GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Sebagai
akibat telah diratifikasinya persetujuan putaran Uruguai tentang Genaral
Agreement of Trade and Travel (GATT) dan juga hasil konperensi APEC,
Indonesia mau tidak mau harus bersiap-siap untuk memasuki era globalisasi.
Tahun 2020 yang dipatok sebagai awal berlakunya era globalisasi tidaklah begitu
lama. Sepantasnyalah semua pihak dapat mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga era globalisasi tersebut dapat
mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh
masyarakat Indonsia.

Adanya
globalisasi mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi dan sosial budaya antar
bangsa menjadi begitu transparan. Globalisasi menimbulkan persaingan antar
bangsa yang makin tajam, terutama dalam bidang ekonomi serta bidang Iptek.
Hanya negara yang unggul dan maju dalam bidang ekonomi dan penguasaan Iptek
sajalah yang akan dapat mengambil manfaat besar dari globalisasi. Keunggulan
dalam bidang ekonomi dan teknologi dapat dicapai terutama dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas. Jika kualitas SDM lemah, maka banyak peluang
yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga terlewatkan atau
terbuang sia-sia.

Di dalam
kerangka berfikir kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa Indonesia
merupakan warga dari suatu masyarakat global dan dapat mengambil manfaat
daripadanya. Di pihak lain makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan
dan memperkuat identitas kebangsaan. Hanyut dalam arus globalisasi akan
mengakibatkan lunturnya nasioalisme dan patriotisme, sedangkan tenggelam dalam
nasionalisme pada era globalisasi akan menjurus pada tumbuhnya sikap
nasionalisme sempit dan takut pada perubahan, walaupun perubahan tersebut
memiliki akibat terhadap penyempurnaan.

Dalam
kerangka berfikir ekonomi, globalisasi merupakan tantangan agar kita mengambil
manfaat maksimal. Seperti diketahui, watak dan perilaku ekonomi dimanapun
adalah terbuka dan sedapat mungkin semakin luas skalanya. Perilaku ekonomi pada
dasarnya tidak dapat dipatok oleh batas-batas geografis dan politis seperti
yang berlangsung dewasa ini. Agar secara ekonomi kita dapat mengambil manfaat
dari globalisasi, maka kita harus meningkatkan daya saing kita dalam percaturan
global.

Untuk dapat meningkatkan kualitas
SDM dalam rangka menghadapi dan mengarungi percaturan globalisasi yang penuh
dinamika dan tantangan tersebut, pendidikan merupakan salah satu aspek yang
memiliki peranan sangat penting dan mendasar dalam upaya menghasilkan manusia
Indonesia yang unggul dan berkualitas. Melalui pelayanan pendidikan yang adil
dan merata bagi seluruh rakyat dan warga Indonesia, dengan kebijakan
desentralisasi yang akan dilaksanakan, maka dimungkinkan kualitas manusia
Indonesia dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Namun
permasalahannya kemudian adalah “bagaimana gejala globalisasi tersebut bisa
ditangkap oleh dunia pendidikan kita dan sejauh mana kebijakan pendidikan kita
dapat merespon dan beradaptasi dalam arus globalisasi tersebut.”
Selanjutnya tulisan ini akan mencoba menelaah aspek globalisasi dalam kebijakan
pendidikan.

II. PEMBAHASAN

A.
Hakekat Globalisasi

Istilah
globalisasi dewasa ini sudah demikian akrab di kalangan masyarakat. Kita telah
sangat mengenal ungkapan-ungkapan mengglobal (globalized), proses
globalisasi (globalization), dan globalisme sebagai kata sifat. Apa
sebenarnya arti yang terkandung di dalam istilah globalisasi tersebut.
Pengertian umum globalisasi merupakan suatu pengertian ekonomi. Namun demikian,
konsep globalisasi kemudian menjadi pengertian sosiologi yang dicetuskan oleh
Roland Robertson dari University of Pittsburgh. Dalam konteks pengertian ini,
globalisasi adalah proses trasformasi dalam segala aspek kehidupan manusia,
sosial, budaya dan politik.[1]

