BPN dahulu dipimpin oleh seorang Kepala, namun sejak berganti pemerintahan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi, tugas dari BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga Kementerian yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, adanya perubahan tersebut, seak tanggal 27 Juli 2016 Jabatan Kepala BPN dijabat oleh seorang Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang.
BPN memiliki Visi “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”. Maka untuk mencapai visi tersebut BPN memiliki Misi Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:
- Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
Fungsi
Fungsi BPN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, diantaranya yaitu, penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, pemberdayaan masyarakat; pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; pengadaan tanah, penanganan sengketa pertanahan, serta melaksanakan tugas dibidang pertanahan meliputi pengembangan SDM pada bidang Pertanahan, selain itu memilki fungsi mengelola data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi terkait pertanahan.
Alamat : Jalan Pariwisata No. 61 Mataram
Nomor Telepon : 0370 631734
Alamat Email : kot-mataram@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung
Nomor Telepon : 0370 681671
Alamat Email : kab-lombokbarat @bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : Jalan M. Oncet Thalib No. 4, Praya
Nomor Telepon : 0370 654126
Alamat Email : kab-lomboktengah@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Jalan MT.Haryono No. 3 Selong
Nomor Telepon : 0376 21509
Alamat Email : kab-lomboktimur@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
Alamat : Jalan Garuda No.89 Sumbawa Besar Sumbawa
Nomor Telepon : 0371 21227
Alamat Email : kab-sumbawa@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu
Alamat : Jalan Kakatua No. 5 Kandai 2 Dompu
Nomor Telepon : 0373 21202
Alamat Email : kab-dompu@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Bima
Alamat : Jalan Garuda No.4 Raba Bima
Nomor Telepon : 0374 43597, 43598
Alamat Email : kab-bima@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Bima
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 2 Kota Bima
Nomor Telepon : 0374 646188
Alamat Email : kot-bima @bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat
Alamat : Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang
Nomor Telepon : 0372 81859
Alamat Email : kab-sumbawabarat@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara
Alamat : Jalan Raya Tanjung Bayan Km. 43 Gangga Lombok Utara
Nomor Telepon : –
Alamat Email : kab-lombokutara@bpn.go.id
sumber data : www.bpn.go.id, wikipedia
