Islamedia – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan menyesalkan pernyataan
Menkes Nafsiah Mboi terkait kandungan babi dalam obat-obatan. Nafsiah
menyebut dalam proses pembuatan obat ada unsur babi.
Amidhan menyebut dalam paradigma Fiqih, ada yang disebut istihalah.
Yaitu sesuatu yang haram setelah diproses berubah bentuk menjadi halal
karena unsur haramnya tidak terdeteksi.
“Berdasarkan kaidah ushuliah di atas, MUI menolak perubahan bentuk istihalah tersebut,” ujar Amidhan dalam siaran tertulis yang dikutip dari ROL, Senin (9/12).
Dalam Islam, katanya, hukum obat dan vaksin sama dengan hukum
mengonsumsi produk pangan, yakni harus halal. Terlebih memperoleh produk
halal bagi setiap Muslim adalah hak konstitusional. “Pemerintah
harusnya memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya.”
Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menyayangkan pernyataan menkes.
Karena sebagai pejabat publik seharusnya tidak secara terbuka menolak
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Penolakan sertifikasi
halal atas produk obat-obatan akan semakin menjauhkan upaya umat Islam
dalam memperoleh obat yang halal,” kata Lukman.
Lukmanul menambahkan, selama ini LPPOM MUI berusaha mendorong
kalangan farmasi dan produsen agar meningkatkan kepedulian mereka
terhadap obat-obatan halal.
Dari 30 ribu item obat yang diproduksi sekitar 206 perusahaan di
Indonesia, yang telah bersertifikat halal jumlahnya masih sangat
sedikit. Rinciannya, di kelompok obat-obatan, perusahaan yang telah
bersertifikat halal hanya ada lima perusahaan dengan item produk
sebanyak 22 produk.
Di kelompok jamu ada 14 perusahaan yang telah memiliki sertifikat
halal dengan item produk sebanyak 100-an produk. Sedangkan pada kelompok
suplemen, ada 13 perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal
dengan item produk sekitar 50 produk.
Angka-angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa.[ROL/YL/Islamedia]
