Fiqh Rahn

بسم الله الرحمن الرحيم

Fiqh Rahn (Gadai)

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam
semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya
dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat, amma ba’du:

Berikut ini merupakan pembahasan tentang Rahn (gadai) yang kami
tulis agar praktek penggadaian yang kita lakukan sesuai syariat Islam. Semoga
Allah Subhaanahu wa Ta’aala menjadikan risalah ini ikhlas karena-Nya dan
bermanfaat, Allahumma aamiin.

A. Ta’rif (definisi) Rahn

Rahn atau gadai artinya menjadikan suatu barang sebagai jaminan
terhadap hutang, agar hutang dapat dibayarkan darinya atau dari harganya jika
kesulitan membayarnya. Ada
juga yang memberikan ta’rif sebagai berikut, “Menjadikan suatu barang yang
bernilai dalam pandangan syara’ sebagai jaminan bagi hutang[i], di mana hutang bisa
diambil atau bisa diambil sebagiannya dari barang itu.”

Oleh karena itu, jika ada seorang yang berhutang
kepada orang lain, lalu ia menjadikan jaminannya benda tidak bergerak (seperti
tanah dsb.) atau hewan yang ditahan di tangan pemberi pinjaman sampai nanti
dibayar hutangnya, maka barang itu disebut rahn secara syara’.

Bagi penjamin hutang dengan barang gadai disebut
raahin (penggadai), bagi orang yang diserahi barang tersebut disebut murtahin
(penerima gadai) dan barang yang digadaikan disebut rahn.

B. Dalil disyari’atkannya Rahn

Rahn hukumnya boleh. Dalil rahn adalah firman Allah
Ta’ala:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[ii]
(oleh yang berpiutang). ” (Terj. Al Baqarah: 283)

Dibatasi dengan ‘perjalanan’ hanyalah memperhatikan
kebiasaan dan tidak berlaku mafhumnya. Hal itu, karena syariat gadai juga
berlaku ketika tidak dalam perjalanan (hadhar). Disebutkan dalam hadits Aisyah
radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari
orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari,
lalu Beliau menggadaikan baju besinya kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hikmah rahn adalah untuk menjaga harta dan
menyelamatkannya dari kehilangan.

C. Syarat sah Rahn

Untuk sahnya akad rahn disyaratkan beberapa hal
berikut:

1. Berakal

2. Baligh

3. Barang
yang digadaikan[iii]
ada ketika ‘akad meskipun masih bercampur (haknya).

4. Barang
gadai tersebut termasuk barang yang sah dijual belikan agar bisa diambil dari
barang tersebut untuk menutupi hutang.

5. Barang
yang digadaikan diterima oleh murtahin atau wakilnya. Imam Syafi’i berkata,
“Allah tidak menjadikan hukum (sebagai rahn) kecuali rahn yang disifati
dengan diterima, ketika tidak ada sifat itu, maka tidak ada juga hukum.”
Ulama madzhab Maliki berkata, “Rahn (barang gadai) menjadi mesti dengan
adanya ‘akad, si raahin (penggadai) harus dipaksa untuk memberikan rahn agar
dibawa oleh murtahin. Ketika telah dipegang oleh murtahin, maka raahin
(penggadai) masih tetap memiliki hak mengambil manfaatnya berbeda dengan
pendapat Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa ia (raahin) memiliki hak
memanfaatkan selama tidak memadharratkan murtahin.

D. Murtahin (penerima gadai) memanfaatkan Rahn (barang
gadaian)

‘Akad rahn adalah ‘akad yang dimaksudkan untuk mencari
kepastain dan menjamin hutang, bukanlah maksudnya untuk dicari hasil dan
keuntungannya. Jika seperti itu, maka tidak halal bagi murtahin memanfaatkan
barang gadaian meskipun diizinkan oleh raahin karena hal itu termasuk pinjaman
yang menarik manfaat dan termasuk riba. Tentunya hal ini apabila rahn tersebut
bukan berupa hewan yang bisa ditunggangi atau hewan yang bisa diambil susunya.
Jika berupa binatang, maka murtahin berhak memanfaatkan sesuai nafkah yang
diberikan kepadanya. Jika murtahin telah menafkahinya, maka ia berhak
memanfaatkan sehingga ia boleh menungganginya jika bisa ditunggangi seperti
unta, kuda, bighal dsb. Demikian juga menaruh barang ke atasnya atau mengambil
susunya seperti sapi, kambing dsb. Dalil-dalilnya adalah sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
Beliau bersabda, “Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai
dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh
dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya.” (HR.
Abu Dawud, dan ia berkata, “Menurut kami hadits ini shahih.”)

E. Biaya Rahn dan manfaatnya

Biaya untuk rahn, upah menjaganya dan upah
mengembalikannya ditanggung oleh pemiliknya. Demikian juga manfaat yang ada
dari rahn adalah untuk raahin, juga berkembangnya sehingga digabungkan dengan
rahn asalnya, misalnya lahir anaknya, ada bulunya, ada buahnya atau ada
susunya. Jika ternyata murtahin (penerima gadai) mengeluarkan biaya terhadap
rahn (barang gadai) dengan izin hakim dengan keadaan rahin yang tidak ada dan
enggannya membiayai, maka hal itu menjadi hutang yang ditanggung rahin untuk
murtahin.