Sebetulnya,
untuk saat ini bukanlah untuk pertama kalinya proses globalisasi terjadi.
Kedatangan Colombus di Amerika barangkali merupakan globalisasi yang besar.
Namun demikian, globalisasi yang terjadi sekarang, bisa dikatakan memiliki
karakteristik-karakteristik khusus dan faktor-faktor yang luar biasa. Karena
proses globalisasi yang terjadi sekarang begitu didukung oleh kemajuan
teknologi.[2]

Dimensi-dimensi
baru yang belum dikenal umat manusia sebelumnya dan kemudian dilahirkan di
dalam era globalisasi dewasa ini dapat dirumuskan dalam bentuk transformasi
sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi secara global. Proses
globalisasi bukan hanya berkenaan dengan masalah bisnis semata, bukan hanya
berkenaan dengan pasar bebas AFTA 2003, APEC 2020. Perubahan sosial ekonomi,
politik dan budaya sekarang inilah yang kita sebut proses globalisasi. Proses
ini didukung oleh kemajuan transportasi dan komuikasi modern dengan apa yang
dikenal dewasa ini sebagai era cybernetic yang melahirkan cybernation,
cybersociety, information superhighway, telah menyatukan umat manusia di
dalam satu kesatuan dengan berbagai konsekwensinya.[3]

Rosabeth
Moss Kanter mengidentifikasi bahwa ada enam faktor yang mendorong proses
globalisasi tersebut, yaitu:

1.
Globalisasi
dari proses industrialisasi dan teknologi;

2.
Globalisasi
keuangan, komunikasi, dan informasi;

3.
Globalisasi
kekaryaan, pekerjaan, dan migrasi;

4.
Globalisasi
efek volusi biosfer terhadap kehidupan manusia;

5.
Globalisasi
dari perdagangan persenjataan;

6.
Globalisasi
kebudayaan, konsumsi, dan media masa. [4]

Dunia
dewasa ini sedang mengalami proses transformasi sosial politik dan ekonomi yang
saling kait mengait. Para ahli mengatakan dewasa ini sedang terjadi suatu
proses pembentukan global village
atau kampung global. Di dalam kaitan ini ada yang mengatakan bahwa dunia telah
menjadi dunia-tanpa-batas, borderless
world, meredupnya nation
state, dan berbagai macam

ungkapan
seperti placeless society dan
sebagainya.[5] Pada dasarnya abad
21 ditandai oleh informasi kehidupan ekonomi dengan munculnya gaya hidup global
yang konsumeristis, renggangnya bentuk-bentuk kehidupan bernegara, dengan munculnya dis-etatisasi,
dan di dalam kebudayaan lahirnya idealisasi budaya global.

Secara
singkat dapat dikatakan bahwa era globalisasi merupakan suatu tatanan kehidupan
manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia. Secara khusus
gelombang globalisasi itu memasuki tiga arena penting di dalam kehidupan
manusia, yaitu arena ekonomi, arena politik, dan arena budaya.[6] Dengan didukung
oleh dua kekuatan besar yaitu bisnis dan teknologi sebagai tulang punggung
globalisasi, maka ketiga arena kehidupan manusia itu telah menempatkan manusia
dengan lembaga-lembaganya kepada berbagai tantangan dan kesempatan atau
peluang.

Trasformasi
sosial global tersebut secara pasti tidak dapat dihindarkan dari
kekhawatiran akan timbulnya ekses negatif dan

melahirkan
berbagai paradoks atau “ketegangan-ketegangan” yang perlu ditanggulangi.
Berbagai paradoks atau ketegangan-ketegangan tersebut seperti yang dikemukakan
oleh John Naisbit, ialah:[7]

1.
Ketegangan
antara yang global dan yang lokal.

2.
Ketegangan
antara yang universal dan individual.

3.
Ketegangan
antara yang tradisional dan yang modernitas

4.
Ketegangan
antara program jangka panjang dan program jangka pendek.

5.
Ketegangan
antara kebutuhan untuk berkompetisi dan kesamaan kesempatan bagi semua orang

6.
Kemajuan
ilmu pengetahuan yang begitu pesat menimbulkan ketegangan dengan keterbatasan
kemampuan manusia untuk menyerap kemajuan tersebut.

