklah deretan
anak- anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Dan hanya anak-anak orang
kaya saja yang akan memperoleh pendidikan dari tingkat terbawah sampai ke
tingkat yang tinggi. Akibat dari itu semua, negeri ini akan dihuni golongan
kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri dalam masyarakat.
Bermutu dan Berwawasan Global
Disadari bahwa pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber
daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.
Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia
yang cerdas.
daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.
Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia
yang cerdas.
Selain itu, era globalisasi, yang antara lain ditandai
oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan,
menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.
oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan,
menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.
Namun amat disayangkan, karena ternyata dunia
pendidikan kita masih belum bisa menjawab tantangan kemajuan zaman. Kondisi
pendidikan Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga
sesama ASEAN sekalipun. Berdasarkan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177
negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia, UNDP, ini
menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina,
Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Kondisi tersebut, justru berbanding terbalik
dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk 226
juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India,
dan Amerika Serikat. Laporan lain dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic
Forum) tentang Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index)
2006-2007 bahwa Indonesia berada di tingkat 50 dari 125 negara, masih di bawah
lima negara ASEAN yang disebut di atas.
pendidikan kita masih belum bisa menjawab tantangan kemajuan zaman. Kondisi
pendidikan Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga
sesama ASEAN sekalipun. Berdasarkan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177
negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia, UNDP, ini
menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina,
Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Kondisi tersebut, justru berbanding terbalik
dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk 226
juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India,
dan Amerika Serikat. Laporan lain dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic
Forum) tentang Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index)
2006-2007 bahwa Indonesia berada di tingkat 50 dari 125 negara, masih di bawah
lima negara ASEAN yang disebut di atas.
Dunia pendidikan diharapkan
mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan kondisi jaman
yang terus berubah. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus adaptif dan
akomodatif serta responsif dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus
terjadi. Dalam hal ini, tentu saja dituntut adanya mutu pendidikan yang
berkualitas tinggi.
mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan kondisi jaman
yang terus berubah. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus adaptif dan
akomodatif serta responsif dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus
terjadi. Dalam hal ini, tentu saja dituntut adanya mutu pendidikan yang
berkualitas tinggi.
Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas mutu pendidikan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kepala sekolah,
guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan proses belajar mengajar serta sistem
penilaian.
kualitas mutu pendidikan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kepala sekolah,
guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan proses belajar mengajar serta sistem
penilaian.
Isu mutu pendidikan terkait: (i) kualitas guru dan tenaga
kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik), (ii) kurikulum pengajaran, (iii)
metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi)
manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan
kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan.
kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik), (ii) kurikulum pengajaran, (iii)
metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi)
manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan
kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan.
Namun, guru tetap merupakan faktor determinan dalam
menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Jumlah total guru sekitar 2,7 juta
orang, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang
TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang SM. Tentu saja ini
berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi
pelajaran dan metodologi pengajaran.
menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Jumlah total guru sekitar 2,7 juta
orang, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang
TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang SM. Tentu saja ini
berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi
pelajaran dan metodologi pengajaran.
Selain itu, banyak guru yang mengajar di luar bidang
keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah
mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI,
MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar
mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu
aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu guru mutlak
dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan
S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun, upaya ini harus disertai pula
dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif. Ini sangat
penting agar motivasi guru dalam mengajar makin kuat dan semangat pengabdian
dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.
keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah
mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI,
MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar
mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu
aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu guru mutlak
dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan
S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun, upaya ini harus disertai pula
dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif. Ini sangat
penting agar motivasi guru dalam mengajar makin kuat dan semangat pengabdian
dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.
Dilihat dari segi prosesnya, pendidikan dapat
dikatakan berkualitas, apabila kegiatan belajar mengajar yang dilakukan kepala
sekolah di sekolah berlangsung secara efektif dan peserta didik memperoleh
pengalaman yang bermakna dan diarahkan pada pengembangan pribadi unggul,
sehingga menjadi SDM yang kompetitif dan mandiri. Dengan demikian, adanya
proses pendidikan yang baik akan memberikan jaminan dihasilkannya SDM yang
berkualitas pula.
dikatakan berkualitas, apabila kegiatan belajar mengajar yang dilakukan kepala
sekolah di sekolah berlangsung secara efektif dan peserta didik memperoleh
pengalaman yang bermakna dan diarahkan pada pengembangan pribadi unggul,
sehingga menjadi SDM yang kompetitif dan mandiri. Dengan demikian, adanya
proses pendidikan yang baik akan memberikan jaminan dihasilkannya SDM yang
berkualitas pula.