F. Masih tetapnya Rahn sampai hutang dilunasi

Ibnul Mundzir berkata, “Saya telah mengumpulkan
semua orang yang saya hapal dari kalangan ahli ilmu bahwa barang siapa
menggadaikan sesuatu dengan sebuah harta, lalu ia membayar separuhnya dan
hendak mengambil separuh rahn, maka hal itu tidaklah diberikan sampai ia
melunasi hak orang lain atau sampai ia dibebaskan membayar.”

G. Ditutupnya Rahn

Termasuk kebiasaan bangsa Arab adalah apabila rahin
tidak sanggup membayar hutangnya, maka rahn bukan lagi miliknya dan si murtahin
dapat menguasainya, maka Islam membatalkannya dan melarang hal itu. Ketika
waktu tiba, maka raahin tetap harus membayar hutangnya, dan disyari’atkan bagi
pemegang gadai bersabar menunggu sampai ia (si penggadai) mampu. Rahin (penggadai)
harus berusaha melunasinya karena itu tanggung jawabnya,, ia masih diberi
kesempatan untuk mendapatkan barang gadainya.

Ibnul Atsir pernah mengatakan, “Termasuk perbuatan
jahiliyyah, apabila penggadai/pemilik barang tidak mampu melunasi hutangnya,
maka secara otomatis barang tersebut menjadi milik pemegang barang. Agama Islam
membatalkan anggapan seperti itu.

Namun jika penggadai enggan membayarnya dan tidak
memberikan izin kepada murtahin untuk menjualnya, maka hakim memaksanya untuk
membayar hutangnya atau menjual rahn. Jika dijual dan masih ada sisanya, maka
sisanya untuk pemiliknya.

H. Pensyaratan dijual Rahnnya ketika telah tiba
waktunya

Apabila ada syarat dijual rahnnya ketika tiba
waktunya, maka syarat ini diperbolehkan, dan menjadi hak murtahin menjualnya
berbeda dengan pendapat Imam Syaafi’i yang berpendapat batalnya syarat
tersebut.

I. Batalnya Rahn

Ketika rahn dikembalikan kepada raahin karena
keinginan murtahin, maka batallah rahn itu.

J. Pembagian Rahn

Sebagian fuqaha berkata, bahwa rahn itu terbagi dua:

1.
Rahn yang membutuhkan biaya

Yang membutuhkan biaya ini
terbagi dua: a) Hewan yang dinaiki dan diambil susunya, hal ini sudah
dijelaskan hukumnya, b) Hewan yang tidak dinaiki dan tidak bisa diambi susunya
seperti budak. Maka untuk bagian yang kedua ini tidak boleh dimanfaatkan oleh
murtahin kecuali jika diizinkan pemiliknya, jika diizinkan maka ia harus
menafkahinya dan boleh memanfaatkannya sebanding dengan nafkahnya.

2.
Rahn yang tidak membutuhkan biaya

Contoh dalam hal ini adalah rumah, benda-benda dsb.
Rahn yang kedua ini tidak boleh dimanfaatkan murtahin kecuali dengan izin
rahin.

K. Hukum-hukum seputar Rahn

ü Barang
yang boleh digadaikan adalah barang yang boleh diperjualbelikan sehingga
apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang
tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut. Adapun barang yang tidak
boleh diperjualbelikan, maka tidak sah digadaikan seperti barang waqf dan
anjing, karena tidak mungkin melunasi hutang darinya dan tidak mungkin
menggadaikan barang yang tidak dimilikinya.

ü Barang
yang digadai harus diketahui ukurannya, jenisnya dan sifatnya.

ü Penggadaai
harus seorang yang jaa’izut tasharruf (boleh bertindak), memiliki barang
tersebut atau diberi izin terhadapnya.

ü Bagi
penggadai tidak berhak bertindak terhadap barang gadaiannya tanpa keridhaan
penerima gadai, dan penerima gadai tidak memiliki barang tersebut tanpa ada
keridhaan penggadai.

ü Tidak
boleh bagi penerima barang gadai memanfaatkan barang gadaian, kecuali jika
barang tersebut adalah hewan yang dapat ditunggangi, atau yang dapat diambil
susunnya, maka boleh baginya menaiki atau mengambil susunya jika ia
membiayainya.

ü Barang
gadaian adalah amanah yang ada pada tangan penerima gadai, ia tidaklah
menanggungnya kecuali jika bersikap melampaui batas terhadapnya. Jika telah
tiba waktu pembayaran hutang, maka bagi yang berhutang berkewajiban membayar
hutangnya, jika ia menolak membayar, maka hakim memaksanya, dan jika ia tetap
menolak, maka hakim memenjarakannya dan memberikan hukuman ta’zir (sesuai
ijtihadnya) terhadapnya sampai ia mau melunasi hutangnya itu atau menjual
barang gadainya dan melunasi dari nilainya.