7.
Ketegangan
antara yang spiritual dan yang material.

B. Globalisasi dan Problem
Pendidikan

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa
globalisasi yang terjadi secara otomatis akan membawa dampak terhadap setiap
sisi kehidupan kita, termasuk juga dunia pendidikan. Ketidak cerdasan kita
dalam merespon globalisasi akan berakibat pada terpuruknya nasib kita dan
tertinggal dari negara-negara lain, bahkan kita bisa menjadi terasing berada di
tanah air kita sendiri. Oleh karena itu ikhtiar yang lebih kuat perlu dilakukan agar bangsa kita tidak
menjadi “tamu” dan “orang asing” di negerinya sendiri terutama karena terjajah
oleh budaya asing dan terpaksa “menari di atas irama gendang orang lain.”

Walau
bagaimanapun, globalisasi perlu mendapatkan respon yang positif. Dan pada
dasarnya, untuk merespon globalisasi tersebut hanya mungkin dilakukan jika peraturan
pemerintah diperbaiki. Dalam melakukan respon terhadap globalisasi ini perlu
adanya kecerdasan dan kemampuan yang
dapat bersaing (unggul) untuk memanfaatkan segala kemungkinan dari proses
perubahan yang amat cepat pada saat ini, dan meminimalisir resiko serta
kesulitan yang mungkin terjadi.[8]

Dengan
kata lain, bahwa adanya proses globalisasi yang terjadi, maka berarti kehidupan
manusia dewasa ini dan yang seterusnya, harus mempunyai wawasan atau visi yang dapat mengarahkan misi, rencana dan segala usaha kita.
Dalam hal ini, terdapat enam komponen yang akan menentukan pengembangan,
perubahan, dan keberhasilan kegiatan kita. Keenam komponen tersebut adalah:

1.
Adanya
suatu visi yang jelas sebagai awal dari berbagai perubahan besar.

2.
Misi, adalah rumusan langkah-langkah
yang merupakan kunci untuk mulai melakukan inisiatif mewujudkan, mengevaluasi
dan mempertajam bentuk-bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam visi

3.
Rancangan
Kerja,
merupakan “action plan” untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan.

4.
Sumber
Daya,
berupa sumber daya manusia dan modal untuk mendukung perwujudan rancangan
kerja.

5.
Keterampilan
Profesional,
untuk merealisasikan rancangan kerja agar dapat dihasilkan kinerja dan kualitas
yang tinggi.

6.
Motivasi
dan Insentif,
yang menjadi pendorong kegairahan kerja para pelaku (dalam organisasi) untuk
terus-menerus meningkatkan perubahan yang berkelanjutan.

Di
sini jelaslah kalau pendidikan memiliki peranan yang penting untuk bersaing
dalam globalisasi. Namun banyaknya permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan
kita dan sampai saat ini masih menumpuk, menuntut untuk segera ditangani dengan
cerdas, profesional, efektif dan efisien. Beberapa masalah internal pendidikan
yang kita hadapi antara lain dicirikan dengan:[9]

1. Rendahnya
pemerataan kesempatan belajar (equity) disertai dengan banyaknya
peserta didik yang
putus sekolah dan

banyaknya
lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masalah
ini berasosiasi erat dengan kemiskinan.

2.
Rendahnya
mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA) dan matematika
serta bahasa terutama bahasa (Inggris), padahal penguasaan materi tersebut
merupakan modal dasar bagi kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan IPTEK.

3. Rendahnya
efisiensi internal karena banyaknya peserta didik yang mengulang kelas dan
lamanya masa studi yang melampaui waktu standar yang ditetapkan. Hal tersebut
jelas merupakan suatu kemubaziran dan pemborosan sumber daya baik dana maupun
tenaga.

4.
Rendahnya
efisiensi eksternal sistem pendidikan atau yang sering kita sebut dengan
relevansi pendidikan. Hal ini sering kali dipersalahkan sebagai penyebab
terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang dewasa ini cenderung meningkat.