Maka, jika kita ingin menghasilkan berbagai
unggulan kompetitif outcome pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas
penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang
signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri,
selalu tergantung pada pihak lain. Sector pendidikan juga perlu difungsikan
sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya
bangsa, agar kita memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di
tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.
unggulan kompetitif outcome pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas
penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang
signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri,
selalu tergantung pada pihak lain. Sector pendidikan juga perlu difungsikan
sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya
bangsa, agar kita memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di
tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.
Oleh karena itu, pendidikan nasional perlu
menanamkan kesadaran akan pentingnya memiliki unggulan kompetitif di masa yang
akan datang, agar anak bangsa mampu hidup dalam konteks interdependensi. Tanpa
memiliki visi yang jauh ke depan, kita akan terjerembab pada dependensi
kehidupan. Kita pun tidak akan mampu menjadi tuan di negara sendiri. Bahkan,
tidak mustahil kita justru akan menjadi ’kuli’ di negeri sendiri.
menanamkan kesadaran akan pentingnya memiliki unggulan kompetitif di masa yang
akan datang, agar anak bangsa mampu hidup dalam konteks interdependensi. Tanpa
memiliki visi yang jauh ke depan, kita akan terjerembab pada dependensi
kehidupan. Kita pun tidak akan mampu menjadi tuan di negara sendiri. Bahkan,
tidak mustahil kita justru akan menjadi ’kuli’ di negeri sendiri.
Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi
neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam
mendorong percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang
digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut knowledge- driven economic growth. Konsep ini menempatkan lembaga
pendidikan pada posisi amat penting dan strategis sebab dapat (1) melahirkan
tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional,
pakar, teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan
menciptakan inovasi teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses
perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut
konteks lokal.
neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam
mendorong percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang
digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut knowledge- driven economic growth. Konsep ini menempatkan lembaga
pendidikan pada posisi amat penting dan strategis sebab dapat (1) melahirkan
tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional,
pakar, teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan
menciptakan inovasi teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses
perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut
konteks lokal.
Langkah Strategis
Untuk mewujudkan pendidikan yang murah, bermutu dan
berdaya saing global, ada beberapa langkah strategis yang harus
diperhatikan: pertama, janganlah
kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk memperoleh
pendidikan. Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses dan dinikmati oleh
segenap komponen anak bangsa secara adil dan merata.
berdaya saing global, ada beberapa langkah strategis yang harus
diperhatikan: pertama, janganlah
kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk memperoleh
pendidikan. Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses dan dinikmati oleh
segenap komponen anak bangsa secara adil dan merata.
Kedua, guru atau profesi guru adalah profesi khusus.
Profesi guru tidak sama dengan pegawai negeri lain. Tugasnya terikat pada waktu
dan tempat. Karena itu, agar pendidikan bisa berjalan dengan baik da lancar,
pemerintah harus memberikan penekanan perhatian pada upaya peningkatan
kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Penggajian
pada guru harus berbeda dari pegawai negeri lainnya, agar mereka dapat bekerja
dengan tenang dan tidak perlu memikirkan untuk pungutan-pungutan yang tidak
sah.
Profesi guru tidak sama dengan pegawai negeri lain. Tugasnya terikat pada waktu
dan tempat. Karena itu, agar pendidikan bisa berjalan dengan baik da lancar,
pemerintah harus memberikan penekanan perhatian pada upaya peningkatan
kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Penggajian
pada guru harus berbeda dari pegawai negeri lainnya, agar mereka dapat bekerja
dengan tenang dan tidak perlu memikirkan untuk pungutan-pungutan yang tidak
sah.
