Jadi atau Tidak ?
Isu yang hangat saat ini adalah mengenai pembatalan pembangunan bandar udara di Kubu Tambahan Buleleng Bali. Tidak jelas apakah pembatalan tersebut jadi dilakukan. Entah apa yang terjadi pada kebijakan pemerintah di atas sana ya? Tapi saya meyakini, segala kebijakan pemerintah tentu sudah dipertimbangkan masak-masak demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Terlebih lagi track record pemerintah saat ini memang tegas, penuh perhitungan dan berorientasi menuju Indonesia emas.
Over Capacity di Kawasan Selatan Bali
Tidak dapat dipungkiri, Pulau Bali yang kecil ini sudah terasa cukup sesak dengan bertumbuhnya kepariwisataan, khususnya pada kawasan Bali Selatan (Denpasar, Badung, Gianyar dan Pesisir Tabanan). Kemacetan di sepanjang lingkar Bandara Ngurah Rai, yang sambung menyambung sampai perbatasan Gianyar, Tabanan, dan Denpasar membuat tidak nyaman. Polusi udara, akibat berlimpahnya kendaraan bermotor di sepanjang jalan, membuat pengendara sepeda motor memakai masker. Gaya hidup hedonis yang dekat dengan prostitusi, dan obat terlarang semakin marak. Harga tanah yang semakin melambung tinggi membuat orang Bali tergiur menjual tanah leluhur untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Suatu keadaan yang tidak menyenangkan.
Ketimpangan Utara – Selatan
Ketimpangan pembangunan sangat terasa, kawasan selatan begitu pesat, sementara kawasan utara tertinggal. Cukup banyak kantong-kantong kemiskinan di kawasan utara. Sebut saja daerah Kintamani (Songan, Kedisan, dan Trunyan), Karang Asem (Munti, Tembok), Tabanan, Negara, Bangli. Sungguh ironis, dalam gemerlap pariwisata Bali masih banyak orang miskin. Banyak tenaga kerja muda yang tidak mau menjadi petani. Mereka cenderung pergi ke kawasan selatan Bali untuk bekerja pada sektor pariwisata. Suatu ancaman bagi masa depan Bali.
Cukup Satu Bandara, Meniru Pengelolaan Transportasi di Singapura
Tampaknya memang tidak mudah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di kawasan selatan Bali akibat pariwisata. Contohnya, kemacetan di wilayah Kuta, Nusa Dua dan Denpasar. Terutama yang di daerah Bandara Ngurah Rai. Pemerintah sudah berupaya membuat jalan tol di atas air, under pass di Simpang Siur, pelebaran jalan, menata ulang arus lalu lintas, sampai pemberlakuan e-money. Tapi tampaknya masalah macet tidak dapat dipecahkan. Jumlah kendaraan jauh melebihi jumlah ruas jalan. Kalau membangun jalan layang, tidak mungkin.
Rencana pembangunan Bandara Internasional di Kawasan Utara Bali (Buleleng), sebenarnya masuk akal untuk memecah terpusatnya dan jenuhnya pembangunan di Kawasan Selatan Bali. Boleh dikatakan saat ini penyebab semua masalah tersebut, karena lokasi bandara ada di selatan Bali. Semua orang ingin membangun dekat bandara. Akibatnya semua aktifitas ekonomi berada di sana. Banyak wisatawan mengeluh mengenai kemacetan lalu lintas ini, bukan tidak mungkin mereka enggan datang ke Bali lagi apabila permasalahan ini tidak di atasi.
Mungkin juga muncul kekhawatiran dari pelaku bisnis pariwisata saat ini, apabila jadi bandar udara di bangun di Buleleng akan berdampak negatif bagi usahanya. Logikanya, sebagian wisatawan akan berpindah menginap ke Bali utara. Tampaknya hal ini yang dominan menjadi penyebab pembatalan pembangunan bandar udara di utara Pulau Bali.
Apakah bandar udara masih perlu dibangun lagi di Bali utara?
atau
Memperbaiki sistem transportasi di kawasan Bali selatan?
Misalnya meniru sistem transportasi di Singapura. Sebab Singapura tampaknya mampu mengatasi permasalahan terkait dengan kemacetan dan transportasi. Padahal, mereka memiliki satu bandar udara saja, dengan jumlah wisatawan dan penduduk jauh lebih banyak dari Pulau Bali. Sementara luas daratan lebih kecil dari Pulau Bali.
dan
Membuat jalur bebas hambatan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bali Utara (Buleleng); Bali Timur (Karang Asem) dan Bali Barat (Negara).
atau
Menjadikan Bali sebagai destinasi yang mahal dan berkualitas (quality tourism)?
Sebenarnya Bali punya potensi untuk ini. Tapi penerapan konsep quality tourism, tidak mudah. Belum ada studi yang fokus ke hal ini.
Transparan
Mayarakat perlu tahu, bagaimana sebenarnya kajian ilmiah terhadap permasalahan ini. Keputusan apapun yang diambil, jika didasari dengan kajian ilmiah, studi kelayakan, dan diketahui oleh masyarakat luas (transparan), tentunya akan berdampak baik di masa depan.
Tentunya hal ini akan menjadi suatu pembelajaran yang baik bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun Bali.
