BPN dahulu dipimpin oleh seorang Kepala, namun sejak berganti pemerintahan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi, tugas dari BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga Kementerian yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, adanya perubahan tersebut, seak tanggal 27 Juli 2016 Jabatan Kepala BPN dijabat oleh seorang Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang.
BPN memiliki Visi “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”. Maka untuk mencapai visi tersebut BPN memiliki Misi Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:
- Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
- peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T). - Perwujudan tatanan kehidupan bersama
yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara
pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan
perkara di kemudian hari.
Fungsi BPN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, diantaranya yaitu, penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, pemberdayaan masyarakat; pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; pengadaan tanah, penanganan sengketa pertanahan, serta melaksanakan tugas dibidang pertanahan meliputi pengembangan SDM pada bidang Pertanahan, selain itu memilki fungsi mengelola data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi terkait pertanahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Alamat : Jalan Jati Banawa Donggala
Nomor Telepon : +62 457 72212, 72215
Alamat Email : kab-donggala@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Buol
Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Buol
Nomor Telepon : +62 ……….
Alamat Email : kab-buol@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Poso
Alamat : Jalan Pulau Sulawesi No.9 Poso
Nomor Telepon : +62 452 21028
Alamat Email : kab-poso@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai
Alamat : Jalan KH. Samanhudi No.135 Luwuk
Nomor Telepon : +62 461 22178
Alamat Email : kab-banggai@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Palu
Alamat : Jalan RA. Kartini No. 110 Palu
Nomor Telepon : +62 451 424142
Alamat Email : kot-palu@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Km.8 Wonua Singko Bungku Morowali
Nomor Telepon : +62 …………..
Alamat Email : kab-morowali@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli
Alamat : Jalan Samratulangi No.8 Toli-Toli
Nomor Telepon : +62 453 21384
Alamat Email : kab-tolitoli@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Parigi Kec. Bantaya Parigi
Nomor Telepon : –
Alamat Email : kab-parigimoutong@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat : Jalan Bukit Trikora No. Kel.Baka Kec.Tinangkung Banggai Kepulauan
Nomor Telepon : +62 …………..
Alamat Email : kab-banggaikepulauan@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una
Alamat : Jalan Bhumibhakti No. 1 Uemalingku, Ampana Kota
Nomor Telepon : +62 ………
Alamat Email : kab-tojounauna@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
Alamat : Komplek Pemda Kab,Sigi, JalanTalalo Ds. Bora Kec. Sigi Biromaru
Nomor Telepon : +62 ………
Alamat Email : kab-sigi@bpn.go.id
sumber data : www.bpn.go.id, wikipedia