5. Terjadinya
kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya “kebijakan
umum” seperti tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Maraknya penggunaan
narkoba dan tawuran pelajar bahkan mahasiswa merupakan salah satu bentuknya.

Masalah-masalah di atas berkaitan
dengan berbagai kendala, seperti keadaan demografis dan geografis serta
sosio-ekonomi dan budaya masyarakat. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk
mengatasi berbagai kendala di atas harus dirumuskan secara spesifik (tidak
dibuat umum), karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda.
Terdapat berbagai variasi antar daerah, antar kota dan desa.

C. Globalisasi dan
Kebijakan Pendidikan

Di dalam transformasi global yang
telah diuraikan di atas, jelas diperlukan manusia Indonesia yang unggul. SDM
yang unggul adalah SDM Indonesia yang dapat bersaing dalam pasar bebas era
globalisasi. Jelaslah bahwa di sini tampak adanya saling pengaruh-mempengaruhi
antara proses globalisasi dan pendidikan. Maka penting untuk diperhatikan oleh
setiap penentu kebijakan untuk memperhatikan aspek globalisasi dalam kebijakan
pedidikan.
Kebijakan pendidikan nasional
merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program pendidikan nasional dalam
rangka proses peningkatan martabat bangsa Indonesia. Atas dasar kebijakan
pendidikan nasional itu, maka jenis dan ragam program atau jalur pendidikan,
pelaksanaan pendidikan, isi pendidikan atau kurikulum, sistem persekolahan,
penentuan pencapaian kualitas, hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia di
luarnya, serta bujet penunjangnya seyogyanya diorganisasikan secara sinkkron
dan sistematis.
Dalam pembaharuan pendidikan
nasional perlu dibangun sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan
tuntutan zaman mulai dari pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
bahkan sampai pada tingkat pendidikan tinggi sekalipun. Kebijakan pendidikan di
era globalisasi hendaknya diarahkan kepada upaya untuk membangun sumber daya
manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan
berbudaya. Untuk mencapai kearah ini, bukanlah suatu pekerjaan yang ringan,
karena dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang
cukup mendasar dan juga kompleks. Rendahnya mutu pendidikan negara kita,
teramat penting untuk segera diatasi, karena sangat berpengaruh terhadap out
put nya.

Dalam
hal ini kebijakan pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan pada upaya
peningkatan: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) relevansi pendidikan
dengan pembangunan, (3) kualitas pendidikan, dan (4) efisiensi pengelolaan
pendidikan.[10] Upaya peningkatan
pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk menciptakan keadaan
dimana setiap orang
mempunyai kesempatan yang
sama untuk

memperoleh pendidikan.
Peningkatan relevansi pendidikan
de-

ngan
pembangunan, dimaksudkan agar proses dan hasil pendidikan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan industrialisasi akan tenaga terampil dan ahli. Sementara
peningkatan kualitas pendidikan
menunjukkan   pada upaya
meningkatkan   kualitas

proses
dan hasil pendidikan. Adapun upaya peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan.

Di
samping itu, dalam merespon globalisasi tersebut, maka kebijakan pendidikan
harus memiliki wawasan global. Dalam hal ini
premis untuk memulai
pendidikan berwawasan global adalah

bahwa
informasi dan pengetahuan tentang bagian dunia yang lain, harus mengembangkan
kesadaran kita, bahwa kita akan
dapat memahami lebih baik keadaan diri kita sendiri apabila kita memahami
hubungan dengan masyarakat lain dan isu-isu global. Pendidikan berwawasan
global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yaitu; kurikuler dan perspektif
reformasi[11].

Berdasarkan
perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses
pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah
dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami
masyarakatnya dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Adapun
berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu
proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan
kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang
bersifat sangat kompetitif dan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang
amat tinggi.

