Hamas Desak Israel Segera Terapkan Resolusi DK PBB Agar Hentikan Pemukiman Ilegal

Islamedia – Ketua Biro Politik Hamas Khalir Misyal mendesak Israel untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Misyal mengatakan warga Palestina ingin tanah mereka “benar-benar bebas dari para penjajah”, ujarnya saat berbicara dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Yedihilal (tujuh bulan sabit) di Istanbul.

“Kami ingin mengambil kembali tanah kami dengan jalan pemukim ilegal dihapus dan tidak ada lagi pemukiman. Kami ingin kembali ke Palestina di mana tidak ada penjajah dan musuh,” lanjutnya.

“Kami ingin deklarasikan bahwa kami mendukung keputusan adil PBB dan kami mengharapkam lebih keputusan adil pada masalah ini,” ujar Misyal, seperti diberitakan Middle East Online.

Jumat lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang meminta Israel untuk menghentikan pembangunan dan ekspansi pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Resolusi yang disponsori Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela lolos voting dengan hasil 14-0 setelah Amerika abstain.

“Ini adalah koreksi atas setidaknya salah satu kekeliruan yang Amerika dan komunitas internasional buat terkait masalah Palestina,” tambahnya.

Ia berterima kasih pada seluruh pemerintahan dan lembaga yang melawan kebijakan pemukiman Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai “anti-Israel” dan “memalukan”.

Menanggapinya, Misyal mengatakan: “Netanyahu marah karena keputusan ini.”

“Beberapa tahun yang lalu, kehadiran Israel bagi beberapa negara mungkin terlihat sebagai investasi yang menguntungkan. Tapi hari ini, bagi komunitas internasional, Israel telah menjadi beban.”

Ia mendesak komunitas internasional dan dunia Muslim untuk berpihak pada “perjuangan yang benar” karena “penjajah meluaskan pendudukan mereka selangkah demi selangkah dengan membuka pemukiman baru di wilayah kami”.

Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, berulang kali mendesak agar diambil langkah untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade. [islamedia/abe]