BPN dahulu dipimpin oleh seorang Kepala, namun sejak berganti pemerintahan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi, tugas dari BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga Kementerian yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, adanya perubahan tersebut, sejak tanggal 27 Juli 2016 Jabatan Kepala BPN dijabat oleh seorang Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang.
BPN memiliki Visi “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”. Maka untuk mencapai visi tersebut BPN memiliki Misi Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:
- Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
Fungsi
Fungsi BPN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, diantaranya yaitu, penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, pemberdayaan masyarakat; pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; pengadaan tanah, penanganan sengketa pertanahan, serta melaksanakan tugas dibidang pertanahan meliputi pengembangan SDM pada bidang Pertanahan, selain itu memilki fungsi mengelola data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi terkait pertanahan.
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Alamat : Jalan P. Kalengkongan No.18 Gorontalo
Nomor Telepon : +62 435 821013
Alamat Email : kot-gorontalo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No.255 Limboto
Nomor Telepon : +62 435 881251
Alamat Email : kab-gorontalo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Lamu,Kec.Tilamuta, Boalemo
Nomor Telepon : +62 443 211142
Alamat Email : kab-boalemo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango
Alamat : Jalan T.M.P.H Nani Wartabone Limboto
Nomor Telepon : +62 435 824582
Alamat Email : kab-bonebolango@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato
Alamat : Jalan Pelabuhan Komp.Transmigrasi Kec.Marisa Pohuwato
Nomor Telepon : +62 443 210381
Alamat Email : kab-pohuwato@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara
Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. 177 Ds.Titidu Kec. Kwandang Gorontalo
Nomor Telepon : +62 442 310493
Alamat Email : kab-gorontaloutara@bpn.go.id
sumber data : www.bpn.go.id, wikipedia