Singkatnya,
untuk mengarungi era globalisasi pendidikan harus bergeser ke arah pendidikan
yang berwawasan global. Dari perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global
berarti menyajikan kurikulum yang bersifat interdisipliner, multidisipliner dan
transdisipliner. Berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global
menuntut kebijakan pendidikan tidak semata sebagai kebijakan sosial, melainkan
suatu kebijakan yang berada diantara kebijakan sosial dan kebijakan yang
mendasarkan mekanisme pasar[12]. Oleh karena itu,
pendidikan harus memiliki kebebasan dan bersifat demokratis, fleksibel dan
adaptif.

Globalisasi
melahirkan ukuran-ukuran baru, cara-cara baru dan juga paradigma baru dalam
memandang kualitas outcome pendidikan. Kualitas out come
pendidikan perlu mengacu pada ukuran-ukuran yang bersifat internasional. Oleh
karena itu Quality assurance perlu ditegakkan dalam semua aspek yang
mendukung proses pendidikan dalam arti luas agar pendidikan nasional mampu
mempertahankan relevansinya terhadap tuntutan kualitas yang bersifat global. Dalam konteks globalisasi, kebijakan
pendidikan di daerah-daerah juga perlu melakukan banchmarking sektor
pendidikan yang dikelolanya secara otonomi dalam aspek input, output,
process, product dan outcome agar otonomi daerah tidak membuat sektor pendidikan
justru menjadi ketinggalan zaman.

Masih
berkaitan dengan orientasi kebijakan pendidikan dalam globalisasi, rekomendasi
UNESCO di dalam guiding principle-nya
menyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan manusia
seutuhnya. Ia juga harus meningkatkan saling pengertian, toleransi dan
persahabatan antara semua bangsa, kelompok suku dan agama. Untuk itu, maka
perlu dikembangkan pendidikan global yang mengambil kebijakan sebagai berikut:[13]

1. Mengembangkan
dimensi internasional dan perspektif global dalam pendidikan pada semua
peringkat dan dalam semua bentuk.

2. Pengertian
dan penghormatan terhadap semua umat manusia, budaya mereka, peradaban, nilai
dan jalan hidup, termasuk budaya etnik setempat dari bangsa lain.

3. Kesadaran
tentang peningkatan saling ketergantungan global, antar masyarakat dan bangsa.

4.
Kemampuan
untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain.

5. Kesadaran
bahwa tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap
individu, kelompok masyarakat dan bangsa-bangsa antara satu dengan lainnya.

6.
Pengertian
tentang perlunya solidaritas dan kerjasama internasional

7.
Kesiapan
setiap pribadi untuk berperan serta dalam memecahkan masalah masyarakatnya,
negaranya dan dunia yang luas.

Sementara
itu, menurut Rene Romeo;[14] setidaknya ada enam
kepedulian para pendidik dunia, agar dapat memberikan sumbangannya begi
penciptaan dunia yang lebih maju, sejahtera, adil, damai dan lestari. Untuk itu
pendidikan harus dilakukan untuk masa depan dan dari perspektif global; yang
berarti mendidik untuk nilai-nilai kemanusiaan; mendidik untuk kelangsungan
hidup dan kesejahteraan umat manusia. Enam wilayah kepedulian (area of
concern) pendidikan global tersebut adalah: (1) pendidikan untuk masa
depan, (2) wawasan global dalam pendidikan, (3) pendidikan untuk kelangsungan
hidup dan kesejahteraan umat manusia, (4) pendidikan bagi nilai-nilai dasar
kemanusiaan, (5) pendidikan bagi kewarganegaraan yang lebih tinggi, dan (6)
pendidikan untuk peradaban kemanusiaan yang adil, damai dan sustainable.

Untuk
mencapai tujuan ini diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan
prinsip-prinsip; (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan
(community base education), (2)
demokratisasi proses pendidikan, (3) sumber

daya
pendidikan yang profesional, dan (4) sumberdaya penunjang yang memadai.

Kebijakan
pendidikan nasional merupakan

Paradigma
baru kebijakan pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab
pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah, akan tetapi dikembalikan
kepada masyarakat dalam arti sekolah dan masyarakat sama-sama memikul tanggung
jawab.

