Menjaga Kekayaan Bahari Indonesia dengan UU Kelautan

UU Kelautan sudah disahkan oleh DPR RI, akhir September lalu. Lahirnya UU tersebut merupakan suatu prestasi yang harus didukung semua pihak. Tapi tentu UU tersebut masih ada ‘bolong-bolong’. Oleh karena itu semua pihak harus melakukan langkah untuk menutup ‘bolong-bolong’ itu agar implementasi UU tersebut mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia secara luas.

Hal itu disampaikan Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo pada acara diskusi publik dengan tema “Implementasi UU Kelautan di Bidang Penegakan Hukum” yang diselenggarakan IK2MI, di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (28/10).

“Ego sektoral memang tidak tercantum dalam undang-undang terebut. Tapi ego sektoral muncul di lapangan atau pada tataran operasional,” ujar Purnawirawan laksamana bintang tiga ini.

Menurutnya selama ini koordinasi penanganan wilayah laut sudah dilakukan dengan dikoordinir oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan pondasi yang cukup kuat. “Jadi harus menghilangkan ego sektoral dan menegakkan hukum,” ungkap mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla.

Penguasaan kelautan, lanjutnya merupakan agenda penting untuk menyejahteraan masyarakat. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.

Dalam kesempatan itu Didik bersyukur dengan disahkannya UU Kelautan. Dia pun mengajak semua kalangan untuk menyambut baik gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Diskusi yang dipandu oleh Laksma TNI (Purn) Sukemi HM Yassin dari Bakorkamla RI dihadiri utusan skakeholders Bakorkamla, masyarakat maritim, perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta, dan berbagai kalangan lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Kalakhar Bakorkamla RI Laksdya TNI DA Mamahit yang diwakili Kapus Siapjak Bakorkamla Laksma Maritim Satria F Masseo memaparkan tentang UU Kelautan yang di dalamnya memuat dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Menurut dia, pentingnya pembentukan Bakamla bisa dilihat dari aspek dalam dan luar negeri. Aspek dalam negeri di antaranya adalah mematuhi kebijakan pemerintah untuk pembentukan Badan Kemanan Laut yang didukung dengan Early Warning System (EWS), efektivitas koordinasi, komando, dan pengendalian.

Sedangkan aspek luar negerinya di antaranya adalah perlu mengawasi perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui EWS yang mengandalkan leading edge technology guna meningkatkan efek penangkalan terhadap kegiatan legal dari luar.

Pembicara lain yang tampil dalam diskusi itu adalah Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Laksma TNI IG Putu Wijamahaadi, SH yang diwakili Kolonel Laut (P) Yuli Darmawanto dan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

Menanggapi disahkannya UU Kelautan, Soelistiyanto dari Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI) meyakini bahwa pembentukan UU bertujuan sangat bagus. “Yang parah adalah implementasinya. Persoalan muncul karena terkait masalah anggaran,” katanya lugas.

Mengenai dibentuknya Bakamla yang juga ada kaitannya dengan UU Kelautan, dia menegaskan bahwa seluruh personel yang mengawaki dan ditempatkan di Bakamla nanti haruslah melepaskan “baju” dari instansi sebelumnya. “Percuma UU-nya bagus, tapi implementasinya tidak bagus. Banyak peraturan tumpang-tindih dan tidak tegasnya penegakan hukum,” tambahnya.

Menurutnya, dengan tidak tegasnya penegakan hukum, maka kapal-kapal ikan asing dengan semena-mena menguras ikan dari laut Indonesia. Kapal-kapal asing itu bahkan bisa memeroleh BBM bersubsidi dan ikan hasil tangkapan langsung dibawa ke luar negeri.

Ironisnya, tambah Soelistiyanto ikan-ikan asal Indonesia itu kemudian kita impor kembali untuk kebutuhan di dalam negeri.

Naskah: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)

Foto: adji & IK2MI

Captions:

1. Menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

2. Suasana diskusi publik bertema “Implementasi UU Kelautan di Bidang Penegakan Hukum” yang diselenggarakan IK2MI di Jakarta.