 |
| Jokowi dan PKB |
bersamaislam.com Jakarta – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah delapan jam atau full day school ditentang keras Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB mengatakan bahwa sistem tersebut dapat mematikan pendidikan kerakyatan seperti Madrasah Diniyyah. PKB juga meminta agar sistem tersebut dibatalkan. Namun bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membatalkannya, maka PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
“Ini teriakan serius. Penolakan ini akan kita sampaikan ke DPR. Kalo Jokowi tidak menanggapinya, berarti Jokowi tidak berpihak kepada masyarakat diniyah. Jokowi telah menipu umat Islam dan Jokowi tak perlu dipertahankan di pemilu 2019,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq di depan ratusan peserta acara Halaqoh Kebangsaan DPP PKB yang berlokasi di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (7/8).
Selain itu, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa DPP PKB jelas menolak kebijakan full day school dan menganggap kebijakan tersebut dipaksakan dan bisa menghancurkan pendidikan kerakyatan yang sudah dibentuk sejak lama oleh Madrasah Diniyyah.
“Full Day School ini sangat dipaksakan sehingga bisa mengganggu hal yang sudah dibangun oleh para ulama. Hal ini bisa merusak tradisi yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Kebijakan Mendikbud tersebut bahkan tak lebih baik dari apa yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda lewat Snouck Hurgronje dulu berkompromi dengan para ulama untuk menentukan kebijakan pada saat penjajahan di nusantara,” kritiknya.
Sementara itu, Amirullah Hidayat yang menjabat sebagai Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK merasa kecewa dengan ancaman tersebut. Ia juga balik mengecam partai PKB.
“Kami Relawan Jokowi melihat bahwa Muhaimin sebagai ketua PKB sudah jumawa sehingga sudah main ancam terhadap Jokowi. Ini sifat yang kekanak-kanakan,” ujarnya kepada awak media pada Rabu (9/8).