Ketiga, Sumber pembiayaan pendidikan
murah dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya, tuntutan
agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran
pendidikan sebayak 20% dari APBN dan APBD di luar gaji guru dan pendidikan
kedinasan harus betul-betul direalisasikan dengan nyata.
murah dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya, tuntutan
agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran
pendidikan sebayak 20% dari APBN dan APBD di luar gaji guru dan pendidikan
kedinasan harus betul-betul direalisasikan dengan nyata.
Di samping itu, kebijakan alokasi 70% APBN angaran
pendidikan di daerah dan 30% di pusat dalam pelaksanaannya harus betul-betul
tepat sasaran, tidak ada penyimpangan, pungutan liar, dan pemotongan. Semua
anggaran pendidikan untuk masyarakat harus dipastikan sampai pada sasaran yang
dituju. Dan tentu saja pengunaan anggaran pendidikan harus memegang prinsip
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
pendidikan di daerah dan 30% di pusat dalam pelaksanaannya harus betul-betul
tepat sasaran, tidak ada penyimpangan, pungutan liar, dan pemotongan. Semua
anggaran pendidikan untuk masyarakat harus dipastikan sampai pada sasaran yang
dituju. Dan tentu saja pengunaan anggaran pendidikan harus memegang prinsip
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar
gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena
pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih
sangat kuat.
gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena
pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih
sangat kuat.
Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah
yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Di samping itu, pemerintah daerah
juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Di samping itu, pemerintah daerah
juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan
dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup
tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.
dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup
tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.
Kurikulum
yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui
materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan
demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup
puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran.
Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih
membingungkan.
yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui
materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan
demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup
puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran.
Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih
membingungkan.
Pembiayaan
proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan
guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan
guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan
dengan berbagai alasan.
proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan
guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan
guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan
dengan berbagai alasan.
Biaya
fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran,
perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer.
Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.
fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran,
perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer.
Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.
Yang jelas, bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan
merupakan sebuah kebutuhan utama. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan
pangan. Seharusnya, apabila suatu
negara ingin cepat maju dan berhasil dalam pembangunan, prioritas pembangunan
negara itu adalah pendidikan. Jika perlu, sektor-sektor yang
tidak penting ditunda dulu dan dana dipusatkan pada pembangunan pendidikan.
merupakan sebuah kebutuhan utama. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan
pangan. Seharusnya, apabila suatu
negara ingin cepat maju dan berhasil dalam pembangunan, prioritas pembangunan
negara itu adalah pendidikan. Jika perlu, sektor-sektor yang
tidak penting ditunda dulu dan dana dipusatkan pada pembangunan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
MPR RI, 2005. Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral
MPR RI.
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral
MPR RI.
Depdiknas RI, 2005.Undang-undang
Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional RI.
Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional RI.
Depdiknas dan Depag RI, 2006. Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2006-2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
2006-2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
Depdiknas RI, 2005. Rencana
Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional RI.
Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional RI.
Indra Djati Sidi, 2004.
Membangun Masyarakat Belajar. Jakarta: Logos.
Membangun Masyarakat Belajar. Jakarta: Logos.
H.A.R. Tilaar, 1999. Beberapa
Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21. Magelang:
Tera Indonesia.
Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21. Magelang:
Tera Indonesia.
Indira Permanasari, Pendidikan
Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan, Kompas, Selasa, 03 Mei 2005
Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan, Kompas, Selasa, 03 Mei 2005
Djauzak
Ahmad, Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan, Kompas, Kamis,
05 Agustus 2004
Ahmad, Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan, Kompas, Kamis,
05 Agustus 2004
Tonny
d Widiastono, Pendidikan Murah? “Ah… Ndobos!”, Kompas, Kamis,
05 Agustus 2004
d Widiastono, Pendidikan Murah? “Ah… Ndobos!”, Kompas, Kamis,
05 Agustus 2004
Anita
Lie, Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan, Kompas, Kamis, 05
Agustus 2004
Lie, Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan, Kompas, Kamis, 05
Agustus 2004
Amich Alhumami, Tiga Isu
Kritis Pendidikan, Kompas, Jumat, 02 Juli 2004
Kritis Pendidikan, Kompas, Jumat, 02 Juli 2004
