Aopok – #Gibran Rakabuming Raka #Datangi Gedung MPR, Serahkan #Surat Pengunduran Diri sebagai #Wakil Presiden – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendatangi Gedung #Majelis Permusyawaratan Rakyat (#MPR) RI yang berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, #12 November 2026. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, kedatangannya disambut oleh sejumlah pimpinan MPR RI yang telah berada di gedung tersebut untuk menerima kehadirannya.
Baca Juga: Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, UGM Telusuri Mahasiswa yang Diamankan Polisi
Pertemuan itu menjadi bagian dari proses penyampaian pengunduran diri Gibran secara resmi kepada lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Gibran Bertemu dengan Pimpinan MPR RI
Setibanya di Gedung MPR, Gibran langsung menemui jajaran pimpinan MPR RI. Agenda utama kedatangannya adalah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kemudian memberikan keterangan mengenai maksud kedatangan Gibran. Ia menjelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, penyampaian surat kepada pimpinan MPR menjadi langkah lanjutan setelah Gibran sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk mundur kepada Presiden.
Menurut pemberitaan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia pada Kamis (12/11/2026), penyerahan surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ahmad Muzani. Gibran juga meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran dirinya.
Baca Juga: Gibran Ajukan Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo, Ini Penjelasan Istana
Pimpinan MPR Siapkan Langkah Selanjutnya
Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR RI berencana mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjutnya.
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi di lingkungan MPR.
Pertemuan tersebut diperlukan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Muzani juga menjelaskan bahwa proses untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif memiliki batas waktu sesuai ketentuan konstitusi. Ia menyebutkan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut.
Sebelumnya, Gibran Telah Menyampaikan Keinginan Mundur kepada Prabowo
Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore, 11 November 2026.
Informasi mengenai rencana pengunduran diri tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan kabar bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden.
Isu tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional, termasuk berkembangnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari sejumlah fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Situasi ini turut menjadi perhatian publik dan memperbesar sorotan terhadap perkembangan politik di tingkat nasional.
Baca Juga: Raffi Ahmad Jadi Sorotan, Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian Dipertanyakan
Proses Pengunduran Diri Menjadi Perhatian Publik
Kedatangan Gibran ke MPR pada 12 November 2026 menandai penyampaian surat pengunduran diri secara formal kepada pimpinan lembaga tersebut.
Meski surat telah diserahkan, proses administrasi dan ketatanegaraan selanjutnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta dapat disamakan dengan selesainya seluruh proses pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.
Pimpinan MPR masih perlu membahas dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan konstitusi.
Perkembangan ini menjadi salah satu peristiwa politik yang mendapat perhatian luas, mengingat posisi Wakil Presiden merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
