Aqidah Islam Adalah Dasar Negara

Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Secara Hisab Jatuh pada 19 Februari 2026

Makna Sabar dalam Al-Qur’an: Kunci Lulus Ujian Hidup Menuju Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Mengapa Muslim dan Non-Muslim Dibedakan dalam Islam? Penjelasan Aqidah, Dalil Al-Qur’an, dan Makna Ketakwaan

Kata Pengantar

Naskah
yang berada di tangan para pembaca yang terhormat adalah Rancangan
Undang-Undang Dasar Islam yang disusun oleh Syekh Taqiyyuddin
al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, sebagaimana termuat dalam kitab Nizhamu al-Islam dan penjelasannya dalam kitab Muqaddimah Ad Dustur.
Undang-Undang Dasar atau Dustur itu memang dibuat dalam kerangka sistem
Islam atau tepatnya dalam sistem politik dan pemerintahan Khilafah
Islamiyyah, satu bentuk pemerintahan di mana umat Islam seluruh dunia
bersatu bernaung dalam kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh seorang
Khalifah yang dibaiat untuk melaksanakan kitabullah (al-Qur’an) dan
sunnah rasul-Nya (al-Hadits).

Naskah Dustur itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan
diperkaya dengan penjelasan pasal per pasal yang materinya dipetik dari
kitab Muqaddimah Ad Dustur
oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian diberi judul Undang-Undang
Dasar Islam. Sebagai wacana, naskah ini diharapkan bisa memberikan
pencerahan kepada umat, dan pada akhirnya memberikan daya dorong kepada
siapa pun, khususnya para anggota parlemen yang paling bertanggungjawab
atas setiap lahirnya undang undang di negeri ini, untuk mewujudkannya
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bahwa kemudian pembaca setuju atau tidak sepenuhnya setuju dengan
semua isi rancangan Undang-Undang Dasar ini, adalah hal yang wajar
belaka. Setelah sekian puluh tahun umat hidup dalam sistem sekuler
dengan wacana yang sangat beragam, perbedaan pemikiran di tengah umat
dalam memandang setiap persoalan dan memilih alternatif solusi sangatlah
mungkin terjadi. Yang utama diperlukan adalah kesediaan semua pihak
untuk menemukan kebenaran Islam dan upaya untuk mewujudkannya dalam
realistas kehidupan. Naskah Undang-Undang Dasar yang ada ini merupakan
salah satu ujud dari upaya itu. Dan insya Allah setiap upaya tidaklah sia-sia di mata Allah.

Disadari, cukup berat rintangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan
Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Rintangan itu akan
semakin besar bila kita tidak bersedia berupaya sungguh-sungguh. Dan
makin besar bila ternyata justru umat Islam sendiri yang menjadi
penghalang upaya tersebut. Maka, penyadaran terus menerus, termasuk di
bidang politik pemerintahan dan perundang-undangan, agar umat menjadi
pendukung upaya penegakan Islam menjadi sangat penting karenanya. Di
sinilah naskah ini menemukan relevansinya. Semoga.

Wassalam

Pimpinan Pusat

Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto

HP: 0811-119697

Rancangan UUD Islami (AD DUSTÛR AL ISLÂMI)

Bab Hukum-Hukum Umum 4

Bab Sistem Pemerintahan 16

Bab Khalifah (Kepala Negara) 21

Bab Mu’awin At Tafwidh (Wakil Khalifah Bidang Pemerintahan) 30

Bab Mu’awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Kesekretariatan) 32

Bab Amirul Jihad 34

Bab Angkatan Bersenjata 36

Bab Peradilan 42

Bab Kewalian 51

Bab Aparat Administrasi 57

Bab Majelis Ummat 59

Bab Sistem Pergaulan Pria Wanita (An Nizham al Ijtima’i) 62

Bab Sistem Ekonomi 64

Bab Strategi Pendidikan 77

Bab Politik Luar Negeri 80

BAB HUKUM-HUKUM UMUM

PASAL 1

Aqidah
Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut struktur dan
urusan negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara,
harus dibangun berdasarkan aqidah Islam. Aqidah Islam sekaligus
merupakan asas Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang bersumber
dari syariat Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang
Dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari aqidah Islam.

KETERANGAN

Umat
meyakini ‘aqidah Islam dan segenap mafahim (persepsi), nilai-nilai dan
norma yang terpancar dari ‘aqidah Islam sedangkan negara merupakan
perwujudan kekuasaan yang menjadi milik umat

Rasulullah
SAW mendirikan negara di Madinah di atas landasan aqidah Islam dengan
demikian aqidah Islam harus menjadi asas negara dan asas seluruh praktek
kenegaraan.

Rasulullah bersabda : “Aku
diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengucapkan
Laa Ilaaha Illa Allah, Muhammad rasulullah, jika mereka mengucapkannya
maka darah mereka, harta mereka terlindungi kecuali sesuai dengan
haknya” (HR. Bukhari, Muslim dan Sunan yang empat)

Islam
menjadikan wajib menjaga kelangsungan aqidah Islam sebagai asas yang
tercermin dalam muhasabah kepada penguasa. Rasulullah ditanya tentang
penguasa yang zhalim, “Apakah tidak kita perangi mereka dengan pedang ? Jawab Rasul,”Tidak selama mereka menegakkan shalat ditengah-tengah kalian.” (HR. Muslim). dalam hadits ‘Ubadah bin Shamit :”….. agar
kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, (sabda beliau):
“kecuali jika kalian melihat kekufuran secara terang-terangan (kufran
bawahan), yang kalian mempunyai bukti yang nyata tentangnya dari sisi
Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dustur
merupakan UUD negara. UUD merupakan peraturan yang berkaitan dengan
penguasa. Penguasa diperintahkan untuk berhukum dengan apa yang
diturunkan oleh Allah dan dilarang menerapkan hukum selainnya. Firman
Allah : “Maka
demi Tuhanmu, pada hakikatnya tidak mereka beriman hingga menjadikan
engkau (Muhammad) sebagai hakim atas perkera yang mereka perselisihkan” (QS. An Nisa : 65). “Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah “ (QS. Al Maidah :49). Disertai peringatan yaitu firman Allah : “ Dan barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS. Al Ma’idah : 44). Sabda Rasulullah : “Setiap perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya maka ia tertolak.“ (HR. Muslim)

Perbuatan
manusia apapun bentuknya harus terikat dengan hukum syara’, karena
hukum syara’ merupakan seruan asy-syari’ (Allah SWT) yang berkaitan
dengan perbuatan seorang hamba. Dengan demikian hukum harus berasal dari
asy-syari’, tidak ada tempat bagi manusia untuk membuat undang-undang
sendiri. Firman Allah : “Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa saja yang dilarang oleh Rasul darimu maka tinggalkanlah” (QS. Al Hasyr : 7). “Tidaklah
pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi mukminat jika Allah dan
Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu akan ada pilihan lain bagi mereka
dalam urusan mereka” (QS. Al Ahzab :36). Sabda Rasul : “Sesungguhnya
Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka jangan kalian lalaikan
dan Allah telah melarang dari sesuatu maka jangan kalian melanggarnya”. “Barangsiapa yang membuat sesuatu dalam agama yang tidak berasal darinya maka tertolak” (HR. Bukhari dan Muslim)

Aqidah Islam Adalah Dasar Negara

Dari Buku: Rancangan UUD Islami (AD DUSTÛR AL ISLÂMI)

Hizbut Tahrir