 |
| Wiranto (ilustrasi-m.bolabanget.com) |
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan pernyataan kontroversi beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, MUI harus melakukan koordinasi kepada Kepolisian dan Kementrian Agama sebelum mengeluarkan fatwa.
Menanggapi pernyataan kontroversi Menteri Wiranto, MUI pun menyampaikan respons sebagai bentuk sehatnya interaksi dalam berdemokrasi. Pasalnya, keberadaan MUI sebagai salah satu organisasai masyarakat (ormas) Islam dijamin oleh undang-undang dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Dalam membuat fatwa, MUI tidak gegabah sebagaimana dituduhkan banyak pihak. MUI menerima sekian banyak keluhan masyarakat Muslim dan melihat realita di lapangan. Setelah menerima laporan, komisi Fatwa MUI pun menggelar rapat untuk memutuskan langkah selanjutnya.
Sehingga, pernyataan Menteri Wiranto tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
“Pernyataan tersebut, menurut saya, sebagai bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi sebagaimana diwartakan Republika, Rabu (21/12/16)
Zainut juga menjelaskan, MUI senantiasa memasukkan pertimbangan kebhinnekaan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama sebelum memutuskan membuat Fatwa lalu mempublikasinnya kepada masyarakat. [Tarbawia/Om Pir]
ADVERTISEMENT