III. PENUTUP

Era
globalisasi merupakan suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah
melibatkan seluruh umat manusia. Secara khusus gelombang globalisasi itu memasuki
tiga arena penting di dalam kehidupan manusia, yaitu arena ekonomi, arena
politik, dan arena budaya. Adanya proses globalisasi yang terjadi, maka berarti
kehidupan manusia dewasa ini dan yang seterusnya, harus mempunyai wawasan atau visi yang dapat mengarahkan misi, rencana dan segala usaha yang akan
dilakukan.

Pendidikan
memiliki peranan yang penting untuk bersaing dalam globalisasi. Namun banyaknya
permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita dan sampai saat ini masih
menumpuk, menuntut untuk segera ditangani dengan cerdas, profesional, efektif
dan efisien.

Maka
kebijakan pendidikan pendidikan di era globalisasi hendaknya diarahkan kepada
upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan
iptek, serta bermoral dan berbudaya. Dalam hal ini kebijakan pembangunan
pendidikan hendaknya diarahkan pada upaya peningkatan: (1) pemerataan
kesempatan pendidikan, (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan, (3)
kualitas pendidikan, dan (4) efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pendidikan yang
berwawasan global juga dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yaitu;
kurikuler dan perspektif reformasi. Dari perspektif kurikuler, pendidikan
berwawasan global berarti menyajikan kurikulum yang bersifat interdisipliner,
multidisipliner dan trasdisipliner. Berdasarkan perspektif
reformasi, pendidikan berwawasan global menuntut kebijakan pendidikan tidak
semata sebagai kebijakan sosial, melainkan suatu kebijakan yang berada diantara
kebijakan sosial dan kebijakan yang mendasarkan mekanisme pasar. Oleh karena
itu, pendidikan harus memiliki kebebasan dan bersifat demokratis, fleksibel dan
adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Djoyonegoro, Wardiman,
“Kewajiban Belajar Operasional Wajib
Belajar 9 Tahun Dalam Mengisi Pembangunan Berkesinam-bungan,” Prisma,
th. XXIII No. 5, Mei 1994

Lafontaine, Oscar, et al., Shaping Globalization, Jogjakarta:
Jendela, 2000

Naisbit, John, Global Paradox, Australia: Allen &
Unwin, St. Leonards, 1994

Rahardjo, Dawam, M., Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab
Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusiaa Abad 21, Jakarta: Intermasa, 1997

Romeo, Rene, “Educating
For Peace In An Interdependent World,”
Social Alternative, Volume 9, No. 2, Alexandria, July 1990

Tilaar, H.A.R., Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam
Era Globalisasi, Jakarta: Grasindo, 1997

Tilaar, H.A.R., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan
Nasional, Magelang: Tera Indonesia, 1999

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: BigrafPublishing, 2000

[1]
H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi (Jakarta:
Grasindo, 1997), p. 12

[2]
Oscar Lafontaine, et al., Shaping Globalization (Jogjakarta: Jendela, 2000), p.
20

[3]
H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional (Magelang: Tera Indonesia, 1999), p. 305

[4]
H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi, op cit.,
p. 12

[5]
Ibid., p. 306

[6]
Ibid., p. 325

[7]
John Naisbit, Global Paradox (Australia: Allen & Unwin, St. Leonards,
1994), p. 51

[8]
Oscar Lafontaines, op cit., p. 18

[9]
M. Dawam Rahardjo, Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan
Kualitas Sumber Daya Manusiaa Abad 21, (Jakarta: Intermasa, 1997), p. 259

[10]
Wardiman Djoyonegoro, “Kewajiban Belajar Operasional Wajib Belajar 9 Tahun Dalam Mengisi
Pembangunan Berkesinambungan,” Prisma, th. XXIII No. 5, Mei 1994,
pp. 6-7

[11]
Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: Bigra Publishing, 2000),
p. 91

[12]
Ibid., p. 94

[13]
M. Dawam Rahardjo (Ed.), op cit., p. 53

[14]
Rene Romeo, “Educating For Peace In An
Interdependent World,” Social
Alternative, Volume 9, No. 2, Alexandria, July 1990, p. 31