ü Pensyaratan
menggadaikan barang bisa dilakukan dalam akad maupun setelahnya.

ü Barang
gadai ini berhak dipegang oleh murtahin (penerima gadai), namun bila terjadi
ketidak-percayaan maka boleh diadakan pihak ketiga untuk memegang barang gadai
(rahn).

ü Rahn
harus diadakan oleh yang menggadai, dan murtahin (penerima gadai) berhak
membatalkan.

ü Tidak
harus sama antara harga barang gadai dengan hutang, boleh harganya melebihi
hutang, boleh juga kurang.

ü Jika
yang berhutang tidak dapat melunasi maka pemegang barang gadai berhak menuntut
pembayaran hutangnya dan boleh menahan barang tersebut sampai dibayar
hutangnya.

ü Seseorang
boleh menggadaikan barangnya untuk menutupi hutang orang lain.

ü Kedua
belah pihak (raahin/penggadai dan murtahin/penerima gadai) tidak boleh
menggunakan barang gadai kecuali dengan izin yang lain, karena dengan
menggunakan barang gadai tanpa izin yang lain, berarti menghilangkan hak yang
lain. Jika raahin menggunakannya berarti membatalkan hak murtahin sebagai
jaminannya, dan jika murtahin menggunakannya berarti menggunakan barang bukan
miliknya.

ü Memanfaatkan
barang gadai harus sesuai kesepakatan bersama. Jika kedua belah pihak (rahin
dan murtahin) sepakat menyewakan, maka boleh.

ü Seandainya
murtahin (pemegang barang gadai) terlanjur memanfaatkannya, seperti menjual
atau memanfaatkannya maka hukumnya tergantung pemilik barang, apabila pemilik
barang mengetahui kemudian menyetujui, maka sah penjualan atau sewa-menyewa
itu, apabila tidak, maka batal dan tidak sah.

ü Dibolehkan
menggadaikan bagiannya pada barang milik bersama, karena boleh ia menjual
bagiannya ketika penagihan tiba dan dari bagian barang itu hutangnya pun dilunasi.

ü Apabila
barang gadai rusak/hilang di tangan pemegang barang, maka pemegang barang tidak
menanggungnya, yang menanggungnya adalah pemilik barang (si penggadai) kecuali jika
si pemegang barang sengaja atau meremehkan penjagaan barang tersebut.

ü Pada
asalnya yang menanggung biaya perawatan barang gadai (misalnya sapi) selama
digadaikan adalah penggadai (pemilik barang). Tetapi jika pemilik barang
(penggadai) tidak memberikan biaya perawatan maka pemegang barang gadai
(murtahin) boleh memanfaatkannya (seperti dengan menunggangi dan mengambil
susunya), akan tetapi sebatas/seimbang dengan biaya perawatan.

ü Jika
barang yang digadaikan ternyata tidak menutupi hutang itu, maka rahin masih
punya hutang sampai dilunasinya.

Wallahu a’lam wa shallallahu ‘alaa nabiyyinaa Muhammad wa ‘alaa
aalhihi wa shahbihi wa sallam.

Marwan bin
Musa

Maraji’: Al Fiqhul Muyassar (oleh beberapa ulama), Al Malkhas Al Fiqhi (Syaikh
Shalih Al Fauzan), Fiqhus Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq), Majalah Al Furqan
tentang gadai (tulisan Ust. Abu Ibrahim), dll.

Hari Lebaran 21 Maret 2026: Makna, Tradisi, dan Kebahagiaan Umat Muslim

Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Secara Hisab Jatuh pada 19 Februari 2026

Makna Sabar dalam Al-Qur’an: Kunci Lulus Ujian Hidup Menuju Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

[i] Yakni dipakai jaminan. Hal itu, karena dengan
adanya barang tersebut hutang menjadi harus terlunasi, atau barang gadaian
tersebut akan hilang semuanya atau
sebagiannya sesuai hutang yang ada.

[ii] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain
tidak percaya mempercayai.

[iii] Al Qurthubiy
berkata: “Ketika Allah Ta’ala berfirman, “Fa rihaanum maqbuudhah”
para ulama kita berkata, “Di dalamnya berdasarkan zhahir dan kemutlakannya
bolehnya menggadaikan barang yang masih bercampur (haknya), berbeda dengan pendapat
Abu Hanifah dan kawan-kawannya.” Ibnul Mundzir berkata, “Menggadaikan
barang yang masih bersampur (haknya) boleh sebagaimana boleh juga dijual.” Adapun
ulama madzhab Hanafi berkata, “Barang yang digadaikan harus dapat
dibedakan dengan yang lain, oleh karenanya tidak sah menggadaikan barang yang
masih bercampur baik berupa benda yang diam (tidak dapat dipindah), hewan,
barang dagangan maupun lainnya, namun pendapat ini menyelisihi pendapat imam
yang tiga.”