Polri Dinilai Berpihak, Wakil Ketua MPR Paparkan 3 Bukti Telak

Politisi Muslim yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Dr Hidayat Nur Wahid MA menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap tidak adil alias memihak dalam menyikapi berbagai isu yang ramai di tanah air belakangan ini.

Bukan hanya menilai, Hidayat juga memaparkan sejumlah bukti telak ketidakadilan polri dalam menyikapi isu makar, penistaan agama, dan isu nasional lainnya.

Agresi Terhadap Umat Islam, Berpihak kepada Ahokers

Hidayat memaparkan, polisi bertindak represif dengan menembakkan gas air mata terhadap umat Islam yang melakukan pelanggaran saat aksi bela Islam II atau aksi 411 karena melebihi batas waktu di atas pukul 18.00. Namun, saat pendukung Ahok melakukan aksi di depan LP Cipinang Jakarta Timur sampai dini hari, polisi bertindak sebaliknya.

“Ketika pada umat Islam begitu agresif, demo hanya bisa hingga pukul 18.00, kalau yang dukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sampai jam 2 pagi pun dibiarkan.” tegas Hidayat sebagaimana dilansir Republika, Selasa (16/5/17).

Selain itu, kepolisian juga melakukan penangkapan kepada aktivis Muslim berdekatan dengan serangkaian aksi bela Islam. Sedangkan kepada pelaku separatisme di Minahasa, polisi bersikap sebaliknya.

“Untuk mereka yang baru menyuarakan tentang 212 dan 313, langsung dilakukan penangkapan-penangkanpan, tapi Minahasa yang jelas-jelas deklarasikan kemerdekaan, justru tidak dilakukan apa pun,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Penangkapan Warga Aceh, Pembiaran Pelaku Anarkis di Manado

Hidayat juga menyoroti penangkapan kepada sekelompok warga yang mendemo Gubernur Kalimantan Barat saat berkunjung ke Aceh. Namun, tindakan tersebut tidak dilakukan kepada pelaku kekerasan saat kunjungan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Manado. Padahal, sekelompok orang berlaku kasar di Manado menerobos masuk ke landasan pacu pesawat dengan menenteng senjata tajam.

“Sementara mereka yang melakukan anarkis di Bandara Manado, tapi tidak ada ditangkap apa pun,” lanjut Hidayat.

Kejanggalan Penembakan di Rumah Politisi Muslim

Wakil rakyat asal lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo ini juga memaparkan kasus berkaitan penembakan di rumah politisi Muslim, Jazuli Juwaini. Penanganan kasusnya dinilai tidak transparan dan menimbulkan banyak pertanyaan.

“Saya pikir ini patut dipanggil Kapolri dan harus dituntaskan, sebab ini aneh sekali. Rumah pak Jazuli itu ditembak, kemudian polisi yang melakukan pemeriksaan intensif, malah diperiksa dan bunuh diri. Apakah ada indikasi memang ada pihak kepolisian yang melakukan tindakan sehingga kemudian melibatkan Brimob, dan bunuh diri,” terang politisi santun asal Klaten Jawa Tengah ini.

Panggilan DPR RI

Atas berbagai kejanggalan-kejanggalan tersebut, Hidayat berharap Komisi III DPR RI perlu memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan.

“Tentu patut ditanyakan sikap polisi belakangan ini yang sebagiannya menimbulkan pertanyaan besar. Agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan sebaiknya komisi III memanggil Kapolri untuk menanyakan banyak hal,” pungkasnya. [Om Pir/Tarbawia]