Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, dimana nilai mata uang meninggi karena berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga daya beli masyarakat menurun.
Deflasi ini dapat menyebabkan dampak negatif diantaranya adalah pemasukan negara akan berkurang karena pemungutan pajak tidak maksimal, kegiatan perekonomian akan mengalami kemunduran/kemerosotan, lesunya investasi di sektor riil ataupun di lantai bursa yang akan menambah berat ekonomi karena tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan, menurunnya produksi karena permintaan dan daya beli terhadap barang yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja, dan kesempatan kerja akan berkurang.
Yang menjadi pertanyaan adalah jika deflasi ini juga berdampak negatif, lalu kondisi mana yang lebih baik antara inflasi vs deflasi?
Inflasi dan deflasi adalah kondisi ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbang pasar adalah suatu hal yang niscaya terjadi, karena mustahil bisa menciptakan keseimbangan pasar dalam jangka waktu panjang dan konsisten.
Baca juga : Mengenal Berbagai Jenis Sistem Ekonomi Dunia dan di Indonesia
Ketidakseimbangan pasar (inflasi dan deflasi) akan senantiasa menjadi dilema besar dalam negara yang menerapkan mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas adalah pola pengaturan ekonomi ala kapitalisme atau istilah lainnya neoliberalisme. Mekanisme pasar bebas meliputi 2 kondisi:
Seluruh komoditi barang dan jasa, baik yang berupa barang dan jasa kebutuhan pribadi ataupun barang dan jasa kebutuhan publik diserahkan kepada mekanisme pasar, yaitu tarik-menarik antara permintaan dan penawaran.
Kurang optimalnya peran lembaga keuangan ne dalam pelayanan umum dan pengaturan ekonomi, negara hanya berlaku sebagai regulator semata.
Mekanisme pasar bebas menjadikan komoditas strategis, yaitu yang dibutuhkan publik (air, energi, jalan, dll) tidak dikelola negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun, mekanisme pasar bebas meliberalisasi sektor-sektor publik, menjadikannya sebagai komoditas komersiil yang mana masyarakat luas seluruhnya wajib membeli untuk dapat mengkonsumsi barang dan jasa ini. Di sisi lain ada segelintir pemilik modal yang menguasai sektor-sektor strategis ini yang bisa mempermainkan harga dan meraup keuntungan besar.
Hal ini adalah kondisi yang berbahaya. Setiap individu masyarakat pasti akan membeli komoditas ini sebab tidak ada satu orang pun anggota masyarakat yang tidak membutuhkannya. Sehingga berapapun harganya pasti akan dibeli. Tidak hanya itu, kenaikan harga pada komoditas strategis ini menimbulkan efek domino pada kenaikan harga komoditas lainnya. Yang terjadi selanjutnya adalah monopoli perusahaan besar atas hajat hidup publik.
Kondisi demikian akan semakin buruk ketika mayoritas komoditas strategis diperoleh dari impor. Turunnya nilai mata uang lokal (Rupiah) terhadap asing (Dolar, Yuan, dll) akan menjadikan harga-harga komoditas impor naik. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah penguasaan ekonomi Indonesia oleh pengusaha asing.
Berbeda halnya ketika kenaikan harga terjadi pada komoditas (barang dan jasa) privat sekunder dan tersier, tidak akan menyebabkan kepanikan. Mengapa? Karena masyarakat bisa memilih menunda konsumsi, atau melakukan substitusi konsumsi, dan kenaikan harga tersebut tidak berdampak pada kenaikan komoditas lainnya.
Baca juga : Homo Economicus vs Homo Islamicus
Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi Kapitalis/Neoliberal (pasar bebas), ketidakseimbangan pasar dalam hal ini Inflasi akan senantiasa seperti selalu ada saja dalam tahun ke tahun. Karena Inflasi lebih cenderung menguntungkan pemilik modal besar dan penentu utama kondisi pasar. Tentunya kebijakan ini mengabaikan kondisi masyarakat yang pasti terdampak oleh inflasi.
Bukankah kapitalisme juga menghindari inflasi yang tinggi dengan melakukan berbagai cara untuk menekan inflasi? Ya, kaum “kapitalis” memang menghindari tingkat inflasi yang tinggi, mengapa? Karena tingkat Inflasi tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah, sehingga sebagian besar orang tidak mampu membeli, kemudian mereka khawatir akan kehilangan pasar. Tentu ini merugikan mereka.
Pada ujungnya “kapitalis” harus mengendalikan tingkat inflasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat agar mereka tetap bisa mengkonsumsi (membeli) produk-produk mereka, dengan tetap mendapatkan margin yang tinggi sebagai dampak inflasi. Artinya, tidak salah jika ada anggapan bahwa pengendalian inflasi oleh para Kapitalis tidak dimaksudkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun untuk menjaga keberlangsungan profit margin yang diraupnya.
Referensi : maqdis.jember.official
editor : Sigit Ardho
